Koalisi pimpinan Prabowo-Jokowi unggul di provinsi-provinsi kunci pilkada versi hitung cepat

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga sigi di Indonesia menunjukkan calon gubernur yang didukung oleh mantan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Presiden Prabowo Subianto berhasil memenangkan wilayah-wilayah kunci seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Namun demikian, dalam pemilihan gubernur Jakarta, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang didukung Jokowi dan Prabowo hanya meraih suara 39% di bawah Pramono Anung dan Rano Karno dari PDI Perjuangan yang sejumlah lembaga survei menyebut keunggulannya bervariasi dari 49% sampai 50%.

Hasil penghitungan cepat dari sejumlah lembaga survei, seperti Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, dan Charta Politika untuk Jawa Tengah menunjukkan pasangan calon gubernur Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus unggul dengan lebih dari 58% mengalahkan pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Priadi dari PDI Perjuangan.

Sedangkan di Jawa Timur, pasangan Khofifah Indarparawansa dan Emil Dardak unggul dengan lebih dari 57%. Sementara calon koalisi partai pimpinan Prabowo di Jawa Barat, pasangan Dedy Mulyadi dan Erwan Setiawan, unggul 61%.

Selain itu, Bobby Nasution –  menantu Jokowi – juga unggul dengan 67% di Provinsi Sumatra Utara melawan calon petahana, Edy Rahmayadi, yang dicalonkan PDI Perjuangan.

Dukungan Jokowi di Jateng ampuh

Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono, menilai bahwa kemenangan pasangan Luthfi-Yasin di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh peran aktif Jokowi dan Prabowo.

"Faktor utama yang membuat Luthfi-Yasin menang adalah peran Jokowi yang turun langsung ke lapangan,” ujar Teguh kepada BenarNews.

Pengamat politik Universitas Multimedia Nusantara, Ambang Priyonggo mengatakan kemenangan pengaruh Jokowi dan Prabowo lebih dominan dalam berkontribusi dalam kemenangan Koalisi Indonesia Maju di sejumlah provinsi kunci seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

“Apalagi pola lama, dukungan rezim, entah dalam bentuk pengerahan aparat atau ASN, menjadi faktor penentu juga,” ujar Ambang kepada BenarNews.

Jawa Tengah secara tradisional adalah basis suara PDI Perjuangan. Pada pemilu legislatif 2024 lalu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini meraih 5,2 juta suara dari 19,8 juta suara sah. Partai banteng ini menang di 12 dari 13 daerah pemilihan untuk DPRD provinsi.

PDI Perjuangan mencalonkan Andika, mantan panglima TNI, bersama Hendrar Prihadi, mantan Walikota Semarang. 

Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang diumumkan pada Sabtu (16/11), pasangan Andika-Hendi unggul tipis dengan perolehan 50,4% dibanding Luthfi-Yasin 47%.

Sebelumnya, Jokowi turut melakukan kampanye untuk pasangan Luthfi-Yasin di Banyumas dan Blora. Jokowi mengklaim pasangan tersebut mampu bersinergi dengan pemerintahan Prabowo dalam lima tahun mendatang.

Sedangkan awal November, Prabowo secara terbuka meminta masyarakat Jawa Tengah mendukung calon gubernur Luthfi dan Yasin melalui sebuah video berdurasi lima menit yang diunggah di akun Instagram @ahmadluthfi_official.

Para analis pun mengkritik keterlibatan Prabowo dan Jokowi dalam mengampanyekan para calon kepala daerah yang dinilai tidak etis.

Lebih jauh, Teguh menilai bahwa pemilihan gubernur terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur juga investasi politik untuk pemilu 2029.

"Jika koalisi Jokowi dan Prabowo berhasil memuluskan skenario mereka di Pilkada ini, mereka akan memiliki posisi yang sangat kuat dalam persiapan Pilpres 2029. Makanya mereka all out,” jelas Teguh.

Namun, Megawati menuding telah terjadi kecurangan secara masif di sejumlah wilayah.

"Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara,” ujarnya. “Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, hingga Sulawesi Utara," ucap Megawati dalam video yang dirilisnya pada Rabu.

Keunggulan Pramono belum aman

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengungkapkan hasil hitung cepat pemilihan gubernur Jakarta yang menunjukkan pasangan Pramono dan Rano unggul sekitar 50 persen belum menjadi jaminan pasangan dari PDIP itu akan memenangkan pemilu.

“Yang belum clear apakah pilkada Jakarta satu atau dua putaran,” jelas dia kepada BenarNews.

Dalam UU Pilkada tahun 2016, Provinsi DKI Jakarta mensyaratkan kemenangan calon kepala daerah harus melampaui 50%. Jika tidak, maka pilkada dilanjutkan ke dalam putaran kedua.

Adi mengatakan dukungan Jokowi kepada Ridwan dan Suswono tak ampuh mempengaruhi pemilih karena Jakarta bukan basis kekuatan mantan presiden Indonesia itu, namun dukungan Anies Baswedan terhadap pasangan lawannya berkontribusi terhadap kemenangan mereka.

“Jakarta bukan kandang Jokowi, dan Jokowi bukan presiden lagi,” jelas dia.

Sementara itu, Pramono telah mendeklarasikan kemenangan dengan 50,7% usai dirinya mengaku telah mendapatkan hasil 100% penghitungan suara. Sedangkan kubu pasangan Ridwan-Suswono menyebut ada sejumlah dugaan kecurangan oleh rivalnya.

Ketua tim pemenangan Ridwan, Ahmad Riza Patria, menuduh adanya sejumlah kecurangan dalam pilkada yang meliputi politik uang, pembagian sembako, hingga pencoblosan surat suara sebelum digunakan.

"Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politics. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU tapi dicoblos nomor urut tiga," kata Riza Patria dalam konferensi pers di Kantor DPD Golkar Jakarta, Kamis (28/11) dini hari.

Ridwan dan Suswono didukung oleh 13 partai politik dari KIM, yang secara efektif menghalangi Anies untuk memasuki gelanggang persaingan. Anies kemudian mengalihkan dukungannya kepada Pramono dan Rano.