Kabinet Prabowo: Komposisi gemuk tapi minim representasi perempuan

Beberapa kalangan memandang ini sebagai jalan menuju kesetaraan gender masih cukup terjal.
Ami Afriatni
2024.11.06
Jakarta
Kabinet Prabowo: Komposisi gemuk tapi minim representasi perempuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tengah, berdiri di antara para menteri Kabinet Merah Putih saat upacara pelantikan mereka oleh Prabowo Subianto di Istana Merdeka di Jakarta, 21 Oktober 2024.
[Achmad Ibrahim/AP]

Seiring dimulainya masa kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia, jumlah menteri perempuan yang terbatas dalam kabinet barunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegiat kesetaraan gender.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap mempertahankan posisinya, namun hanya 14 dari 104 posisi di kabinet yang diisi oleh perempuan. Beberapa kalangan memandang ini sebagai tanda bahwa jalan untuk mencapai kesetaraan gender masih cukup terjal.

“Posisi-posisinya itu kan memang cuma diduduki perempuan karena itu berkaitan dengan perempuan,” kata Mike Verawati Tangka, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia. 

“Kita melihat itu juga bagian dari bagi-bagi kue (kekuasaan), bukan dilihat dari kemampuan, kecuali Bu Sri Mulyani ya,” ujarnya kepada BenarNews.

Sebagai perbandingan, pada masa pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, kabinet pernah memiliki representasi perempuan terbanyak, dengan delapan menteri perempuan dari total 34 posisi pada periode 2014 hingga 2019.

Bagi perempuan, harapan mereka adalah agar kehadiran pemimpin perempuan di tingkat tinggi dapat membawa perubahan nyata, menciptakan lebih banyak peluang dan perlindungan, terutama di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan keamanan.

Olivia Rahmi (42) asal Jakarta yang masih mencari kerja setelah kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 pada 2021. [AmiAfriatni/BenarNews]
Olivia Rahmi (42) asal Jakarta yang masih mencari kerja setelah kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 pada 2021. [AmiAfriatni/BenarNews]

“Moga-moga kerja mereka lebih baik, tidak mengecewakan bangsa Indonesia,” kata Olivia Rahmi, berusia 42 tahun asal Jakarta yang masih mencari kerja setelah kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 pada 2021.

“Yang diutamakan (perhatian pada) perempuan itu yang masih mencari lowongan pekerjaan, pengangguran. Harapannya ya mungkin lebih diperhatikan lagi kesejahteraan kita sebagai perempuan.”

Persoalan kesempatan ekonomi menjadi perhatian bagi banyak perempuan Indonesia, terutama mereka yang berada dalam kelompok berpenghasilan rendah.

Pasar tenaga kerja di Indonesia, khususnya setelah kemunduran ekonomi akibat pandemi, sulit untuk ditembus oleh perempuan. Banyak sektor yang masih minim perlindungan bagi pekerja perempuan atau menawarkan sedikit pilihan bagi perempuan di atas usia tertentu.

Agnes Herlina, pengemudi ojek online dan ibu tunggal berusia 43 tahun, menceritakan perjuangannya setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Orderannya sepi karena kebanyakan pengemudi. Penumpangnya kurang, susah banget. Panas-panasan, ujan-ujanan,” kata Agnes kepada BenarNews.

Agnes mengatakan sebelumnya bekerja sebagai kasir dan resepsionis, tapi sejak pandemi mencari pekerjaan menjadi hampir mustahil.

“Kalau bisa sih, kalau soal pekerjaan, jangan mandang-mandang faktor umur. Kasian nih kayak saya, pengalaman banyak tapi faktor umur susah cari kerja,” ujarnya.

“Masalah mau presidennya siapa kek, menterinya siapa, yang penting benar saja.” 

Sayuti Nafisah, seorang tenaga pemasaran kartu kredit berusia 18 tahun, melihat Sri Mulyani sebagai bukti bahwa perempuan “nggak kalah dari pria.”

Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan dalam tiga pemerintahan: Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi, dan kini Prabowo. Dia juga pernah menjabat sebagai direktur eksekutif IMF dan direktur pelaksana Bank Dunia.

Presiden Prabowo Subianto, tengah depan, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, baris depan keempat dari kanan, berpose dengan menteri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik di Istana Merdeka di Jakarta, 21 Oktober 2024. [Achmad Ibrahim/AP]
Presiden Prabowo Subianto, tengah depan, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, baris depan keempat dari kanan, berpose dengan menteri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik di Istana Merdeka di Jakarta, 21 Oktober 2024. [Achmad Ibrahim/AP]

Sayuti menilai bahwa kesetaraan gender tetap menjadi isu penting di Indonesia.

“Masih ada laki-laki yang menganggap perempuan lemah. Padahal kita juga bisa melakukan sendiri gitu,” ujarnya. 

Indonesia telah mengalami peningkatan bertahap dalam representasi politik perempuan berkat pengenalan kuota minimal 30% untuk calon legislatif perempuan. Saat ini, perempuan menempati 22% dari 580 kursi di DPR, naik dari 21% pada periode lima tahun sebelumnya.

Dalam debat presiden pada bulan Februari, Prabowo berjanji untuk melindungi hak-hak perempuan dan mendorong kesetaraan gender jika terpilih.

“Perempuan memainkan peran vital dalam pembangunan bangsa. Fokus saya adalah memperbaiki gizi dan menyediakan makanan untuk ibu hamil,” kata Prabowo. Ia juga menyoroti kebutuhan akan kesempatan pendidikan yang setara bagi perempuan, dengan rencana mendirikan sekolah percontohan terpadu di berbagai kabupaten di Indonesia di mana perempuan akan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Shifa Salsabila (20) mahasiswa psikologi di Jakarta menyoroti masalah ketimpangan pemberdayaan perempuan di seluruh Indonesia. [Ami Afriatni/BenarNews]
Shifa Salsabila (20) mahasiswa psikologi di Jakarta menyoroti masalah ketimpangan pemberdayaan perempuan di seluruh Indonesia. [Ami Afriatni/BenarNews]

Shifa Salsabila, seorang mahasiswa psikologi berusia 20 tahun, menyoroti masalah yang lebih luas: ketimpangan pemberdayaan perempuan di seluruh Indonesia.

“Mungkin kita melihat di Jakarta ini sudah cukup diberdayakan berbagai program,” ujarnya.

“Tapi ternyata belum banyak perempuan-perempuan di pelosok sana masih belum terwakilkan suaranya, bahkan untuk mengenyam pendidikan masih susah.”

Indonesia pernah memiliki menteri perempuan Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang terkenal dengan sikap tegasnya terhadap pencurian ikan.

“Inget menteri Bu Susi? Sadis ya, kapal orang main bakar aja. Baguslah kapal-kapal asing jadi kapok. Selama ini kebanyakan kompromi,” ujarnya.

Di bawah kepemimpinannya, kementerian memusnahkan ratusan kapal asing, yang mengakibatkan penurunan praktik penangkapan ikan ilegal sebesar 64% pada 2018, menurut klaim pemerintah.

Sikap tegasnya menarik perhatian internasional, termasuk “keprihatinan serius” dari Tiongkok setelah Indonesia menenggelamkan 41 kapal, termasuk salah satunya dari Tiongkok, pada 2015.

Di sebuah pasar di Jakarta, pedagang Karnadi berpendapat bahwa pengangkatan 14 perempuan mencerminkan pertimbangan praktis presiden.

“Ya, karena mungkin kebutuhan Beliau. Ketika di lapangan mungkin kebanyakan laki-laki, jadi mungkin lebih memprioritaskan laki-lakinya daripada perempuannya,” ujar Karnadi.

 “Jadi wajar-wajar aja ketika suatu kepemimpinan dipimpin oleh siapa saja, baik laki-laki atau perempuan, baik di DPR atau di pemerintahan.”

Menurut peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, dengan jumlah penduduk perempuan mencapai 49,5 persen, seharusnya representasi mereka dalam lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif lebih seimbang.

"Indonesia sudah 79 tahun merdeka dan menuju Indonesia Emas 2045, tapi jika peran perempuan yang berkualitas tidak diakomodasi, kontribusi penting mereka justru terabaikan," ujarnya.

“Jika ada perempuan yang kompeten, seharusnya diberikan kesempatan sesuai dengan kapabilitas mereka, bukan sekadar karena alasan keluarga atau pertemanan,” tegasnya.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.