TNI konfirmasi 4 prajurit gugur dalam misi penyelamatan pilot, satu personel hilang

TNI pada Kamis (20/4) mengonfirmasi empat prajuritnya gugur dalam misi penyelamatan pilot Susi Air dan satu tentara masih hilang akibat baku tembak akhir pekan lalu dengan kelompok separatis Papua.

“Mereka (yang gugur) adalah Pratu Ibrahim, Pratu Kurniawan, dan Prada Sukra,” ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Julius Widjojono kepada BenarNews, menyebutkan nama tambahan tiga prajurit yang tewas setelah sebelumnya Markas Besar TNI mengklaim hanya satu tentara yang meninggal yaitu Prajurit Satu Miftahul Arifin, dalam serangan separatis Sabtu (15/4) lalu itu.

“Saat ini satu prajurit belum ketemu,” ucap Julius.

Julius menyampaikan Panglima TNI sangat berduka dengan gugurnya keempat personel yang disebutnya sebagai para prajurit terbaik bangsa.

“Keempat jenazah sudah diterbangkan. Tiga ke Halim Perdana Kusumah, 1 ke Solo,” terang Julius.

Julius menegaskan TNI akan terus melakukan operasi militer untuk menyelamatkan Philips Mark Mehrtens, pilot Susi Air berkewarganegaraan Swedia yang disandera sejak 7 Februari di Kabupaten Nduga oleh Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB), sayap militer dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka.

“Operasi siaga tempur di area rawan tersebut tetap diterapkan,” kata Julius.

Julius mengklaim TPNPB saat ini mulai terdesak dengan indikasi makin masif memainkan berita hoaks terkait jumlah korban, tawanan, dan jumlah senjata yang didapatkan dari TNI.

“Hal itu dilakukan agar Panglima TNI menghentikan operasi siaga tempur ini,” ucap Julius.

Juru bicara TPNPB Sebby Sambom sempat menyatakan bahwa pihaknya telah membunuh 15 anggota TNI yang terlibat dalam operasi pembebasan Mehrtens, dan tidak ada anggota kelompok separatis yang tewas dalam insiden akhir minggu lalu itu.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo menyatakan personel Polri masih akan ikut bersama TNI untuk membebaskan pilot Susi Air.

“Kepolisian tetap melaksanakan tugas pokok Polri sesuai UU nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat; memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat; dan penegakan hukum,” jelas Benny kepada BenarNews.

Pada Selasa di Mimika, Papua, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memperingatkan bahwa militer akan menghentikan “pendekatan lunak” dalam menghadapi kelompok pemberontak, yang ingin melepaskan diri dari Indonesia sejak tahun 1960-an.

“Kami akan meningkatkan operasi peringatan pertempuran darat kami, dari pendekatan lunak menjadi siaga tempur, untuk meningkatkan insting tempur kami.”

Pada hari Minggu, TPNPB mengancam akan melakukan lebih banyak serangan bersenjata jika Indonesia menolak mengadakan pembicaraan damai dengan pemberontak yang melibatkan PBB.

Kelompok itu juga mengatakan bersedia bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia dan Selandia Baru untuk pembebasan Mehrtens, namun belum mendapat tanggapan.

TPNPB sebut pilot dalam “kondisi baik”

Terkait keadaan Mehrtens yang berada dalam penyanderaan TPNPB selama sudah lebih dari dua bulan, Sambom berkata, “Pilot dalam kondisi baik dan aman,” tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Ia juga mengklaim dirinya mendapat laporan kelompok separatis pimpinan Perek Kogeya yang menyatakan bahwa mereka berhasil merampas sejumlah senjata milik TNI, yang terdiri dari tiga pucuk senapan mesin, dua pucuk senjata M16, dan empat senjata jenis SS1.

“Semua berjumlah sembilan pucuk senjata. Dan mereka juga melaporkan bahwa magasin, amunisi, dan pistol tidak terhitung, artinya semua barang milik anggota TNI telah berhasil dirampas oleh Pasukan TPNPB,” kata Sambom kepada BenarNews.

Dia menyampaikan TNI tidak akan berhasil mengalahkan mereka, karena TPNPB menguasai medan pertempuran.

DPR, PBHI kritik pemerintah tangani Papua

Anggota DPR Sukamta memandang pemerintah selama ini tidak memiliki desain menyeluruh penyelesaian konflik di Papua.

“Adanya rangkaian serangan oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh," ujar Sukamta dalam keterangannya kepada BenarNews.

Menurut Sukamta, dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal, seharusnya pemerintah bisa menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan KKB.

"Ini kasihan prajurit TNI, Polri terus berguguran. TNI juga dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU tentang TNI terkait operasi militer selain perang,” lanjut dia.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani meminta pemerintah menghentikan operasi tempur di Papua.

“Pilihan operasi tempur adalah pilihan kebijakan yang akan terus memproduksi spiral kekerasan,” jelas Julius, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, kepada BenarNews.

Menurut Julius, peristiwa baku tembak yang menewaskan prajurit TNI harus menjadi pelajaran berharga bagi Presiden dan DPR untuk mengevaluasi pendekatan keamanan militeristis yang selama ini dijalankan di Papua.

“Selama ini, pendekatan keamanan militeristis yang terus dijalankan berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) terhadap masyarakat di Papua,” ucap dia.