Survei: Tingkat kepuasan Jokowi masih tinggi jelang lengser
2024.10.04
Jakarta
Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mencatat tingkat kepuasan 75%, turun tujuh persen dibanding bulan Juli, namun popularitasnya tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata penilaian masyarakat terhadap kinerjanya selama dua periode kepresidenannya, menurut survey Indikator Politik yang dirilis Jumat (4/10).
Penurunan ini sebagian dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap upaya meloloskan rancangan undang-undang yang dianggap menguntungkan putra bungsunya terkait perubahan aturan pemilihan kepala daerah, kata Burhanuddin Muhtadi, direktur eksekutif Indikator.
Namun, di balik kontroversi tersebut, mayoritas masyarakat Indonesia masih menghargai berbagai bantuan sosial yang diberikan selama sepuluh tahun kepemimpinannya, serta kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi, kata Burhanuddin.
"Itu pola umum. Pas approval (kepuasan) tinggi, rata-rata inflasi rendah," ujar Burhanuddin dalam keterangan pers terkait survei tersebut.
Burhanuddin menambahkan bahwa terdapat faktor politik lain yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kepuasan, meskipun inflasi tetap terkendali.
Dalam kasus Jokowi, isu “Kawal Putusan MK (Mahkamah Konstitusi)”, yang terkait dengan perubahan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana banyak pihak menduga adanya upaya untuk meloloskan Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, sebagai calon wakil gubernur, turut memengaruhi persepsi publik.
"Terkait aksi Kawal Putusan MK, ini kemungkinan besar menjelaskan tren penurunan dalam dua bulan terakhir," jelas Burhanuddin.
Pada Agustus, DPR sempat berupaya merevisi putusan MK terkait persyaratan batasan umur minimal calon kepala daerah yang disinyalir guna meloloskan Kaesang untuk bisa ikut Pilkada.
Namun protes besar-besaran masyarakat diorganisir oleh mahasiswa di Jakarta dan di berbagai kota di Indonesia berhasil menggagalkan rencana itu
Menurut Indikator, pada kelompok laki-laki, etnis Jawa, dan wilayah Pulau Jawa, tingkat kepuasan terhadap Jokowi semakin meningkat. Di sisi lain, kalangan muda, penganut agama non-Islam, serta penduduk di wilayah pedesaan juga menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi.
Penilaian positif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan keamanan turut berkontribusi pada peningkatan kepuasan publik.
Kepuasan publik juga meningkat di kalangan mereka yang merasa puas dengan kinerja demokrasi, kata Indikator.
Pada basis dukungan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka – yang juga adalah putra sulung Jokowi, kepuasan terhadap Jokowi tercatat lebih tinggi. Namun, kondisi berbeda ditemukan pada basis Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; di kelompok ini, tingkat kepuasan terhadap Jokowi rendah.
Sementara itu survey Indikator Politik terkait dukungan terhadap Prabowo menjelang kepemimpinannya cukup optimis. Sekitar 83.4% masyarakat merasa yakin bahwa Prabowo mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia.
Namun, tantangan yang dihadapi Prabowo tidaklah ringan. Efek partisan yang berdampak negatif pada kepuasan kinerja Jokowi masih terlihat pada tingkat keyakinan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo, meskipun cenderung lebih rendah, kata Indikator.
Anomali dan inkonsistensi
Sejumlah pengamat meragukan hasil survei dan menilai masyarakat Indonesia sering kali menunjukkan inkonsistensi saat ditanya mengenai kinerja presiden.
Pengamat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor meragukan tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang disebut masih tinggi, dengan mengatakan, "Masyarakat kita anomali kalau disurvei."
Meskipun kerap berkeluh kesah tentang kesulitan ekonomi atau pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, Firman mengatakan, masyarakat yang disurvei justru kerap mengaku puas lantaran takut kehilangan kesempatan menerima bantuan sosial atau merasa sungkan dengan tokoh dan lembaga yang disurvei.
"Ketika bicara kepuasan terhadap presiden, cerita masyarakat bisa berbeda, Sehingga, survei ini tidak menangkap realita sesungguhnya," kata Firman kepada BenarNews.
"Dalam pengalaman saya melakukan survei, ada sense of inconsistency jika terkait kepuasan publik. Sangat jamak orang-orang menengah ke bawah justru takut saat disurvei."
Perihal sama disampaikan Pengamat Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dominique Nicky Fahrizal yang mengatakan masyarakat yang disurvei, terutama dari kalangan bawah, cenderung pragmatis saat berhadapan dengan lembaga survei.
"Ada inkonsistensi begitu berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu (kepuasan terhadap presiden). Mereka biasanya tidak mau ribet," kata Nicky kepada BenarNews.
Nicky dan Firman bersepakat, dalam sektor-sektor yang disurvei, seperti penegakan hukum atau politik, Jokowi dapat dikatakan tidak bekerja baik.
Nicky merujuk manuver revisi UU Pilkada yang singkat di DPR sebagai sinyal meloloskan Kaesang merupakan rapor buruk penegakan hukum dan politik Jokowi.
"Sisi hukum gelap. Konstitusi diacak-acak," kata Firman.
Pengajar politik Universitas Padjadjaran Firman Manan menilai temuan Indikator Politik itu sebagai perihal "tidak mengejutkan" karena sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan menengah hingga bawah.
"Terkonfirmasi dalam temuan survei, ketidakpuasan lebih besar pada kelompok ekonomi dan pendidikan menengah ke atas yang jumlahnya minoritas," kata Firman kepada BenarNews.
Menurut Firman, isu prioritas mayoritas warga adalah terkait persoalan ekonomi, sementara pemerintah telah memberikan berbagai bantuan sosial sejak akhir tahun lalu kepada kelompok ekonomi menengah ke bawah dan telah memberikan sentimen positif.
"Sementara isu seperti kasus private jet Kaesang, merupakan isu elitis yang memicu sentimen negatif dari warga dengan tingkat ekonomi dan pendidikan menengah ke atas," ujar Firman lagi.
"Bagi mayoritas warga, isu elitis nampaknya tidak mempengaruhi tingkat penerimaan mereka terhadap Presiden Jokowi."