Polri Usut Dugaan Penyalahgunaan Bantuan ke Suriah

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sedang mengusut dugaan penyalahgunaan bantuan dari Indonesian Humanitarian Relief (IHR) untuk para korban perang di kawasan Aleppo, Suriah, karena diduga jatuh ke tangan kelompok pemberontak.

"Itu sedang diselidiki oleh cyber Densus (88) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Mereka yang sedang lakukan penyidikan. Nanti kalau sudah ada hasilnya, kita sampaikan," kata Kapolri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 28 Desember 2016.

IHR ialah lembaga kemanusiaan pimpinan Bachtiar Nasir yang juga menjabat Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), organisasi yang menggalang ratusan ribu massa Muslim pada 4 November dan 2 Desember lalu, untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama ditangkap atas dugaan penistaan agama Islam.

"Nanti kita panggil (Bachtiar Nasir) juga bisa untuk klarifikasi," tambah Tito.

Penyaluran bantuan ke Aleppo ramai diperbincangkan di media sosial setelah tayangan berita Euronews yang videonya juga diunggap ke laman YouTube.

Dalam video itu, terlihat dua kardus bertuliskan, "Indonesian Humanitarian Relief" yang diambil warga dari sebuah sekolah bekas markas Jaysh al-Islam, kelompok pemberontak yang selama ini menentang pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Mabes Polri, Brigjen Rikwanto, menyatakan bantuan kepada rakyat Suriah adalah hak setiap orang dan polisi tak punya kewenangan melarangnya. Tapi, Polri menyelidiki untuk memastikan bantuan diberikan kepada yang berhak.

"Yang mengirim dan punya uang kan terserah. Yang mau mengirim ke mana pun hak dia juga. Cuma ngirimnya benar, apa enggak. Kami belum tahu betul, itu berita di medsos, kami juga sedang selidiki," katanya seperti dikutip dari laman CNN Indonesia.

Membantah

Bachtiar yang dihubungi beberapa kali untuk konfirmasi terkait kasus ini tak menjawab panggilan BeritaBenar.

Namun, Direktur IHR, Mathori, membantah laporan bahwa donasi yang digalang untuk membantu kelompok teror dan menyebutnya sebagai fitnah.

Dia menyatakan, IHR merupakan lembaga yang didirikan para aktivis kemanusiaan dari banyak elemen dan pihak yang mengaitkan mereka dengan GNPF-MUI berusaha untuk melakukan upaya memecah belah solidaritas umat Islam.

"Tuduhan IHR tidak menyalurkan untuk warga Suriah jelas fitnah dan tidak benar," ujarnya dalam siaran pers di laman IHR.

Menurutnya, ada pihak-pihak yang melakukan propaganda hanya menyandarkan pada satu potongan berita, tanpa mau melihat informasi secara utuh.

"Kami menilai tudingan ini adalah bagian upaya melemahkan semangat kemanusiaan masyarakat Indonesia untuk membantu sesama saudaranya di Suriah," katanya seraya meminta para penebar fitnah untuk menghentikan tuduhannya.

Dia menambahkan, penyaluran bantuan IHR kepada masyarakat Suriah bekerjasama dengan lembaga kemanusiaan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (IHH) dari Turki yang diakui PBB.

"Meski demikian, tidak menutup kemungkinan di lapangan banyak kemungkinan bisa terjadi, apalagi dalam suasana perang dan konflik," ujar Mathori.

KBRI fasilitasi

Duta Besar Indonesia untuk Suriah, Djoko Harjanto, menyatakan KBRI telah memfasilitasi bantuan kemanusiaan untuk Suriah sejak April 2016 lalu.

Salah satunya dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) sedunia yang menyerahkan bantuan melalui Bulan Sabit Merah Suriah atau Syrian Arab Red Crescent (SARC), April lalu. KBRI juga memfasilitasi bantuan ambulan dari organisasi kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) dan Dompet Dhuafa.

"Selain lembaga-lembaga itu, KBRI tidak memfasilitasi bantuan kemanusiaan untuk Suriah," ujarnya kepada BeritaBenar melalui WhatsApp.

Menurutnya, prosedur penyaluran bantuan kemanusiaan tentu atas seizin Pemerintah Suriah.

"Banyak lembaga kemanusiaan credible di Suriah yang netral dan diterima oleh banyak kelompok, seperti Bulan Sabit dan Palang Merah," jelas Djoko.

Menejer Operasional organisasi kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Rima Manzanaris, mengatakan meski melalui proses lama, pihaknya selalu menggunakan jalur legal untuk memberikan bantuan di daerah konflik.

"Kami selalu berkomunikasi dengan KBRI di negara tujuan untuk mencegah bantuan jatuh ke tangan yang salah," kata dia saat dihubungi.

Rima mengakui sangat sulit untuk meyalurkan bantuan ke Suriah. Sebagai contoh, dana pembelian ambulans untuk Suriah dibekukan, Oktober 2016, oleh rekening koresponden di Amerika Serikat.

"Suriah sangat rawan potensi konflik dan terorisme, sehingga dana kami melalui proses checking security yang lama. Meskipun lama kami tidak menyerah, tetap kami tunggu secara resmi," jelasnya.