Pasokan Terhambat, Indonesia Negosiasi Dosis Vaksin Tambahan dari Cina, AS

Bio Farma sebut telah kantongi komitmen pengadaan 35 juta dosis dari Cina dan Rusia untuk vaksin Gotong Royong.
Ronna Nirmala
Jakarta
2021-04-08
Share
Pasokan Terhambat, Indonesia Negosiasi Dosis Vaksin Tambahan dari Cina, AS Seorang warga menerima suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca dalam vaksinasi massal untuk ulama dan pemuka agama di Surabaya, Jawa Timur, pada 23 Maret 2021.
AP

Indonesia sedang negosiasi dengan Cina untuk mendapatkan pasokan 100 juta dosis vaksin COVID-19 tambahan setelah tertundanya pengiriman vaksin yang dikembangkan AstraZeneca di tengah kebijakan larangan ekspor karena desakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, demikian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kamis (8/4).

Budi mengatakan kesepakatan pengiriman 50 juta dosis AstraZeneca yang seharusnya dilakukan secara bertahap pada tahun ini diundur hingga pertengahan 2022 akibat ekspor vaksin AstraZeneca yang diproduksi di India dibatasi oleh pemerintah India akibat lonjakan kasusi COVID-19 di sana. 

India adalah negara produsen vaksin COVID-19 terbesar di dunia yang turut memasok jutaan dosis AstraZeneca dalam skema Covax yang diinisiasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi lainnya untuk didistribusikan ke negara-negara berpenghasilan menengah dan miskin. 

“Untuk mengantisipasi, kita sudah membuka diskusi dengan Cina untuk menambah sekitar 90 juta sampai 100 juta dosis tambahan. Untuk antisipasi kalau memang benar-benar ternyata yang 100 juta dari AstraZeneca itu bergeser,” kata Budi. 

Budi mengacu pada penandatanganan komitmen sebelumnya dimana Indonesia direncanakan untuk menerima 100 juta dosis vaksin melalui dua skema. Skema pertama melalui kerjasama multilateral aliansi vaksin global Covax (GAVI) dengan total pengadaan 54 juta dosis AstraZeneca dimana 1,1 juta dosis vaksin di antaranya telah tiba pada awal Maret 2021. Sedangkan skema kedua melalui kerjasama Bio Farma-AstraZeneca dengan pengadaan pembelian 50 juta dosis vaksin AstraZeneca. 

“Jadwal pengiriman bilateral antara AstraZeneca dengan Bio Farma yang sebelumnya memang 50 juta dijanjikan selesai tahun 2021. Sekarang mereka hanya komit 20 juta dan sisanya diundurkan ke kuartal I dan kuartal II tahun 2022,” kata Budi.

Pemerintah menargetkan program vaksinasi untuk 181,5 juta penduduk yang dimulai sejak pertengahan Januari bisa selesai pada periode Desember 2021 hingga Maret 2022. 

Kepada anggota dewan, Budi mengatakan belum ada kesepakatan dengan Cina terkait berapa banyak komitmen yang disanggupi Sinovac berikut dengan harganya. 

“Semua perubahan belum sampai ke mata anggaran karena masih dalam diskusi awal mengenai jumlah, dan sampai sekarang juga belum dikonfirmasi oleh mereka,” kata Budi.

Cina telah sepakat untuk memasok 125 juta vaksin, 3 juta di antaranya dalam bentuk jadi, secara bertahap ke Indonesia hingga Maret 2022. Per dosisnya, Sinovac dipatok dengan harga berkisar U.S.$6 atau senilai Rp87 ribu. Hingga saat ini, sebanyak 53,5 juta dosis Sinovac telah tiba di Indonesia.

Juru bicara PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, dari total 53,5 juta dosis tersebut, tidak akan seluruhnya bisa diolah menjadi vaksin siap pakai. “Karena ada proses, ada overfill juga, ada wastage. Diperkirakan hasilnya akan sekitar 43 juta dosis,” kata Bambang dalam konferensi pers virtual. 

Selain dengan Cina, Budi mengatakan pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga akan melakukan negosiasi dengan AS dalam membantu menambah pasokan vaksin ke Indonesia. “Kami akan mencoba melakukan lobi juga dengan Amerika, kalau dibuka, mudah-mudahan Indonesia itu ada di (urutan) pertama dibandingkan dengan negara-negara lain,” kata Budi. 

Pemerintah sebelumnya telah mengantongi komitmen pengiriman vaksin dari dua perusahaan farmasi AS, yakni 50 juta dosis Novavax dan 50 juta dosis Pfizer. Namun keduanya dijadwalkan baru akan dikirimkan secara bertahap mulai kuartal III tahun ini. 

Dalam kunjungan Menlu Retno dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Cina, pekan lalu, pemerintah meminta Beijing untuk tetap menjalankan komitmennya memasok vaksin COVID-19 sesuai dengan kesepakatan di tengah kekhawatiran akan kebijakan pembatasan ekspor. 

Program vaksinasi tahap pertama per Kamis telah menyasar 9,3 juta orang, sementara tahap kedua telah disuntikkan kepada 4,6 juta orang, demikian data harian Kementerian Kesehatan. Adapun terkonfirmasi positif COVID-19 di tingkat nasional bertambah 5.504 menjadi 1.552.880 kasus, dengan kematian berjumlah total 42.227 atau naik 163 dalam satu hari terakhir. 

Vaksin ‘Gotong Royong’

Dalam rapat yang sama dengan Menkes, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir menyebut pihaknya telah mengantongi komitmen pengadaan 35 juta dosis dengan dua produsen vaksin asal Cina dan Rusia untuk mendukung program vaksinasi Gotong Royong oleh pihak swasta. 

Keduanya adalah 15 juta dosis produksi China National Pharmaceutical Group atau Sinopharm dan 20 juta dosis Sputnik V yang dikembangkan Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology.

“Pada minggu keempat April ini dijadwalkan kita akan mendapatkan vaksin Sinopharm sebanyak 500.000 dosis vaksin,” kata Honesti. 

Pengiriman akan dilanjutkan selama periode Mei-Juli 2021 sebanyak 7 juta dosis, dan 7,5 juta dosis lainnya menyusul pada kuartal III-IV tahun ini. Sementara untuk Sputnik V, pengiriman akan dilakukan setelah emergency use authorization (EUA) dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Selain dengan dua perusahaan tersebut, Bio Farma juga tengah dalam negosiasi dengan CanSino Biologics dari Cina untuk pengadaan 5 juta dosis. 

Pemerintah memberi lampu hijau kepada pihak swasta untuk melaksanakan vaksinasi mandiri dengan alasan mempercepat upaya mencapai herd immunity sehingga target pemulihan ekonomi akibat pandemi cepat terlaksana.

Vaksinasi Gotong Royong mendapat banyak kecaman dari para pakar epidemiologi karena menilai program ini akan mengambil jatah vaksin terbatas yang seharusnya diberikan berdasarkan prioritas kerentanan. 

Pemerintah memastikan vaksin yang digunakan untuk swasta berbeda dengan yang digunakan untuk program vaksinasi dari pemerintah dari produsen seperti Sinovac, Novavac, Covax/Gavi, AstraZeneca, dan Pfizer. Program penyuntikan juga dilarang menggunakan fasilitas milik pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga mengatur biaya vaksin Gotong Royong wajib tidak boleh dibebankan kepada karyawan. Kendati demikian, hingga kini Bio Farma belum mengumumkan berapa harga vaksin yang harus ditanggung perusahaan. 

Bambang dari Bio Farma mengatakan harga vaksin Gotong Royong akan ditetapkan oleh Kemenkes sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 merujuk harga kewajaran. 

“Perhitungannya atas usulan Bio Farma didampingi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Saat ini, Bio Farma masih melakukan kajian internal terkait komponen harga vaksin,” kata Bambang melalui pesan singkat dengan BenarNews. 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menerima pendaftaran dari sekitar 17.000 perusahaan dengan total karyawan mencapai 8,6 juta orang dalam program vaksinasi ini.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya