Prabowo dan Menlu AS bahas upaya gencatan senjata permanen di Gaza

Presiden terpilih dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan diplomat nomor satu AS Antony Blinken di Amman, Yordania untuk membahas upaya genjatan senjata permanen di Gaza, Palestina, kata pemerintah kedua negara, Rabu.

Prabowo mengatakan pada Menteri Luar Negeri Blinken bahwa Indonesia menyambut baik diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2735 yang diusulkan Presiden AS Joe Biden dengan proposal tiga fase untuk gencatan senjata permanen di Gaza, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. 

Indonesia, ucap Prabowo, juga mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan AS, Mesir, dan Qatar untuk menghentikan perang di Gaza. Indonesia juga siap bekerja sama memastikan perundingan gencatan senjata tetap berjalan serta mewujudkan gencatan senjata permanen dan perdamaian yang adil dan abadi di Palestina. 

“Gencatan senjata yang segera, penuh, dan menyeluruh sangat penting untuk menghidupkan kembali proses perdamaian," kata Prabowo dalam keterangan Kementerian Pertahanan yang dikirimkan kepada BenarNews.

Dukungan internasional diperlukan bagi Palestina untuk mewujudkan status kenegaraan dan pembangunan bangsanya, termasuk memperkuat pemerintahannya, memberikan bantuan untuk pemulihan, dan menuju keanggotaannya di PBB, demikian Kemhan RI.

Sementara itu, Blinken berterima kasih atas dukungan Indonesia terhadap proposal gencatan senjata tersebut dan menjamin pembebasan semua sandera. 

“Menlu dan Menteri Pertahanan membahas bagaimana supaya proposal tersebut akan bermanfaat bagi Israel dan Palestina,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam keterangannya.

Blinken juga kembali mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya dalam pemilu dan menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk melaksanakan Kemitraan Strategis Komprehensif AS-Indonesia, tambah Kementerian Luar Negeri AS.

Menurut Reuters, proposal gencatan senjata dari Biden yang diumumkan pada akhir Mei terdiri dari tiga fase penting, yakni gencatan senjata pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina serta rekonstruksi Gaza. 

Pada 7 Oktober 2023 kelompok Hamas melancarkan serangan ke wilayah Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera ratusan lainnya, sebagian masih ditawan sampai sekarang.

Israel membalasnya dengan mengebom Gaza dan melancarkan invasi miliiter yang tak berhenti hingga kini, yang menurut pejabat Palestina telah menewaskan lebih 37.000 warganya.

Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Tanggap Darurat Kemanusiaan untuk Gaza di Amman pada Selasa, Prabowo menyebut kemerdekaan Palestina adalah solusi nyata untuk penyelesaian konflik yang sedang berlangsung di Gaza. 

“Pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina sebagai solusi riil bagi konflik di Gaza,” ucap Prabowo. 

Prabowo juga menyoroti negara-negara yang menganggap modern dan beradab, tetapi melakukan “pelanggaran hukum humaniter internasional dengan menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil,” tanpa menyebut nama negaranya.

“Kami menyerukan kepada semua negara besar untuk menggunakan pengaruh besar mereka untuk menegakkan hukum internasional. Bencana kemanusiaan yang terjadi di depan mata kita harus segera diatasi,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengatakan Indonesia siap menerima hingga 1.000 pasien dari Gaza untuk dirawat di RS di Indonesia dan akan memulangkan mereka setelah sembuh serta situasi di Gaza kembali normal. 

Dalam forum International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada awal Juni lalu, Prabowo turut menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina jika mendapatkan mandat PBB.

“Prabowo dianggap bisa lobi negara Muslim”

Profesor Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi, menilai langkah Blinken menemui Prabowo untuk membahas upaya gencatan senjata di Gaza karena Prabowo memiliki kedekatan dengan negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Muslim.

“Jordan termasuk yang tidak bermasalah dengan proposal itu, Mesir dan Qatar juga oke, tapi negara OKI secara keseluruhan tidak. Prabowo diharapkan dapat melobi mereka,” ujar Muradi.

Menurut Muradi, AS juga memandang Prabowo masih memiliki kedekatan dengan sejumlah kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang selama ini lantang membela Palestina.

“AS butuh figur AS yang bisa menjelaskan kepada mereka tentang upaya gencatan senjata kepada kelompok Muslim” ujar Muradi.

Ryantori, Direktur Eksekutif the Indonesia Society for Middle East Studies, sebuah wadah pemikir soal Timur Tengah, menjelaskan makna dari pertemuan Blinken dengan Prabowo lebih kepada fatsun diplomasi dari AS mengingat Prabowo merupakan presiden terpilih Indonesia yang terkenal dengan dukungannya terhadap Palestina. 

“Ini juga sebagai penjajakan awal dalam mengenali karakter politik luar negeri yang akan digunakan Prabowo. Dari sisi Prabowo, ini adalah momen bagus untuk tampil secara global terkait isu Gaza yang sudah menjadi perhatian seluruh dunia,” ujar pengajar Hubungan Internasional Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ini.

Meski begitu, pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Yon Machmudi mengatakan kehadiran Prabowo sebagai Presiden terpilih dalam KTT di Yordania menunjukkan kepemimpinan Indonesia yang mulai aktif dalam pentas global.

“Pernyataannya di KTT mewakili suara Indonesia yang sebelumnya lebih banyak disuarakan melalui Menlu, saat ini Prabowo sendiri menyuarakan komitmen itu di dunia Internasional lewat KTT,” kata Yon kepada BenarNews.

“Indonesia bukan pihak menentukan”

Sigit Riyanto, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada, mengatakan melihat kondisi yang terjadi di Palestina, Indonesia bukan pihak yang menempati posisi menentukan. 

Namun Indonesia mungkin bisa memberi saran kepada para pihak yang terlibat konflik tersebut. 

Menurut dia, gencatan senjata hanya bisa berhasil jika pihak yang terlibat langsung dalam konflik mencapai kesepakatan. 

“Jika mereka sepakat, maka gencatan senjata bisa terjadi. Namun, jika mereka tidak mencapai kesepakatan, tak akan pernah terjadi gencatan senjata,” ujar Sigit pada BenarNews.

Gencatan senjata, menurut dia, harus mulai dilakukan dengan langkah nyata, yaitu negosiasi terus menerus dengan pihak-pihak yang terlibat konflik secara langsung. Tanpa itu, pernyataan soal gencatan senjata permanen sulit dibuktikan dan diwujudkan.

Bagi Palestina, kata Sigit, gencatan senjata yang diharapkan sebenarnya tidak hanya soal penghentian konflik bersenjata, namun juga soal penegakan hukum. “Pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum perang, genosida dan pelanggaran berat HAM harus dijatuhi sanksi, sebagaimana diminta oleh Jaksa Penuntut pada Mahkamah Internasional ( ICC),” ucapnya.

Agus Haryanto, analis Hubungan Internasional dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto mengatakan Indonesia tidak punya peran signifikan untuk mewujudkan gencatan senjata permanen. 

Namun, kata dia, Indonesia masih bisa berperan menjadi mediator bersama dengan negara lain misalnya Mesir atau Turki, atau Yordania atau negara lainnya. 

“Gencatan senjata permanen dapat terwujud dengan kejelasan pengakuan terhadap Palestina. Termasuk wilayah Palestina dan pengakuan terhadap pemerintahan Palestina.”

“Jika tidak, maka gencatan senjata ini akan menjadi gencatan senjata yang sementara. Tapi untuk saat ini, penghentian serangan Israel ke Gaza menjadi prioritas utama,” ujar Agus yang merupakan Ketua Aliansi Hubungan Internasional Indonesia. 

“Minta jaminan keamanan bagi RS Indonesia”

Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), lembaga kemanusiaan yang menjalankan Rumah Sakit Indonesia, menyampaikan proposal gencatan senjata Biden merupakan solusi yang dapat diterima kelompok Palestina dan Israel.

Dia juga mendesak AS untuk memastikan Israel menerima gencatan senjata dan benar-benar mematuhinya di lapangan.

“Saya pikir lebih realistis dan perlu disepakati terutama Israel dan AS mesti tegas apabila Israel melanggar kesepakatan yang membuat kami dan dunia khawatir,” ujar Ketua Presidium MER-C Indonesia Sarbini Abdul Murad kepada BenarNews.

Sarbini mengatakan bahwa Rumah Sakit Indonesia, yang sempat diserang dan diduduki tentara Israel pada Desember 2023, saat ini belum sepenuhnya berfungsi, meski sudah tidak lagi diduduki.

“Rumah Sakit Indonesia yang berfungsi di Gaza tinggal 10%, itu pun dalam keadaan sulit,” ujar Sarbini.

Dia meminta pemerintah Indonesia dan AS untuk memastikan adanya jaminan dari Israel agar tidak merusak fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan warga Gaza. Saat ini ada 7 relawan Mer-C yang masih bertugas di rumah sakit dan klinik tersisa di Gaza.

“Gaza sudah berapa kali diserang Israel. Alhamdullilah sekarang (RS Indonesia) sudah mulai difungsikan walau tidak total,” kata dia.

Nazarudin Latif berkontribusi dalam berita ini