Pemilu di tengah kekisruhan politik akibat pencalonan “Putra Mahkota” Jokowi

Kurang dari seminggu lagi, rakyat Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif di tengah pemilu yang diwarnai oleh kontroversi pelanggaran etika dan kelayakan.

Sejumlah elemen masyarakat menilai putra tertua Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Gibran Rakabuming Raka, tidak layak menjadi calon wakil presiden (cawapres) karena dianggap lahir dari pelanggaran etika.

Gibran (36), yang juga adalah wali kota Solo, maju menjadi cawapres mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, setelah Mahkamah Konstitusi yang saat itu diketuai oleh Anwar Usman, ipar dari Jokowi, mengubah ketentuan persyaratan batas minimal umur capres/cawapres yang semula 40 tahun bisa menjadi lebih rendah asal kandidat pernah menjabat sebagai anggota legislatif atau pejabat di daerah.

Perubahan peraturan yang memuluskan jalan Gibran tersebut telah memicu kekhawatiran masyarakat Indonesia mengenai nepotisme dan politik dinasti. 

Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran menduduki posisi tertinggi di atas dua paslon lainnya, Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan – Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, serta paslon mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo – mantan Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD.

Survei terbaru yang dirilis pada Rabu (7/2) oleh Populi Center menunjukkan bahwa 52,5% responden memilih Prabowo-Gibran (paslon 02) diikuti oleh 22,1% untuk Anies-Muhaimin (paslon 01), dan 16,9% untuk Ganjar-Mahfud (paslon 03).

Berdasarkan undang-undang pemilu, hanya paslon yang berhasil mendapatkan suara 50% lebih akan bisa menjadi pemenang, jika tidak, dua paslon dengan suara terbanyak akan bersaing kembali dalam putaran kedua, yang dalam pemilu kali ini dijadualkan pada 26 Juni.

Populi Center menyebut pasangan Prabowo-Gibran berhasil menarik minat pemilih muda yang mencari kepemimpinan segar dan dinamis, sekaligus menarik pemilih senior yang setia pada Prabowo dan Jokowi.

Jokowi: "Saya tidak akan berkampanye"

Aktivis pro-demokrasi dan civitas akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, menuduh Jokowi menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan berupaya menciptakan dinasti politik dengan cawe-cawe atau campur tangannya dalam upaya memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Prabowo berjanji akan melanjutkan proyek infrastruktur dan program kesejahteraan sosial yang diusung Jokowi.

Namun, para pengkritik Prabowo mempersoalkan mantan komandan jenderal Kopassus itu pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu, ketika bertugas di Timor Timur, yang kini menjadi negara merdeka Timor Leste, dan juga atas hilangnya sejumlah aktivis prodemokrasi pada tahun 1998 yang berperan dalam menjatuhkan kekuasaan otoriter Presiden Soeharto yang saat itu adalah mertua Prabowo.

Prabowo membantah semua tuduhan pelanggaran HAM itu, dan mengatakan dirinya sebagai tentara hanya mengikuti perintah atasan.

Prabowo meraih popularitas melalui sosial media TikTok dengan konten-konten yang lucu untuk menarik anak muda. Prabowo juga mendapat dukungan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, kata Mada Sukmajati, dosen ilmu politik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

“Ada juga penggunaan pejabat dan sumber daya negara, mulai dari menteri hingga kepala desa, untuk mendukung kampanyenya, berkat intervensi Jokowi,” kata Mada kepada BenarNews.

Jokowi juga dituduh menggunakan langkah-langkah populis, seperti selama masa kampanye ini telah memberikan bantuan sosial, menaikkan gaji pegawai negeri, polisi, dan militer, yang menurut para kritikus bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas Prabowo.

Pernyataan Jokowi bulan lalu yang mengatakan bahwa peraturan pemilu membolehkan presiden untuk berkampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara telah memicu kontroversi dan protes dari sejumlah masyarakat dan partai-partai politik pendukung paslon 01 dan 03. Mereka menuduh pernyataan Jokowi itu membahayakan netralitas dan keadilan pemilu.

Presiden pada Rabu mengatakan tidak akan berkampanye untuk salah satu kandidat, di tengah spekulasi bahwa dia diam-diam mendukung Prabowo - Gibran. Jokowi menyatakan akan fokus pada tugasnya dan tidak mengganggu pemilu.

“Kalau ditanya apakah saya akan berkampanye, jawabannya: Tidak. Saya tidak akan berkampanye!” kata Jokowi dalam keterangan video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Tuduhan penyimpangan pemilu mencuat kembali awal minggu ini, di mana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegur Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak mengonsultasikan terlebih dahulu ke DPR sebelum meloloskan Gibran sebagai cawapres pasca diubahnya peraturan batas usia minimum kandidat oleh Mahkamah Konstitusi.

Meskipun sanksi “peringatan keras terakhir” kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari tersebut tidak membatalkan pencalonan Gibran, hal ini memperpanjang skandal seputar pencalonannya.

Hasyim Asy’ari juga dinyatakan bersalah atas pelanggaran etika terkait pemilu tahun lalu karena bepergian bersama politisi yang partainya harus menjalani proses verifikasi kelayakan untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Sementara itu, kampanye pemilu juga dinodai oleh tuduhan sejumlah pelanggaran, seperti pendukung Ganjar ditahan oleh petugas keamanan saat aksi unjuk rasa, dan poster mereka diturunkan oleh pihak berwenang.

Anies menghadapi pemadaman listrik saat hendak menggelar rally di Madura, Jawa Timur, pada 31 Januari. Dia terpaksa beberapa kali memindahkan acara kampanye setelah izin penggunaan tempat dicabut pada menit-menit terakhir.

Kubu Anies-Muhaimin mengkritik cara Jokowi menangani perekonomian, dengan alasan justru menciptakan kesenjangan dan pengangguran serta berjanji akan meningkatkan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan.

Paslon Ganjar - Mahfud memosisikan dirinya sebagai alternatif yang moderat dan progresif, dengan fokus pada prestasi mereka bidang pemerintahan, antikorupsi, dan hak asasi manusia.

Pelanggaran etika dan kemunduran demokrasi

Para analis mengatakan pemilu tahun ini merupakan tantangan baru bagi demokrasi Indonesia, karena pesta demokrasi ini menguji institusi-institusi dan kematangan aktor-aktor politiknya.

“Pelanggaran etika telah menyebabkan kemunduran demokrasi secara serius,” kata Siti Zuhro, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dalam diskusi bertajuk “Demokrasi di Ujung Tanduk” pada Rabu.

Firman Noor, seorang analis politik BRIN lainnya, memperingatkan bahwa pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak keadilan dan integritas pemilu.

“Saya khawatir hasil (pemilu) tidak legitimate,” kata Firman.

“Pemerintah harus mengikuti hukum, bukan justru mengakalinya, dan tidak menciptakan dinasti atau membiarkan oligarki mengambil alih.”

Prabowo menggunakan pidato terakhirnya dalam debat presiden terakhir pada Minggu lalu untuk meminta maaf kepada kedua pesaingnya.

“Saudara-saudara sekalian, kita baru beberapa bulan ini melakukan kampanye dengan penuh semangat, penuh persaingan, dan terkadang penuh dengan kata-kata kasar. Tapi, niat kita baik, saya kira ketiga kandidat menginginkan yang terbaik untuk kita bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Prabowo berjanji bahwa jika dia memenangkan pemilu, akan menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia, apa pun preferensi politik mereka.

“Saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.