Jokowi: Kita Harus Keluar dari Zona Nyaman

Zahara Tiba
2016.08.16
Jakarta
160816_ID_Jokowi_1000.jpg Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di gedung parlemen, Jakarta, 16 Agustus 2016.
AFP

Sehari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, pidato presiden di depan anggota MPR, DPR dan DPD menjadi sorotan publik sebagai refleksi perhatian kepala negara atas isu-isu yang berkembang.

Tahun ini, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menegaskan pentingnya Indonesia meraih kemenangan pada era persaingan global di tengah kompetesi antarnegara yang keras dan sengit, dengan berani keluar dari zona nyaman.

“Kita harus kreatif, optimis, bahu membahu, dan melakukan terobosan-terobosan. Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa,” katanya dalam pidato di gedung MPR dan DPR Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.

Tanpa keberanian untuk keluar dari zona nyaman, tambah Jokowi, Indonesia akan terus dihadang oleh kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Untuk mengatasi tiga masalah utama itu, diperlukan kecepatan kerja dan lembaga negara yang kuat.

Bermakna luas

Djayadi Hanan, pakar politik dari Saiful Mujani Research & Consulting, menilai pidato itu bagian dari upaya presiden untuk menyatakan kepada rakyat Indonesia perlu perubahan pola berpikir, baik dalam melaksanakan pembangunan maupun mengelola negara dan dalam masyarakat secara keseluruhan.

“Supaya pembangunan Indonesia bisa lebih komprehensif, dari Jawasentris menjadi Indonesiasentris,” ujar Jayadi kepada BeritaBenar.

“Jadi perlu perubahan dalam berpikir maupun bertingkah laku, baik di kalangan birokrasi, aparat pemerintah, maupun masyarakat. Tanpa itu percepatan pembangunan tidak bisa dilaksanakan.”

Dia menambahkan ke depannya pembangunan harus difokuskan ke daerah-daerah terluar. Artinya, alokasi anggaran untuk di daerah Jawa dari APBN akan berkurang.

“Yang selama ini nyaman di Jawa, harus keluar dari zona nyaman. Daerah-daerah yang sudah maju seperti Jawa harus rela mendapatkan APBN lebih sedikit dan berpaling pada upaya pembangunan ekonomi untuk menarik investasi. Misalnya dengan memperbanyak jumlah entrepreneur,” tegas Jayadi.

Tak hanya pejabat daerah, pejabat pusat juga dituntut untuk keluar dari zona nyaman. Jayadi mencontohkan anggaran-anggaran yang selama ini membuat nyaman birokrat, seperti perjalanan dinas, studi banding, dan sebagainya akan dipangkas sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi kesulitan ekonomi.

“Biasanya selama ini mengelola keuangan negara secara lebih longgar, sekarang harus ada penghematan dan itu dibuktikan dengan pemangkasan anggaran oleh pemerintah. Semua itu mengakibatkan ketidaknyamanan,” papar Jayadi.

Grand design

Sedangkan, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyebutkan pidato presiden tersebut adalah kosa kata lama dalam reformasi birokrasi yang sudah memiliki grand design untuk jangka waktu 2010-2025.

“Kita mendorong pemerintah mendukung perubahan pola pikir kultural untuk membuat terobosan-terobosan kreatif, inovatif, prospektif dan implementatif, yang nuansannya adalah menghadirkan kemajuan. Tentunya juga untuk menerobos kebutuhan birokrasi,” ujarnya kepada BeritaBenar.

Siti yang juga menjadi juri nasional dalam perekrutan pejabat negara di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, menambahkan perubahan ini, tentunya mengancam zona nyaman para pejabat negara.

“Zona nyaman ini yang membuat birokrasi Indonesia konservatif.  Sekarang tidak ada public pressure. Di sini luar biasa susahnya karena memang mindsetnya konservatif, orientasinya tidak abdi negara, tidak abdi masyarakat,” ungkap Siti.

Kebijakan tak mendukung

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan political will presiden sudah bagus dengan mengajak bangsa ini keluar dari zona nyaman. Hanya saja pada praktiknya, kebijakan-kebijakan pemerintah kadang justru tidak mendukung semangat itu.

“Contohnya listrik. Dari awal kampanye, presiden sudah gembar-gembor tentang proyek listrik 35 ribu megawatt. Kenyataannya di lapangan mana? PLN tidak support dengan berbagai alasan. Ada yang ikut tender, tapi tender lantas dibatalkan,” ujarnya.

Hariyadi juga mencontohkan masalah dwelling time. “Benar dwelling time dikecilkan, tapi kena tarif progresif. Sama juga bohong dong. Apalagi bea logistiknya tidak turun juga,” tegasnya.

Di tengah pendapatan pajak yang tidak mencapai target saat ini, Hariyadi menyarankan pada pemerintah mendorong swasta untuk terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur, agar biaya yang harusnya dikeluarkan pemerintah dapat ditanggung swasta.

“Tapi kan kejadian di lapangan susah, koordinasi di internal pemerintah sendiri tidak berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Penyelesaian konflik

Terkait kebijakan urusan luar negeri, Jokowi juga menyatakan Indonesia mendorong penyelesaian berbagai konflik di dunia secara damai. Salah satunya menyerukan ajakan toleransi dan perdamaian dalam berbagai pertemuan dengan negara-negara Arab dan Amerika Serikat.

Salah satunya dengan diplomasi kuat pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerja sama pedagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

"Kita juga terus mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai," ujarnya.

"Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut China Selatan melalui negosiasi dan upaya damai paska penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag."

Jokowi juga menyebutkan mendukung penyelesaian konflik di Suriah secara damai dan pemenuhan hak-hak Palestina untuk merdeka. Seiring dengan itu, tegasnya, pemerintah juga terus meningkatkan kualitas perlindungan WNI di luar negeri.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.