Indonesia Akan Mulai Vaksinasi COVID-19 Pekan Depan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan Selasa (5/1) bahwa vaksinasi perdana akan dilakukan pekan depan dengan menggunakan vaksin buatan perusahaan Cina Sinovac Biotech.

Pernyataan tersebut dikeluarkan walaupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga saat ini belum mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin tersebut.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan menjadi orang yang pertama disuntik pada hari 13 Januari untuk menunjukkan bahwa vaksin itu aman, yang akan disiarkan secara langsung ke seluruh pelosok negeri.

"Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan (13/01), di Jakarta, oleh Bapak Presiden," kata Budi pada rapat kesiapan vaksinasi di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Selain Presiden, ujarnya, beberapa jajaran kabinet dan pejabat di tingkat pusat akan turut serta dalam pelaksanaan vaksinasi perdana itu.

Tak hanya itu, vaksinasi diharapkan dilakukan di daerah pada hari berikutnya secara serentak. “Akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan dan pejabat publik,” ujarnya.

Vaksinasi akan dilakukan secara bertahap kepada tiga kelompok prioritas utama yaitu pejabat publik, pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan pemimpin kesehatan daerah, serta tokoh agama.

"Bapak/Ibu Gubernur, kepala daerah, tolong persiapan, pilih orangnya, karena tanggal 14 - 15 (januari) kita akan mulai lakukan vaksinasi di daerah, terutama provinsi,” ujarnya.

“Misalnya dalam satu Puskesmas ada empat orang perawat, maka jangan sampai di hari yang sama perawatnya divaksin semua karena kemungkinan akan ada sedikit dampak, misalnya pegel sedikit, demam sedikit. Kita antisipasi betul efek itu, maka vaksin dulu untuk dua orang," jelasnya.

Sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac yang dikirim dari Beijing telah tiba di Indonesia dalam dua tahap pengiriman pada Desember 2020.

Jokowi mengatakan dari jumlah tersebut, sebanyak lebih dari 700 ribu dosis vaksin sudah sampai di sejumlah daerah.

"Dua hari yang lalu dan kemarin telah kita kirim vaksin ke 34 provinsi untuk menangani COVID-19. Tahapan pertama memang baru dikirim 700 ribu ke daerah-daerah, nanti akan dikirim lagi di tahap berikutnya," ujarnya.

"Kita berharap dengan dimulainya vaksinasi ini kita akan bisa menangani dan mengendalikan COVID-19," kata Jokowi.

Pengumuman vaksinasi tersebut diumumkan sebelum BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac, yang uji coba tahap ketiganya saat ini sedang dilakukan di Indonesia, Brazil dan Turki.

Sinovac belum mengumumkan hasil sementara uji klinis tahap akhir itu, sehingga tingkat efikasi vaksin belum diketahui publik.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, berharap BPOM dapat mengeluarkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization – EUA) sebelum vaksinasi dilaksanakan.

"Kami harapkan komitmen ini bisa secepatnya dilaksanakan agar kemudian masyarakat luas juga bisa menerima vaksin COVID-19," ujar Wiku dalam konferensi pers Selasa.

"Bapak Presiden juga akan menerima vaksin jika vaksin sudah mendapatkan EUA dari Badan POM," kata Wiku.

"Penyuntikan vaksin di Indonesia akan dijalankan ketika emergency use authorization vaksin tersebut dikeluarkan oleh Badan POM, dan semuanya berdasarkan data scientific," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati mengatakan uji kehalalan vaksin Sinovac sedang dilakukan.

"Sertifikasi halal masih dalam proses, tapi sejauh ini kami belum menemukan adanya kandungan babi. Mudah-mudahan hasilnya akan baik,” kata Muti seperti dikutip situs berita Merdeka.com.

“Memang dalam proses memisahkan inang, butuh enzim tripsin. Untungnya tripsin yang digunakan bukan berasal dari babi," ujarnya.

Menurut jadwal, sebanyak 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku juga akan tiba di Indonesia pada pekan mendatang. Nantinya bahan baku vaksin COVID-19 tersebut akan diproduksi lebih lanjut oleh perusahaan milik negara BioFarma menjadi vaksin siap pakai.

Pemerintah menempatkan tenaga kesehatan yang bertugas sebagai garda terdepan penanganan COVID-19 menjadi prioritas pertama yang bakal memperoleh vaksin tersebut. Setelahnya vaksin akan diberikan kepada para tenaga publik dan diikuti dengan masyarakat umum.

Jokowi mengingatkan pentingnya tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan meski vaksinasi sudah dimulai, termasuk mengenakan masker, rutin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.

‘Tidak transparan’

Sudah ditentukannya tanggal vaksinasi saat EUA belum dikeluarkan menyebabkan pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mempertanyakan transparansi pemerintah terkait hasil uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac di Bandung.

“Pemerintah tidak terbuka. Seharusnya semua data dibuka ke publik. Mungkin EUA sudah ada, tapi berdasarkan data apa? Apakah penelitian sudah selesai?” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah membuat pengumuman tanggal vaksinasi dengan harapan masyarakat akan yakin dengan program imunisasi yang akan segera dimulai tanpa memikirkan tingkat evektifitasnya. 

Seorang pakar genetika molekuler, Ahmad Rusdan Handoyo, mengatakan vaksin COVID-19 semestinya mampu menghentikan infeksi yang disebabkan oleh dengan antibodi yang telah tercipta.

“Jika hanya bisa meringankan gejala dan tidak bisa mencegah virus corona masuk dalam tubuh maka bisa menciptakan OTG baru dan bisa menularkan kepada orang yang belum menerima vaksin, kasus penyebarannya akan lebih sulit lagi untuk ditelusuri,” paparnya, menegaskan bahwa pemerintah harus mengutamakan keamanan vaksin bagi kesehatan masyarakat.

Data Satgas COVID-19 per Selasa menunjukkan terdapat 7.445 penambahan kasus baru menjadikan akumulasi total sebanyak 779.548 orang. Sementara itu, terdapat 198 penambahan kasus kematian sehingga total mencapai 23.109 orang.