Pengamat: Pilkada di Jawa Pertaruhan Pemilu 2019

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dinilai akan menjadi pertaruhan awal partai-partai politik (parpol) menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden tahun depan.

"Khususnya di Pulau Jawa yang punya potensi suara besar," kata pengamat politik Exposit Strategic, Arif Sutanto kepada BeritaBenar, Kamis, 4 Januari 2018.

Keunggulan suara di Pulau Jawa, tambahnya, selama ini memang berdampak signifikan bagi perolehan suara parpol secara nasional.

"Karena sudah hampir bisa mendapatkan 50 persen suara nasional," lanjut Arif. "Maka bisa dikatakan Pilkada 2018 ini adalah pemanasan.”

Hal sama disampaikan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro yang menyebut Pilkada di Jawa bakal menjadi kunci memenangkan pemilihan 2019.

"Jadi, pertarungan sengit kemungkinan akan terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," kata Siti. "Partai-partai akan mengincar kemenangan di tiga wilayah itu."

Tiga provinsi di Jawa — dari keseluruhan enam — akan melaksanakan Pilkada tahun ini, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dua wilayah lain, yaitu DKI Jakarta dan Banten telah menjalani pemilihan gubernur pada 2017 dan dimenangkan koalisi partai yang dimotori Gerindra.

Sedangkan Yogyakarta tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah lantaran jabatan gubernur otomatis dijabat Sultan Hamengkubuwono.

Berhati-hati

Merujuk data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada akan digelar serentak pada 27 Juni mendatang di 171 daerah di seluruh Indonesia. Rinciannya, sebanyak 17 pemilihan di tingkat provinsi, 115 level kabupaten, dan 39 kota.

Setiap individu dan parpol diperkenankan mendaftar pasangan calon hingga 10 Januari mendatang.

Kendati sudah mepet, namun sampai saat ini sejumlah partai politik belum menetapkan pasangan calon untuk maju dalam pemilihan, terutama untuk Pilkada di Jawa.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), misalnya, masih menimbang calon yang bakal diusung untuk Pilkada di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Salah satu kandidat kuat yang dipertimbangkan PDI-P di Jawa Barat adalah Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil.

Tak berbeda sikap Partai Gerindra dalam menghadapi Pilkada Jawa Timur. Mereka masih menggodok sejumlah nama, setelah Yenny Wahid yang merupakan putri Presiden ketiga Indonesia Abdurrahman “Gus Dur” Wahid menolak pinangan yang diajukan.

Direktur lembaga riset kebijakan dan opini publik Populi Center, Usep Ahyar, menilai fenomena lambannya penetapan pasangan calon itu sebagai sebuah kehati-hatian.

“Karena memang penting untuk mengamankan suara di Pemilu 2019,” kata Usep dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, kemenangan calon yang diusung dalam Pilkada sejauh ini memang berkorelasi dengan tingkat keterpilihan suatu partai dalam pemilihan umum.

Ia mencontohkan peningkatan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jawa Barat saat Pemilu 2014 setelah calon yang diusungnya yakni Ahmad Heryawan memenangkan pemilihan gubernur setahun sebelumnya.

“Saya kira, PDI-P juga mengincar hal itu,” kata Usep lagi.

Mengenai belum ditentukannya pasangan calon di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah dari partainya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI-P mengatakan, “Tidak ada yang ditunda-tunda. Perhatian publik terlalu difokuskan kepada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Padahal Pilkada serentak di Indonesia.”

Ia berjanji, PDI-P akan mengumumkan pasangan calon untuk dua wilayah tersebut pada Minggu mendatang, berbarengan dengan empat provinsi lain yaitu Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.

Untuk Sumatera Utara, PDI-P mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Sementara untuk calon gubernur Kalimantan Timur, muncul nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dipertimbangkan PDI-P.

Koalisi Gerindra, PKS, dan Partai Amanat Nasional mengusung Pangkostrad nonaktif, Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi sebagai calon gubernur Sumut. Dia berpasangan dengan Musa Rajeckshah.

Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, menilai wajar penentuan calon berlangsung alot dan lama.

“Ya, demokrasi kan enggak gampang,” katanya, seperti dikutip dari Kompas.com.

Gerindra juga telah menetapkan Sudirman Said sebagai calon gubernur untuk Pilkada Jawa Tengah. Namun hingga kini mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral itu belum memiliki calon wakil gubernur.

Waspada isu SARA

Mabes Polri menetapkan lima provinsi sebagai daerah rawan saat Pilkada serentak nanti. Kelimanya adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

“Karena potensi konfliknya besar,” kata juru bicara Mabes Polri Brigjend Pol Muhammad Iqbal kepada BeritaBenar.

Iqbal berjanji aparat kepolisian akan bertindak tegas setiap pihak yang memancing konflik di setiap daerah yang menggelar Pilkada. Termasuk mereka yang menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di sosial media.

“Kalau ada bukti, kami proses hukum. Kami pantau lewat Ditsiber dan Multimedia Humas,” katanya.

Pengamat Arif Sutanto dan Siti Zuhro menilai isu SARA memang berpotensi berulang pada Pilkada 2018, setelah dinilai cukup ampuh dalam Pilkada DKI Jakarta.

“Penelitian LIPI beberapa waktu lalu juga menunjukkan adanya peningkatan intensitas kampanye berbasis politik identitas, khususnya agama,” kata Siti.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap pasangan calon dan partai dapat berkampanye secara jujur dalam Pilkada nanti, dengan tidak mengapitalisasi isu SARA dan politik uang.

“Efek negatifnya sangat berbahaya,” kata anggota Bawaslu, Mochammad Afiffudin saat ditemui di kantor KPU Pusat.

“Pasangan yang melakukan politik uang secara terstruktur dan masif juga akan didiskualifikasi,” tambahnya.