Marak, Pertarungan Pilpres di Dunia Maya

Pertarungan untuk merebut simpati pemilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) yang digelar bersamaan dengan pemilihan legislatif (Pileg) pada 17 April tahun depan tak hanya dilakukan melalui kampanye berupa pengerahan massa, tapi juga di dunia maya.

Dengan jumlah 143 juta warga Indonesia memiliki akses Internet, sebagian politisi makin gencar memanfaatkan media sosial (medsos) untuk menyampaikan pesan mereka kepada rakyat.

Di sini, peran online influencers menjadi penting. Bahkan, ada politisi yang membentuk tim khusus untuk mengelola akun medsos.

Dalam beberapa tahun terakhir, kampanye pemilu di Indonesia memang mulai diwarnai dengan apa yang disebut buzzers, yaitu orang yang punya ribuan pengikut di medsos. Mereka dibayar untuk memposting berbagai materi dukungan politisi tertentu.

“Influencer media sosial berperan penting dalam advertising di era digital ketika pengaruh media tradisional seperti televisi dan koran dan institusi formal berkurang,” kata Mohammad Rinaldi Camil, peneliti pada Centre of Innovation Policy and Governance.

“Sementara pengaruh peer-to-peer meningkat,” tambahnya kepada BeritaBenar, akhir pekan lalu.

Mohammad mengungkapkan bahwa hasil penelitiannya menemukan fakta bahwa sebagian buzzers dibayar antara Rp50.000 hingga Rp250.000 untuk setiap postingan di Twitter.

Dalam Pilpres tahun depan, dua calon akan bertarung. Mereka adalah calon petahana Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan mantan Pangkostrad Prabowo Subianto, yang kalah dari Jokowi dalam Pemilu 2014.

Perang tagar antara pendukung kedua kandidat telah menghiasi dunia maya, terutama di Twitter dan Facebook sejak beberapa bulan lalu, padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan pasangan calon dan kampanye belum mulai.

Oposisi Jokowi mempopulerkan tagar #2019gantipresiden yang diyakini untuk mendukung Prabowo.

Sedangkan pendukung Jokowi meresponnya dengan tagar #diasibukkerja dan #2019tetapjokowi.

Mardani Ali Sera, politisi yang mempopulerkan #2019gantipresiden mengatakan gerakan yang dimulai di Twitter kini berkembang masif di dunia maya dan dunia nyata.

“Hashtag #2019gantipresiden telah mendominasi percakapan di sosial media selama tiga bulan berturut-turut. Brand ini sangat kuat,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

“Survei menunjukan bahwa percakapan di sosial media merupakan indikator sentimen publik di dunia nyata.”

Akses Internet

Menurut Asosiasi Penyedia Internet Indonesia, sekitar 143 juta orang Indonesia memiliki akses ke Internet pada tahun 2017.

Sebuah penelitian terbaru We Are Social, biro iklan global, menemukan bahwa orang Indonesia dengan akses ke internet menghabiskan lebih dari delapan jam sehari online, termasuk 3 ½ jam di media sosial.

Pakar media sosial, Nukman Luthfi, mengatakan iklan politik di medsos sudah menjadi industri yang melibatkan uang dalam jumlah besar.

“Anak muda sekarang lebih sedikit menghabiskan waktu menonton TV atau membaca koran. Uang yang dulunya digunakan untuk iklan TV dan koran sekarang dialihkan ke media sosial,” katanya.

Netizen tak hanya menyebarkan fakta tentang politisi favorit mereka, tapi juga informasi yang tidak benar atau berita bohong.

Awal tahun ini, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Provinsi Riau, menghukum Muhammad Abdullah Harsono dua tahun dan delapan bulan penjara setelah terbukti menyebarkan informasi salah di Facebook yang dapat menyebabkan perpecahan sosial dan agama.

Polisi mengatakan, Muhammad termasuk di antara empat orang yang ditangkap tahun lalu karena keterlibatan mereka dalam grup pembuat berita palsu secara online, Saracen.

Menurut polisi, kelompok itu dibayar jutaan rupiah untuk menyebarkan informasi salah dan ujaran kebencian terhadap pemerintahan Jokowi. Namun, polisi tidak menyebutkan siapa penyandang dana kelompok Saracen.

Serangkaian aksi protes terhadap Gubernur Jakarta Basuki “Ahok” Thahaja Purnama pada akhir 2016 hingga awal 2017 juga bermula dari sebuah posting di Facebook yang menyebutkan dia menghina Alquran ketika berpidato di depan warga di Kepulauan Seribu, September 2016.

Dalam video yang telah diedit dan viral di sosial media tersebut tampak seolah Ahok - seorang Nasrani keturunan Tionghoa - mengatakan Alquran telah membohongi umat ketika ia berbicara tentang bagaimana lawan-lawannya menggunakan sebuah ayat dalam kitab suci tersebut untuk mencegah pemilih Muslim memilihnya.

Ahok kalah dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta dari mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan, yang mendapat dukungan dari Front Pembela Islam (FPI) dan kelompok-kelompok Muslim lain.

Pada Mei 2017 Ahok divonis dua tahun penjara setelah dinilai bersalah melakukan penodaan agama. Menurut jadwal, Ahok akan bebas pada awal 2019.

Nukman menyebutkan keputusan Jokowi memilik Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang juga dikenal dengan pemikiran konservatif terhadap LGBT dan isu-isu lain sebagai pasangannya dapat membendung penentangnya memainkan isu seolah Jokowi tidak cukup Islami.

“Menggunakan isu agama untuk menyerang Jokowi nggak laku lagi. Saya kira percakapan orang menjelang pemilu akan fokus ke ekonomi dan HAM, dalam kadar tertentu,” pungkasnya.