Tim Prabowo siapkan 36 pengacara hadapi tuduhan kecurangan pilpres

Tim kampanye Prabowo Subianto, kandidat pemenang pemilu presiden 2024, sedang menyiapkan 36 pengacara untuk menghadapi sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, ungkap ketua penasihat hukumnya Kamis (14/3), setelah pihak yang kalah menuduh curang.

Berdasarkan hasil hitung cepat, Menteri Pertahanan Prabowo, jenderal purnawirawan yang masa lalunya diwarnai oleh dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait isu Timor Timur dan penculikan aktivis prodemokrasi pada 1998, mendapatkan lebih dari 58% suara. Rivalnya mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang masing-masing mendapatkan sekitar 25% dan 17% suara, mengatakan siap mengajukan gugatan atas tuduhan terjadi kecurangan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil resmi pemilu yang dijadwalkan pada 20 Maret.

Ketua penasihat hukum tim kampanye Prabowo, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pembelaan hukum terhadap tuduhan kecurangan dari kubu Anies dan Ganjar.

“Ada 36 lawyer dan sebagian besar adalah pengacara profesional dan beberapa memang adalah nama-nama yang diusulkan parpol koalisi,” kata Yusril kepada jurnalis di gedung DPR, Kamis (14/3).

Kubu Anies dan Ganjar mengatakan pada Kamis bahwa mereka berencana untuk menggugat hasil resmi pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) atas dugaan kecurangan pemilu 14 Februari lalu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah mengumpulkan lebih dari 78% suara pada Kamis, dimana Prabowo - yang berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Gibran Rakabuming Raka, memperoleh 58,82% suara. Sementara dua pasangan lainnya, Anies yang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar memperoleh 24,50% dan Ganjar yang berpasangan dengan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan Mohammad Mahfud MD meraih suara 16,68%.

Ambil langkah hukum

Todung Mulya Lubis, kepala deputi hukum tim Ganjar-Mahfud, meyakini adanya kecurangan sebelum, saat dan sesudah pemilu secara “terstruktur, sistematis dan masif”, yang melibatkan pejabat negara dari level nasional hingga daerah.

“Saya saat ini sedang mempersiapkan permohonan untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi,” kata Todung di hadapan jurnalis asing di Jakarta, Kamis.

“Itulah satu-satunya jalan hukum yang kita miliki untuk menyelesaikan perselisihan pemilu, dan untuk itu kita memerlukan banyak saksi dan ahli untuk memberikan kesaksian,” terangnya.

Ia mengatakan bahwa timnya mengalami kesulitan mendapatkan saksi di pengadilan dan bahwa mereka diintimidasi oleh pihak berwenang.

“Ini pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia,” kata Todung, seraya mengakui bahwa sulit untuk membalikkan hasil pemilu dengan margin kemenangan sebesar itu.

Dia menegaskan bahwa kecurangan dimulai dari keputusan MK yang saat itu diketuai oleh ipar dari Jokowi yang meloloskan Gibran (36) untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) padahal tidak memenuhi syarat usia minimal 40 tahun.

“KPU juga tidak melakukan fungsinya dengan baik,” kata Todung, mengacu pada komisi itu meloloskan Gibran, dengan cara mengubah persyaratan usia minimal dari 40 tahun ke bisa lebih muda dari itu asalkan calon pernah menjabat sebagai kepala daerah atau anggota legislatif. Gibran adalah wali kota Surakarta.

Tim Anies-Muhaimin juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan keberatan ke MK.

“Sudah pasti kami akan melakukan gugatan ke MK soal kecurangan pemilu. Kami akan melakukan dua langkah simultan: langkah hukum ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan MK, juga langkah politik melalui hak angket di DPR, kata Indra Charismiadji, juru bicara tim kampanye Anies-Muhaimin kepada BenarNews.

Dalam dua pemilu sebelumnya, Prabowo yang saat itu kalah dari Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019 melakukan gugatan ke MK atas tuduhan kecurangan pemilu. Kedua gugatan tersebut ditolak oleh MK.

Pemilu terburuk

Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andi Muhammad Rezaldy mencatat berbagai dugaan kecurangan yang muncul dalam Pemilu terjadi secara struktural.

“Kami mencatat berbagai dugaan kecurangan yang muncul dalam pemilu terjadi secara struktural. KontraS dan ICW (Indonesian Corruption Watch) pun melakukan monitoring dan pendokumentasian terhadap berbagai bentuk kecurangan dalam pemilu,” kata Andi kepada BenarNews.

Secara umum, kata Andi, KontraS menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, politik uang hingga bentuk-bentuk kecurangan lainnya.

“Salah satunya yaitu pengerahan pejabat desa untuk mendukung Pasangan Calon 02, Prabowo-Gibran lewat Deklarasi Desa Bersatu, yang diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2023,” tambah Andi. 

Selain itu, dia menambahkan, pengerahan sejumlah Kepala Desa untuk memilih pasangan calon nomor 02 dengan berbagai ancaman oleh petinggi asosiasi desa juga terjadi seperti halnya yang dialami oleh Kepala Desa di Ngawi.

Bahkan, kata Andi, dalam beberapa kasus, hingga ke level teknis yakni sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tak luput melakukan kecurangan.

Melalui pemantauan lewat media, ungkap dia, setidaknya terjadi 34 kasus dugaan kecurangan yang melibatkan anggota KPPS yang terungkap ke publik.

“Berdasarkan poin-poin yang dijelaskan di atas, kami menilai sudah sewajarnya publik mempertanyakan hasil Pemilu, berangkat dari proses yang diduga curang dan bermasalah,” kata dia.

Lebih lanjut, Andi menilai bahwa KPU tidak maksimal menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu, di sisi lain Bawaslu dalam kapasitasnya sebagai pengawas pemilu, tampak difungsional.

“Sehingga, kami pun menilai bahwa Pemilu 2024 dapat dikategorikan sebagai pemilu terburuk di era reformasi,” kata dia.

Presiden AS beri selamat

Di tengah potensi sengketa pemilu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengucapkan selamat kepada calon presiden Prabowo Subianto yang unggul dalam pemilihan presiden 2024.

Ucapan itu disampaikan Biden melalui surat dengan kop resmi Gedung Putih, Washington, tertanggal 12 Maret 2024. Surat itu diantar langsung kepada Prabowo oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Yohannes Abraham, Kamis.

“Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Indonesia atas keberhasilan pemilu – sebuah bukti komitmen kita bersama terhadap demokrasi – dan kepada Anda atas keunggulan Anda dalam penghitungan suara pemilihan presiden. Saya menantikan pengumuman hasil resminya,” kata Biden dalam surat itu, yang diunggah Prabowo dalam akun Instagram pribadinya.

Sejumlah kepala negara lainnya seperti dari Australia, Singapura, Malaysia, Sri Lanka, Inggris dan Turki telah memberikan selamat kepada Prabowo segera setelah hasil quick count mengatakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran memimpin dalam penghitungan suara.

 Tria Dianti di Jakarta ikut berkontribusi dalam laporan ini.