Analis: Rencana Prabowo jadikan mobil Pindad kendaraan dinas menteri gerus anggaran

Hasrat Presiden Prabowo Subianto menjadikan mobil buatan Pindad kendaraan dinas menteri dan pejabat lainnya hanya pencitraan politik semata dan akan memboroskan anggaran, menurut sejumlah pengamat.

Prabowo mengungkapkan keinginannya agar para menteri dan pejabat negara, bahkan sampai kepala daerah level bupati serta wali kota, menggunakan mobil buatan BUMN PT Pindad, produsen peralatan militer, sebagai wujud kebanggaan atas produk bangsa sendiri.

Peneliti ekonomi dan otomotif Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Riyanto mengatakan penggunaan mobil Pindad tidak mendesak untuk dilakukan saat ini karena cenderung memboroskan anggaran.

"Untuk kendaraan dinas, menteri dan pejabat lain sudah punya kok. Jadi sebenarnya tidak ada urgensinya," kata Riyanto kepada BenarNews pada Rabu (13/11).

“Jadi, saya menilai itu gestur politik saja. Berpotensi memboroskan anggaran juga.”

Dalam wawancara bersama salah satu televisi nasional pada 28 Oktober, Prabowo mengatakan penggunaan mobil Pindad sebagai kendaraan dinas dapat mendorong industri otomotif nasional, dengan harapan Indonesia suatu hari dapat memiliki mobil nasional.

Namun, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio pesimistis harapan Prabowo itu terwujud lantaran mesin Maung Garuda buatan Pindad harus diimpor, sementara elemen lain diproduksi Pindad dengan tingkat komponen dalam negeri diklaim mencapai 70%.

Mesin dan sistem transmisi Limousine Maung Garuda diproduksi perusahaan Korea Selatan Ssangyong dan perusahaan Jerman Mercedes-Benz.

Agar kendaraan itu dapat diproduksi secara massal untuk publik, terang Agus, Pindad harus mendapatkan izin penggunaan secara komersial dari kedua perusahaan tersebut.

"Ini kan ada keterkaitan dengan pihak lain. Sudah ada izin belum?" kata Agus kepada BenarNews.

Agus mengatakan bahwa Pindad sempat berniat memproduksi massal MV1 yang merupakan pendahulu MV3 Limousine Maung Garuda, tapi belakangan urung lantaran Toyota selaku produsen mesin hanya mengizinkan Pindad menggunakannya untuk kendaraan militer.

"Jadi, sebelum urusan legal itu beres, saya melihat itu (mobil nasional) gestur politik saja," kata Agus.

Riyanto menambahkan pemerintah mestinya mengembangkan dan memperkuat industri komponen seperti mesin jika serius ingin menggenjot industri otomotif nasional.

"Kalau komponen mesin sudah diproduksi di dalam negeri, maka otomatis industri otomotif dalam negeri pasti akan tercipta," kata Riyanto.

Dikutip dari Liputan6.com, Prabowo mengatakan bahwa menggunakan mobil produksi dalam negeri adalah cita-citanya sedari kecil, tapi baru bisa diwujudkannya saat menjadi menteri pertahanan di pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo.

"Itu cita-cita saya dari kecil, alhamdulillah tercapai pada saat saya menteri pertahanan dan sekarang presiden," kata Prabowo.

MV3 Limousine Maung Garuda, yang disebut Prabowo produk dalam negeri, telah digunakannya kala iring-iringan dari Gedung DPR ke istana usai pelantikan sebagai presiden pada 20 Oktober lalu.

Dia kembali menggunakannya saat memasuki Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, pada kegiatan pembekalan menteri, wakil menteri, dan pejabat pemerintah lain.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengapresiasi rencana Prabowo menggunakan Maung Garuda sebagai kendaraan dinas pejabat, dengan mengatakan, "Ini sangat luar biasa."

Ini bukan kali pertama pemerintah menggaungkan gagasan mengembangkan industri otomotif nasional yang berujung pada keberadaan mobil nasional.

Pada pemerintahan Presiden Suharto, pemerintah menggagas proyek mobil nasional bernama Timor pada 1996.

Proyek tersebut diserahkan Suharto kepada putra bungsunya, Hutomo Mandala Putra, yang kemudian mengimpor mobil buatan perusahaan otomotif Korea Selatan, KIA, ke Indonesia dan mengganti emblemnya menjadi Timor.

Program mobil nasional itu kemudian ditutup pada 1998, setelah Jepang menggugat proyek ini ke WTO, karena menilai pemerintah melanggar asas perdagangan bebas dengan menghilangkan pajak impor barang mewah dan bea masuk pajak lainnya untuk mobil KIA yang masuk ke Indonesia oleh Timor.

Selain Timor, ada pula rencana mobil nasional yang digagas Presiden Jokowi yang bernama Esemka, kendati belakangan rencana tersebut hilang begitu saja.

Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Santosa tak mempermasalahkan anggapan yang menyatakan bahwa Maung Garuda bukan sepenuhnya mobil produksi nasional.

Dia berdalih sampai saat ini belum ada satu pun pabrikan yang bisa sepenuhnya memproduksi di dalam negeri.

"Belum ada pabrikan Indonesia yang dapat melakukan pembangunan dan pengembangan kendaraan sepenuhnya di dalam negeri, mulai dari desain, pengembangan produk, validasi, sertifikasi, dan produksi massal," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya.

Sigit menambahkan bahwa kerja sama dengan perusahaan global untuk komponen yang belum tersedia di dalam negeri adalah perihal normal.

"Untuk komponen yang belum tersedia di dalam negeri seperti mesin, transmisi, dan sebagainya, kami bekerja sama dengan mitra strategis global yang dalam industri otomotif merupakan hal yang biasa."

"Kami terus berproses dan kami bangun industri otomotif nasional setahap demi setahap."

Meski Pindad masih menggunakan komponen impor, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno mengapresiasi kebijakan Prabowo yang meminta menteri dan pejabat negara menggunakan mobil buatan Pindad.

"Namanya produk dalam negeri kan langsung bagus, langsung semuanya dibuat di dalam negeri. Dimulai bertahap," ujar Djoko saat dihubungi, seraya meminta Pindad untuk juga memproduksi bus bagi masyarakat umum.

"Bus lebih dibutuhkan masyarakat. Pindad juga bisa memulai pengembangan dari sisi itu."

Salah seorang warga, Rozi Kusmadi (38), optimis mobil Pindad dapat menjadi langkah awal pemerintah menciptakan ekosistem mobil nasional, kendati sejumlah komponen penting saat ini masih diimpor.

“Sebagai permulaan cukup bagus. Asal seiring waktu bisa dipelajari dan diproduksi di dalam negeri,” katanya kepada BenarNews.

Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Martinus Pasaribu menilai upaya pemerintah menciptakan mobil nasional masih akan panjang dan penuh tantangan, tak cukup sekadar mengandalkan euforia dan proteksi seperti dilakukan terhadap Esemka dan Timor.

Inisiatif mobil nasional itu, terang Martinus, akan dapat terwujud jika Pindad juga mampu menghasilkan kendaraan yang kompetitif dengan produk yang telah mapan, baik secara harga, fitur, dan kualitas.

“Perlu dipastikan bahwa Pindad dapat memenuhi preferensi dan kebutuhan masyarakat yang beragam,” kata Martinus kepada BenarNews.

“Kali ini, pemerintah harus bersungguh-sungguh. Melibatkan perguruan tinggi terkemuka sebagai motor research and development serta bangun kolaborasi erat lintas sektor untuk mengawalnya.”

BenarNews menghubungi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi soal pernyataan sejumlah analis tersebut tapi tak beroleh balasan.

Namun, Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto kepada Kompas.com mengatakan bahwa pemerintah telah memesan 10 ribu unit Maung ke Pindad, dengan harapan 50 pesanan pesanan selesai dalam 100 hari ke depan.