Proyek Kereta Api Cepat Terkendala Izin

Pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta dan Bandung masih terkendala izin trase dari Kementerian Perhubungan meski rencana peletakan batu pertama sudah ditetapkan tanggal 21 Januari.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan untuk mendapatkan izin tersebut, sebuah badan usaha harus menyetorkan dana sebesar 1,25 triliun ke kementerian yang dia pimpin. Namun hingga Selasa, dana itu belum disetor.

Saat ditanya apakah rencana peletakan batu pertama tetap bisa dilaksanakan, Jonan menjawab, "Itu kan kata yang mengumumkan (rencana peletakan batu pertama). Kami masih menunggu (dipenuhinya) persyaratan tersebut sebelum memberikan izin trase."

Dia menambahkan masih banyak izin yang harus diselesaikan agar proyek tersebut bisa terlaksana. Menurutnya, dibutuhkan waktu paling tidak 14 hari untuk memroses perizinan.

"Wijaya Karya mengatakan mereka akan menyelesaikan urusan izin pada tanggal yang disebutkan. Tapi kan itu baru ‘akan’. Sebagai regulator, saya akan keluarkan izin jika semua persyaratan sudah dipenuhi," ujar Jonan pada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Senin 4 Januari.

Rapat yang dipimpin Presiden Joko “Jokowi” Widodo itu membahas progres proyek kereta cepat. Pemerintah juga telah menetapkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa dan luar Jawa pada tahun ini.

Tapi Jonan menyebutkan bahwa selain perizinan, rencana membangun Light Rapid Transport (LRT) juga masih bermasalah. Menurutnya, LRT tidak bisa digabungkan pembangunannya dengan proyek kereta cepat.

"Harus dibuat Perpres (Peraturan Presiden) baru. Kan Perpres ini nggak sebut LRT," tegasnya.

Khawatir publik tak percaya

Eko Sukapurnama, seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia mengkhawatirkan munculnya ketidakpercayaan publik jika informasi yang diberikan pemerintah simpang siur terkait pembangunan kereta api cepat.

"Sekarang banyak kegiatan pembangunan fisik dianggap jadi ukuran keberhasilan capaian sebuah kementerian tertentu," katanya.

Untuk itu, Eko menyarankan proyek ini diundur sementara memberi waktu kepada beberapa kementerian dan pihak terkait agar saling berkoordinasi sampai semuanya siap memulai proyek kereta api cepat.

Pengamat transportasi Danang Parikesit mengkritisi koordinasi antara para pihak yang kurang sehingga menimbulkan informasi simpang siur.

"Yang bertugas menyusun dan menetapkan trayek, yang menuntaskan kecukupan modal, yang mengatur kesediaan lahan semua harus satu garis," ujarnya kepada BeritaBenar di Jakarta, Selasa.

Harapan presiden

Untuk mempercepat pembangunan kereta api cepat, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Negara, Senin 4 Januari. Sebelum rapat, Jokowi mengatakan ia ingin mendapat laporan tentang situasi terakhir dari Menteri BUMN Rini Soemarno dan konsorsium yang akan melaksanakan proyek ini.

"Dari Menteri BUMN, saya ingin mendengarkan laporan kesiapan dimulainya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sejauh mana kendala dan hambatan yang ada, baik dalam proses perizinan, izin trase, izin pembangunan stasiun dan izin-zin lainnya,” ujar Jokowi.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri terkait dan pejabat setingkat menteri. Selain itu juga hadir Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful, Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Direktur PT Wijaya Karya (Wika),  Bintang Prabowo yang mewakili Konsorsium.

Dalam siaran pers yang diterima BeritaBenar seusai pertemuan, Jokowi menegaskan proyek ini dilakukan secara business to business dengan Cina, tidak menggunakan dana APBN sehingga memerlukan jaminan dari pemerintah.

Tapi Presiden meminta BUMN yang ikut dalam konsorsium berhati-hati, terutama dalam melakukan kalkulasi pada ekuitas.

‎"Jangan sampai karena ikut konsorsium kemudian justru tugas dalam membangun infrastruktur menjadi ngos-ngosan karena kalkulasinya tidak cermat," katanya.

PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (PT KCIC) adalah konsorsium yang akan membangun proyek itu terdiri dari China Railway International Co. LTD (CRI) dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang merupakan gabungan empat BUMN yaitu PT Wika, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Proyek ini menelan dana sekita US$ 5,5 miliar (Rp 70 triliun). Sebanyak 75 persen dana dibiayai dari pinjaman China Development Bank dan sisanya adalah patungan PSBI sebesar 825 US Dolar dan 550 US Dolar dari CRI.

Peletakan batu pertama

Dalam rapat itu juga diputuskan peletakan batu pertama dilakukan pada 21 Januari 2016 di kawasan Walini, Jawa Barat. Menurut catatan BeritaBenar, peletakan baru pertama awalnya dijadwalkan tanggal 9 November 2015. Kemudian diundur pada 15 Desember 2015 dan diundur lagi menjadi 21 Januari.

"Pada 21 Januari bisa dilakukan groundbreaking. Harapannya tanggal 14, 15 Januari perizinan bisa selesai semua," jelas Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam jumpa pers setelah rapat terbatas tersebut.

"Proyek ini 95 persen lahannya ada di wilayah Jawa Barat," kata Gubernur Jawa Barat, Aher.

Dia melanjutkan, lintasan akan dimulai dari kawasan Halim, Jakarta dan berakhir di Gedebage, Jawa Barat.

Aher menambahkan untuk perizinan trase sudah didapat tanda tangan gubernur dan delapan tanda tangan bupati dan walikota yang daerahnya sepanjang 150 kilometer akan dilintasi jalur kereta api cepat tersebut.