Analis: Gagasan “klub presiden” Prabowo siasat redam Megawati, PDI-P

Presiden terpilih Prabowo Subianto pekan lalu mengumumkan rencana pembentukan “klub presiden” dengan dalih untuk mengakomodir gagasan dan masukan para mantan presiden, namun para analis melihat rencana tersebut sebagai siasat meredam manuver politik Megawati Sukarnoputri.

Menurut rencana, perkumpulan tersebut akan berisi para mantan presiden yakni presiden kelima Megawati Sukarnoputri, presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko "Jokowi" Widodo yang akan menanggalkan jabatan presiden pada 20 Oktober mendatang.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan pembentukan klub presiden merupakan upaya merangkul Megawati karena dalam  pemerintahan Prabowo ada kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memenangkan pemilu legislatif pada Februari memutuskan menjadi oposisi.

"Salah satu caranya, ya, melalui Megawati dengan bergabung ke Presidential Club sehingga kritik tajam ke Prabowo dapat diminimalisir," kata Jamiludin kepada BenarNews, seraya menambahkan bahwa pembentukan klub presiden juga berpotensi memperburuk demokrasi Indonesia karena semua pihak bersatu tanpa ada pihak yang mengkritisi.

"Padahal oposisi itu harus ada dan lebih kuat dari pemerintahan Jokowi."

Pengajar politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Siti Zuhro, ide klub presiden memang tak dapat dilepaskan dari konteks politik lantaran para mantan presiden sampai saat ini masih terlibat dan berperan besar dalam perpolitikan nasional.

"Mereka (mantan presiden) kan politikus, jadi pasti ada kepentingan politik di sana. Prabowo butuh dukungan PDI-P di parlemen," kata

Selain Megawati yang merupakan pengambil keputusan akhir di PDI-P, Yudhoyono saat ini juga menduduki posisi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Relasi antara Megawati dan presiden saat ini, Jokowi, belakangan disebut memburuk setelah sang presiden mempersilakan Gibran yang notabene putra sulungnya menjadi wakil presiden untuk Prabowo.

PDI-P pada 23 April bahkan menyatakan bahwa Jokowi dan Gibran tak lagi menjadi anggota partai karena disebut telah berada 'di pihak lawan', padahal PDI-P merupakan partai yang memberikan tiket Gibran maju sebagai Wali Kota Solo serta mengusung Jokowi sejak awal karier politiknya, mulai dari pemilihan wali kota, Gubernur Jakarta, hingga presiden dua periode.

Hubungan antara Megawati dan Yudhoyono juga pernah memburuk, setelah Yudhoyono yang mundur sebagai menteri Megawati, lalu maju sebagai pesaingnya dalam pemilihan presiden (pilpres) 2004 – yang dimenangkan Yudhyono.

Begitu pula hubungan Megawati dan Prabowo yang sempat memanas menjelang Pilpres 2014, usai Prabowo yang maju sebagai calon wakil presiden Megawati dalam Pilpres 2009 menuding Megawati mengkhianati perjanjian yang mereka teken pada 2009.

Kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Batu Tulis tersebut menyatakan bahwa Megawati dan PDI-P akan mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2014, namun Megawati justru mengusung Jokowi yang kemudian mengalahkan Prabowo.

PDI-P merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak pada pemilihan legislatif Pemilu 2024 dan berpotensi mendapat jatah ketua parlemen.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibburokhman mengatakan, Prabowo serius akan gagasan itu, bahkan diklaim telah menyuarakannya sejak 2014.

"Itu ide serius dan sudah sering didiskusikan dengan kami, kader-kader Partai Gerindra sejak bertahun-tahun lalu," kata Habiburokhman kepada wartawan di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (6/5),

Habiburokhman mengeklaim, hubungan Prabowo saat ini dengan para mantan presiden juga sangat baik sehingga gagasan tersebut hampir bisa diwujudkan.

"Kami yakin hati kecil para pemimpin sama. Tokoh-tokoh bangsa itu tidak akan mengedepankan ego masing-masing," ujar Habiburokhman lagi, seraya menambahkan bahwa komunikasi dengan masing-masing kubu mantan presiden juga telah dilakukan, termasuk dengan Megawati.

"Saya pikir, secara langsung atau tidak langsung ide itu sudah sampai ke Ibu Mega (Megawati). Kami kan berkomunikasi dengang juru bicara PDI-P dan mereka tidak menunjukkan keberatan."

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menambahkan, klub presiden yang digagas Prabowo itu merupakan wadah baik untuk menampung gagasan para tokoh politik yang berpengalaman di Tanah Air.

"Semua akan kami minta pendapat. Senior-senior, pimpinan-pimpinan berpengalaman, pasti kami mintakan pertimbangan. Itulah yang namanya presidential club," ujar Gibran dikutip dari Kompas TV.

Ide klub presiden pertama kali disuarakan Juru Bicara Prabowo, Dahnil Azhar Simanjuntak pada Jumat pekan lalu.

Dahnil mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menginginkan para pemimpin Indonesia selalu rukun dan kompak bekerja untuk kepentingan rakyat, terlepas dari perbedaan pandangan dan sikap politik.

Sulit direalisasikan

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Djati menilai gagasan pembentukan klub presiden sebagai ide baik untuk menjami keberlangsungan program pembangunan di Indonesia.

Hanya saja, ia menilai gagasan itu akan sulit direalisasikan karena para mantan presiden masih memiliki kepentingan kelompok dan partai.

"Akan menjadi tantangan tersendiri mengingat para mantan presiden masih aktif berpolitik seusai menjabat," ujar Wasisto kepada BenarNews.

Perihal sama disampaikan Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dominique Nicky Fahrizal yang menilai para mantan presiden masih memiliki kepentingan kelompok dan partai meski tak lagi menjabat.

"Itu (agenda politik masing-masing) harus dilepaskan dulu. Kalau saat ini kan Megawati, Yudhoyono, dan Jokowi masih punya jabatan politik dan pasti ada ego sektoral dan pribadi masing-masing," kata Dominique kepada BenarNews.

Siti menambahkan, sikap Megawati terhadap Yudhoyono, Jokowi dan Prabowo akan menjadi kunci keberhasilan pembentukan klub presiden.

"Harus mencairkan kebekuan dulu. Akan agak susah karena dalam perjalanan kontestasi kemarin kan dinilai tidak sehat. Ada yang dianggap mengingkari secara politik. Luka itu belum sembuh," ujar Siti.

Partai Demokrat menyambut baik rencana klub presiden, bahkan berharap lembaga tersebut dapat difungsikan sebagai utusan khusus presiden dalam tugas tertentu.

"Pak SBY (Susilo Bambang Yudhyono) pasti rasanya akan menyambut baik," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng, dikutip dari Kompas.com.

Dalam media yang sama, Ketua Dewan Pengurus Pusat PDI-P Djarot Syaiful Hidayat menuding Prabowo “kurang percaya diri” dalam menjalankan tugas sebagai presiden sehingga harus membentuk klub presiden.