Publik Indonesia kecam penolakan Singapura terhadap Abdul Somad

Singapura mengatakan Somad dilarang masuk karena ajaran ekstrem dan segregasinya yang tidak dapat diterima di negara itu.
Alvin Prasetyo
2022.05.18
Jakarta
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Publik Indonesia kecam penolakan Singapura terhadap Abdul Somad Ustaz Abdul Somad dalam sebuah ceramahnya.
Foto: Instagram ustadzabdulsomad_official

Keputusan Singapura untuk melarang masuk penceramah Abdul Somad Batubara memicu kritik dari warga Indonesia, bahkan ada yang menuduh negara pulau itu terjangkit Islamofobia.

Kementerian Dalam Negeri Singapura menyampaikan Somad ditolak masuk Singapura pada Senin dan dipulangkan ke Batam pada hari yang sama.

Dalam keterangannya pada Selasa malam (17/5), Kementerian Dalam Negeri Singapura menjelaskan keputusan untuk menolak Abdul Somad karena penceramah ini dianggap memiliki rekam jejak dalam menyebarkan ajaran ekstrem.

“Somad telah dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura," terang Kementerian Dalam Negeri Singapura.

Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengkritik langkah Singapura yang menolak Somad, yang kerap dipanggil UAS (Ustaz Abdul Somad), sebagai tindakan berbau Islamofobik.

"Sikap Singapura yang menghakimi sepihak menunjukkan negara itu tak menghormati hubungan bertetangga baik. Orang bisa berpandangan bahwa Singapura terpapar Islamofobia bahkan rasis," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya pada Rabu.

"UAS dikenal sebagai seorang ulama terkemuka, intelek dan berwawasan kebangsaan yang luas. Tak ada kasus hukum di Indonesia. Hak apa negara negara itu menghakimi UAS?" tanyanya.

Dalam penjelasannya, Kementerian Dalam Negeri Singapura menyebutkan bagaimana Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks perang Israel-Palestina dan pelakunya dianggap mati syahid.

"Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti Kristen, dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat bersemayamnya jin kafir (roh/setan),” lanjut Kementerian Dalam Negeri Singapura.

Sebaliknya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan Somad tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum di Indonesia, apalagi memberikan dukungan kepada kelompok ekstrem dan teroris. 

“Jadi penghukuman atau tuduhan pemerintah Singapura kepada UAS tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya kepada BenarNews.

“Sudah dipastikan pemerintah Singapura tidak akan pernah mengatakan bahwa Israel adalah negara teror meskipun fakta penghancuran terhadap Palestina sebetulnya sudah kasat mata dan tak terbantahkan,” terang Sudarnoto.

Merespons kejadian ini, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, perkumpulan dimana Somad menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar, mengecam Singapura.

"Jalinan Alumni Timur Tengah di Indonesia (JATTI) menyampaikan sikap, menyesalkan dan mengecam tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Imigrasi Singapura terhadap tokoh dan ulama yang sangat dihormati di Indonesia," tulis JATTI dalam keterangannya pada Rabu.

Somad mengenyam pendidiklan S1 hingga S3 di Timur Tengah, termasuk di Mesir dan Maroko.

JATTI meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan protes keras atas tindakan yang tidak menyenangkan tersebut.

Selain itu, JATTI juga meminta tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat yang tergabung dalam organisasinya untuk mendidik umat agar bersikap toleransi dan menentang sikap diskriminatif yang bertentangan dengan agama, kemanusiaan serta resolusi PBB tentang Islamophobia.

Bukti ekstrimisme di Indonesia

Namun demikian, tidak semua lapisan masyarakat Indonesia mengecam keputusan negara itu terhadap Somad. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyebut penolakan terhadap Somad oleh negara tetangga Indonesia itu bisa dipahami dan ini menjadi bukti bagaimana masyarakat di Tanah Air mentolerir ekstremisme.

Dia mengatakan selama ini banyak orang menyangkal adanya intoleransi dan ekstrimisme berdasarkan agama di Indonesia yang diajarkan secara masif di atas mimbar-mimbar agama.

Oleh karena itu, kata dia, perlu ada pihak netral yang dapat melihat persoalan ini dan Singapura telah menjadi contoh dalam hal ini.

“Singapura menunjukan jejak rekam sebagai juri yang baik dalam urusan ini,” kata Raja kepada BenarNews, Rabu.

Singapura juga melarang penayangan film India tentang umat Hindu yang melarikan diri dari kawasan Kashmir yang mayoritas Muslim, karena menganggapnya provokatif dan menyudutkan umat Islam di sana.  

Datang untuk liburan

Abdul Somad sendiri mengatakan kedatangannya ke Singapura hanya untuk liburan tanpa ada kegiatan ceramah. Dia mengaku pernah mengunjungi Singapura pada 2012 dan 2017 tanpa ada penolakan. Dia pun membantah terlibat dengan kelompok manapun.

“Saya tidak terafiliasi dengan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) atau aliran-aliran apapun. Saya murni sarjana Muslim, pengajar, dosen. Ini perlu saya klarifikasi dan jelaskan,” ucap Somad dalam wawancara dengan TV One pada Selasa malam, mengacu pada kelompok yang bertujuan mendirikan Negara Islam di Indonesia, organisasi yang kini telah dilarang pemerintah.

Dia juga menerangkan sering mengunjungi negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Brunei. Di Brunei, Abdul Somad mengaku tercatat sebagai profesor tamu di Universitas Islam Sultan Sharif Ali.

Kementerian Luar Negeri Indonesia enggan memberikan komentar lebih jauh untuk merespons alasan Singapura yang menolak masuk Somad.

“Tidak ada yang bisa dikomentari,” ujar juru bicara Teuku Faizasyah kepada BenarNews.

Bersama Somad, ada enam orang yang ikut melakukan perjalanan, termasuk istri dan anaknya yang berusia 3 bulan. Semuanya langsung dipulangkan ke Batam melalui kapal feri dari Terminal Feri Tanah Merah, Singapura.

Jokowi turun tangan

Sementara itu Dubes Indonesia untuk Singapura Suryopratomo mengatakan telah dihubungi Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk menyelesaikan problem yang menimpa Somad.

"Presiden dan Menlu (Menteri Luar Negeri) tadi sore langsung berkomunikasi, kami laporkan langkah kami sejak pagi hari dan Presiden mendukung langkah nota diplomatik," kata Suryopratomo dalam wawancara di TV One pada Selasa malam.

Dia mengatakan jika Jokowi telah mengetahui kejadian ini dan memantau penolakan yang dilakukan Singapura.

"Presiden sangat aware masalah ini, Beliau hubungi langsung dan perintahkan KBRI untuk bertindak," ucapnya.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.