Aktivis: Penyelundupan Manusia Menurun, Akar Masalah Memburuk

Matthew Smith

Pelayaran kapal ilegal dari Myanmar dan Bangladesh telah menurun secara signifikan dalam setahun terakhir sejak Thailand mulai memperkuat pemberantasan perdagangan manusia, namun akar masalahnya justru semakin memburuk, ujar seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak kaum Rohingya kepada BeritaBenar dalam sebuah wawancara.

Penemuan sejumlah makam di selatan Thailand yang berisi sejumlah jenazah korban perdagangan manusia dari Bangladesh dan Myanmar pada awal Mei setahun lalu memicu pemerintah Thailand untuk memberantas penyelundupan manusia.

Thailand melakukan blokade di laut terhadap kapal-kapal yang menyelundupkan manusia, yang mengakibatkan penyebaran krisis kemanusiaan ketika ribuan warga Muslim Rohingya dan Bangladesh terdampar di Indonesia dan Malaysia.

Di Thailand, setidaknya 90 orang, termasuk seorang jenderal, saat ini sedang diadili dengan dakwaan perdagangan manusia.

Dalam sebuah wawancara dengan BeritaBenar, pakar tentang migrasi ilegal di Asia Tenggara, Matthew Smith, mengatakan bahwa situasinya sudah “membaik secara drastis” dalam beberapa hal dalam setahun terakhir.

Namun Smith, direktur lembaga swadaya masyarakat (LSM) Fortify Rights, mengatakan bahwa para pejabat di Malaysia seharusnya bisa melakukan lebih banyak untuk melindungi para korban, dan pemerintahan yang baru terpilih di Myanmar dapat lebih memperkuat penegakan hak-hak kaum Rohingya dan memecahkan akar masalah yang menyebabkan mereka eksodus.

BeritaBenar (BN): 1 Mei merupakan peringatan satu tahun sejak ditemukannya kuburan masal di Thailand. Bagaimana komentar Anda akan hal ini?

Smith: Kami masih prihatin karena tidak semua kuburan dicari dan diselidiki dengan benar. Saya pernah datang ke lokasi makam-makam yang tidak termasuk dalam sejumlah makam yang ditemukan tahun lalu. Kami punya alasan untuk percaya bahwa banyak jenazah bertebaran terkubur di beberapa lokasi tertentu di Songkhla dan beberapa wilayah di selatan. Pihak otoritas Thailand seharusnya melanjutkan penyelidikan yang saat ini sedang dihentikan.

Kami juga prihatin dengan peranan pihak otoritas Malaysia. Perhatian negatif kebanyak tertuju kepada Thailand karena perdagangan manusia dan memang ada alasan yang tepat untuk itu, tapi entah bagaimana peran Malaysia dalam hal ini dikesampingkan.

Kami sempat berbesar hati ketika otoritas Malaysia menemukan sejumlah kuburan masal tapi pihak otoritas di sana masih gagal untuk melindungi para penyintas perdagangan manusia. Kaum Rohingya ditahan secara sistematik di Malaysia. Kebanyakan dari mereka ditahan dalam penjara yang sangat kotor dan tercerabut dari kebebasannya.

Dan otoritas Malaysia dapat juga dikategorikan telah gagal untuk menghukum para pelaku perdagangan manusia yang terlibat dalam perdagangan kaum Rohingya.

Tahun lalu Malaysia hanya menghukum tiga pelaku. Banyak pelaku yang masih bebas berkeliaran tanpa rasa takut bahwa mereka dapat diciduk kapan saja. Itu masalahnya.

BN: Bagaiman pergerakan migrasi tidak regular di kawasan ini dibandingkan dengan kondisi tahun lalu?

Smith: Jumlah keberangkatan dari Myanmar dan Bangladesh telah menurun secara signifikan tahun ini.

Hal ini bisa terjadi karena pemberantasan melawan perdagangan manusia di Thailand, mengingat sindikat-sindikatnya bekerja sama erat dengan banyak pejabat di Thailand, juga karena perubahan politik di Myanmar. Banyak kaum Rohingya yang berharap pemerintah yang baru akan memperbaiki situasi mereka. Kami pun berharap yang sama.

BN: Apakah situasinya telah membaik sejak Thailand mulai memperkuat pemberantasan penyelundupan manusia setahun yang lalu?

Smith: Dalam beberapa hal situasinya telah membaik dengan drastis. Tepat setahun lalu ada ribuan orang Rohingya yang ditahan dalam kamp-kamp penyiksaan di Thailand. Saat ini, kamp-kamp tersebut sudah tidak ada. Tidak dapat dipungkiri ini adalah sesuatu yang positif. Tapi tahun lalu juga ada ribuan orang Rohingya dan Bangladesh terdampar di laut, menghadapi kematian karena akibat langsung dari adanya pemberantasan itu.

Hal itu tentunya bukan perkembangan yang positif. Pengadilan yang sedang berlangsung dengan 92 terdakwa juga hal yang positif, namun itu juga tidak lepas dari masalah. Para saksi terus mendapat ancaman dan telah pergi menyembunyikan diri sementara banyak pelaku yang masih berkeliaran bebas.

Kami sangat terkesan dengan Kabinet Resolusi yang baru, yang bila diimplementasikan akan memberikan perlindungan khusus bagi para penyintas perdagangan manusia. Hal itu akan memungkinkan para penyintas untuk tinggal secara legal di Thailand, mereka dapat bekerja dan memberikan perlindungan bagi saksi secara otomatis.

Efeknya, hal itu juga akan membebaskan para pengungsi dan penyintas dari tahanan. Hal-hal tersebut merupakan langkah positif ke arah yang tepat. Namun resolusi itu masih perlu implementasi. Kami harap itu akan lebih dari sekedar kata-kata di atas kertas.

Selain itu, akar-akar masalah dari krisis ini, termasuk penyiksaan yang sistematik di Myanmar, masih belum dibicarakan. Sampai pelanggaran-pelanggaran tersebut diangkat, Thailand akan terus mendapati pengungsi yang mendarat di pesisir pantainya. Sampai pelanggaran-pelanggaran tersebut diungkap, kami tidak yakin untuk dapat mengatakan bahwa situasinya telah membaik.

BN: Apakah situasinya akan membaik bagi Muslim Rohingya di bawah pemerintahan yang baru di Myanmar?

Smith: Kami berharap itu akan terjadi dengan pemerintahan NLD [National League for Democracy]. NLD mewarisi tanggungjawab yang besar untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di bawah pemerintahan militer sebelumnya. Ini bukan tugas yang mudah.

Namun, NLD telah mengklaim bahwa Rohingya tidak akan menjadi prioritas dalam pemerintahannya dan menurut kami itu salah. Kegagalan untuk membicarakan pelanggaran-pelanggaran terhadap kaum Rohingya akan menjadi bumerang dan akhirnya merugikan NLD dan Myanmar secara keseluruhan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah hal buruk untuk seluruh negeri dan seluruh kawasan.

Ini adalah isu internasional. Dalam skenario terburuk, kegagalan untuk membicarakan pelanggaran hak terhadap Rohingya dapat mengganggu upaya mulia NLD yang lain untuk mereformasi negeri itu.

BN: Apakah Aung San Suu Kyi telah melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi ini?

Smith: Salah satu perintah pertama Suu Kyi sejak menjabat adalah untuk memastikan pembebasan para tawanan politik. Di hari keduanya sebagai pejabat, hampir 200 narapidana dilepaskan. Ini merupakan momen yang besar dan membantu untuk menimbulkan harapan bagi seluruh populasi termasuk Rohingya.

Namun dia belum mengambil posisi yang kuat dalam membela hak-hak kaum Rohingya dan ini memprihatinkan. Kegagalan untuk menyelesaikan penyiksaan ini berisiko untuk menambah komplikasi dalam kasus-kasus penyiksaan tersebut.

NLD akan mendapat saran yang baik untuk mendukung investigasi internasional yang independen mengenai situasi hak asasi manusia di negara bagian Rakhine.  Penyelidikan seperti itu akan menghasilkan rekomendasi bagi NLD untuk dapat memperbaiki situasi dan akan membantu klarifikasi fakta-fakta yang ada mengenai apa yang terjadi di Rakhine. Fakta-fakta tersebut masih hangat diperdebatkan.