Polisi Masih Terus Buru Penyerang Polsek Sinak

Sekitar 150 polisi dikerahkan untuk memburu para pelaku penyerangan Markas Polisi Sektor (Polsek) Sinak di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Tetapi hingga Kamis belum ada seorang pun pelaku penyerangan itu ditangkap.

Operasi pengejaran kelompok bersenjata yang menewaskan tiga polisi saat mereka menyerbu Mapolsek Sinak, 28 Desember lalu, dipimpin Kapolres Puncak Jaya, AKBP Marselis.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Kabid Humas Polda Papua), Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Patridge Renwarin mengatakan polisi baru mengidentifikasi dua orang yang diduga pelaku penyerangan.

"Satu teridentifikasi melakukan penyerangan. Seorang lagi teridentifikasi membantu membuka pintu belakang. Namun keduanya belum ditangkap," jelas Patridge kepada BeritaBenar, Kamis, dan menambahkan bahwa operasi penyisiran dilancarkan di tiga kampung yaitu Nigilome, Pamebut dan Weni di Distrik Sinak.

Kapolda Papua, Irjenpol Paulus Waterpauw mengatakan bahwa operasi pengejaran terhadap para penyerang Polsek Sinak berhasil menemukan amunisi kaliber 7,62x51 mm 19 butir, amunisi AK 47 kaliber 7,62x39 mm 44 butir dan amunisi SS1 kaliber 5,56x45 mm 59 butir.

Amunisi itu ditemukan saat polisi menyisir dua rumah warga Sinak, bernama Kalenak Murib dan Iris Murib, katanya, tanpa menjelaskan apakah kedua warga ditahan atau tidak.

Rumah warga dibakar

Seorang warga Kampung Agengen menyatakan akibat penyisiran polisi, beberapa honai (rumah) warga terbakar dan seorang pria ditembak mati.

“Aparat keamanan yang melakukan penyisiran menembak mati seorang yang diduga anggota OPM (Operasi Papua Merdeka) pada 3 Januari lalu. Korban adalah adiknya Gombane Telenggen,” kata warga yang menolak disebutkan namanya karena alasan keamanan. Gombane Telenggen adalah salah satu dari 25 orang yang diduga polisi melakukan penyerangan terhadap Polsek Sinak.

Ia menambahkan, aparat keamanan juga membakar kunume (rumah laki-laki) serta beberapa honai.

“Di kampung Agenggen empat honai dibakar, di Pamebut semua honai milik warga dibakar. Di kampung Wuyagi semua rumah sehat dan honai milik warga dibakar, kecuali gereja,” ujarnya kepada BeritaBenar, Rabu 6 Januari.

Pembakaran honai dibenarkan seorang tokoh pemuda Papua, Natan Tebay. Bahkan dia menyebutkan terdapat enam kampung yang disisir aparat keamanan untuk mencari pelaku penyerangan Polsek Sinak.

“Saya dapat informasi dari masyarakat Sinak, aparat keamanan masuk ke kampung  Gigobak, Agenggen, Cambera, Pamebut, Nigilome dan Weni untuk cari kelompok itu. Beberapa keluarga kehilangan rumah karena dibakar saat penyisiran,” ujar Natan.

Menurutnya, warga di kampung-kampung yang dimasuki pasukan keamanan tak tahu sama sekali tentang perampasan senjata dan penembakan anggota Polsek Sinak.

“Masyarakat seharusnya tidak menerima dampak dari penyisiran ini,” ujarnya.
Kabid Humas Polda Papua yang dikonfirmasi mengaku sempat mendengarkan kabar tentang seorang warga ditembak karena diduga anggota OPM. Namun setelah dicek, informasi itu tidak terbukti.

Menurut Patridge, setelah polisi dan warga mencari, jenazah orang yang ditembak itu tak pernah ditemukan. Ia juga membantah tudingan yang menyebutkan rumah warga dibakar aparat keamanan ketika melakukan penyisiran.

"Tidak benar info itu. Tidak ada rumah masyarakat dibakar. Masyarakat juga sudah sepakat kalau ada yang ketahuan menyimpan amunisi atau senjata akan didenda. Kalau yang kembalikan, akan dibayar oleh Bupati," kata Patridge.

Aparat dinilai tak profesional

Penyisiran yang mengakibatkan warga kehilangan rumah disesalkan Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobay. Ia mengatakan seringkali aparat keamanan tak profesional dalam melakukan operasi sehingga mengakibatkan masyarakat sipil menjadi korban.

“Hal seperti ini sudah berulang kali terjadi. Tahun 2013 di Paniai juga begitu. Setiap kendaraan yang lewat di jalan raya dirazia. Akibatnya suasana di Paniai jadi tidak tenang,” ujarnya.

“Di Kampung Pugo waktu itu semua warga mengungsi. Semua ketakutan. Rumah dibakar hanya karena aparat kejar kelompok yang mereka sebut Tentara Pembebasan Nasional (TPN) OPM, karena terlibat baku tembak dengan aparat keamanan di Waidide, Kampung Pugo, Distrik Paniai Timur,” tambah Gobay.

Dia juga mempertanyakan tindakan polisi yang begitu cepat menuduh seseorang sebagai pelaku penyerangan Polsek Sinak.

“Hanya 1 x 24 jam saja setelah penyerangan Polsek Sinak, aparat keamanan langsung dikerahkan mencari pelaku. Kapolda bahkan langsung tiba di Sinak. Kapolri langsung tuduh Benny Wenda sebagai dalang penyerangan,” tegasnya.

“Tetapi kenapa penembakan empat siswa di Paniai, awal Desember 2014 lalu, sudah 1 x 365 hari lebih belum diungkap. Malah, polisi menduga pun tak berani. Dimana keadilan untuk kami, orang asli Papua?” ujar Gobay mempertanyakan.

“Jokowi pentingkan investasi”

Pola represif aparat keamanan dan lambannya pengungkapan kasus-kasus kekerasan terhadap Orang Asli Papua juga disoroti Human Rights Working Group (HRWG).

Dalam siaran pers yang diterima BeritaBenar di Papua, Direktur HRWG Rafendi Jamin menuding pemerintah Presiden Joko “Jokowi” Widodo terkesan lebih mementingkan investasi daripada penyelesaian kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Dia menilai Jokowi telah menunjukkan ketakutan kronis dalam menyikapi konflik dan kekerasan di Papua sehingga cenderung memberikan respon sebagai penanganan isu separatisme.

“Ini terlihat jelas melalui pendekatan represif dan keamanan yang tetap dilakukan secara berlebihan oleh pemerintah. Pendekatan seperti ini seringkali mengorbankan masyarakat sipil yang tidak mengerti persoalan sebenarnya sedang terjadi,” katanya.