12 partai calonkan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, tutup peluang Anies

Sebanyak 12 partai pada Senin (19/8) mengumumkan mereka mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai kandidat pada pemilihan gubernur Jakarta bulan November ini.

Pencalonan Ridwan sebagai gubernur dan Suswono sebagai wakil gubernur yang didukung semua partai pemilik kursi di DPRD Jakarta kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memupus harapan Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur Jakarta.

Anies sebelumnya memiliki elektabilitas paling tinggi untuk memimpin Jakarta, menurut jajak pendapat lembaga survei, dan dengan menjegal dia, partai politik telah mengabaikan pilihan warga kota, menghambat demokrasi, dan mencegah terbentuknya oposisi, kata para analis.

Anies, yang menjabat Gubernur Jakarta pada 2017 - 2022, sebelumnya didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) – tiga partai yang mendukungnya dalam Pemilihan Presiden Februari lalu, untuk maju sebagai calon dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun demikian, ketiga partai ini pada akhirnya beralih kepada Ridwan.

Ridwan dan Suswono, politisi PKS dan mantan menteri di era Susilo Bambang Yudhoyono, kemungkinan akan menghadapi pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang maju dari jalur independen.

Namun saat ini keabsahan dukungan pasangan ini sedang dipermasalahkan, sehingga terbuka kemungkinan Ridwan akan menghadapi kotak kosong.

Dukungan dari kumpulan partai pendukung Ridwan yang diberi nama “Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju” ini dideklarasikan pada Senin (19/8) di Hotel Sultan, Jakarta, yang dihadiri juga oleh wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, yang juga adalah putra sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Di panggung acara deklarasi tampak bendera Partai Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai NasDem, PKB, PKS, Perindo, PSI, PPP, Partai Gelora dan Partai Garuda.

Sebanyak 10 partai pengusung Ridwan - Suswono ini menguasai 85 kursi dari 106 kursi di DPRD Jakarta. Partai Gelora dan Garuda tidak mendapatkan kursi pada Pemilu tahun ini.

“Kami mengabarkan pada masyarakat Jakarta, telah hadir calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil dan Suswono,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam deklarasi.

Menurut Muzani, partai-partai koalisi sepakat bahwa pasangan ini bisa mempersatukan kekuatan politik membawa kerukunan, ketenteraman dan kemajuan Jakarta.

Bergabungnya 10 partai pemilik kursi di DPRD Jakarta ini membuat PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan calon, karena tidak bisa menggandeng partai lain untuk memenuhi ambang batas. PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi, sementara untuk mengajukan calon gubernur di Jakarta setidaknya harus mempunyai 22 kursi.

“Kepanjangan tangan oligarki”

Guru besar ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Ma'mun Murod menilai konstelasi politik pada Pilgub Jakarta dengan calon tunggal dari koalisi semakin menunjukkan partai politik kini berperan sebagai kepanjangan tangan oligarki ekonomi.

Menurut dia partai-partai yang seharusnya menjadi aktor utama demokrasi malah memberangus kekuatan oposisi. Hal ini sejalan dengan keinginan oligarki agar jalannya pemerintahan berlangsung stabil tanpa gangguan oposisi. 

“Demokrasi yang bagus itu harus ada oposisi. Jika tidak ada oposisi tidak bisa disebut demokrasi,” ujarnya pada BenarNews.

Fenomena serupa menurut dia juga akan terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Banten, di mana kekuatan Partai Gerindra dan anggota koalisinya akan bersatu dan melawan PDI Perjuangan.

Usep Saipul Ahyar, peneliti senior Populi Centre mengatakan sistem politik di Indonesia menghalangi oposisi muncul atau setidaknya menghalangi munculnya banyak calon-calon untuk bertarung dalam Pilkada.

Menurut Usep partai-partai di Jakarta abai terhadap aspirasi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin mereka.

“Masyarakat Jakarta itu beragam, mulai dari aspirasi hingga ideologinya. Sudah selayaknya pilihannya politiknya beragam, linear dengan kondisi masyarakat. Jika hanya calon tunggal, ini cuma akal-akalan partai,” ujar dia pada BenarNews.

Pakar politik Islam dari Universitas Indonesia (UI) Yon Machmudi mengatakan PKS memilih gabung ke koalisi karena ada kebutuhan untuk bisa mencalonkan kader sebagai calon gubernur mengingat mereka mendapatkan kursi DPRD terbanyak di Pemilu Legislatif Jakarta 2024 lalu.

“Meskipun posisi bagus dengan Anies namun dia tidak segera mengumumkan secara tegas kepastian cawagub dari PKS ini menjadi ketidakpastian, padahal pendaftaran sudah mendekati. PKS cari jalan yang lebih realistis dibanding andalkan Anies, karena Anies bukan kader PKS,” kata dia.

Sepi kompetisi

Kepala Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan jika hanya ada satu pasang calon dengan dukungan besar melawan calon independen maka Pilgub Jakarta dipastikan sepi dari kompetisi.

Ditambah, ujar dia, banyak tuduhan yang menyebut calon independen mencatut ratusan ribu kartu identitas penduduk Jakarta tanpa izin. 

“Ini nggak baik bagi demokrasi. Pilkada DKI dikenal beda dengan wilayah lainnya karena kompetitif. Sangat sulit dibayangkan Pilkada DKI menjadi nggak seru. Dan bisa jadi partisipasi pemilih menurun drastis,” kata dia.

Survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) yang diumumkan Minggu (18/8) menyatakan Anies Baswedan lebih unggul jika melawan Ridwan Kamil maupun Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama di Pilkada Jakarta.

Jika diadu Anies mendapatkan elektabilitas 42,8 persen, Ridwan 34,9 persen, dan yang belum tahu 22,3 persen. Sedangkan jika adu popularitas dengan Ahok, suara Anies unggul 37,8 persen, sedangkan Ahok mencapai 34,3 persen.

Berdasarkan survei Badan Litbang Kompas, elektabilitas Anies masih menempati posisi tertinggi menjelang pemilihan nanti dengan 29,8 persen. Jumlah ini disusul Ahok dengan 20 persen dan Ridwan dengan 8,5 persen angka elektabilitas.

Bisa menang mudah

Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menyebut, Ridwan memiliki kekuatan yang lebih besar ketimbang calon independen, baik secara politik maupun finansial.

"Dengan kondisi sekarang, menantang calon independen, peluang menang cukup besar. Kemampuan logistik koalisi kan besar," kata Wasisto kepada BenarNews.

Dharma-Kun dinyatakan lolos sebagai calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta pada 15 Agustus menyatakan pasangan tersebut berhasil mengumpulkan 677.468 dukungan dari warga Jakarta.

Batas minimal seseorang maju sebagai calon independen di pilkada Jakarta adalah meraup 7,5 persen dukungan warga yang tercatat dalam daftar pemilih tetap.

Jumlah pemilih Jakarta mencapai 8,25 juta jiwa, sehingga pasangan calon independen wajib mengumpulkan setidaknya 618.968 dukungan warga.

Peneliti CSIS Dominique Nicky Fahrizal berpendapat senada, "Kalau lawan independen, akan mudah bagi RK (ridwan Kamil). Karena koalisi besar. Logistik kuat, Modal kenceng2. Tutup mata juga menang mereka. Jadi akan lebih berat kalau mereka lawan kotak kosong," kata Nicky.

Pasangan Dharma-Kun belakangan diterpa isu pencatutan kartu tanda penduduk (KTP) yang menjadi bukti dukungan bagi calon independen untuk melaju di pilkada. Di media sosial X, sejumlah orang mencuit perihal nomor induk kependudukan mereka yang dicatut untuk mendukung Dharma-Kun.

Terkait itu, Nicky mengatakan bahwa pasangan independen tersebut memang seperti "calon boneka" yang disiapkan sebagai penantang kandidat yang diusung koalisi pimpinan Gerindra pada pilkada mendatang.

“Itu hanya pengelabuan, supaya tidak (melawan) kotak kosong," kata Nicky kepada BenarNews.

Tria Dianti di Jakarta berkontribusi pada laporan ini.