Pemerintah Siap Berdialog dengan Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengungkapkan siap berdialog dengan Benny Wenda, pemimpin Gerakan Papua Merdeka yang menetap di Oxford, Inggris, untuk menyelesaikan masalah di Papua dan Papua Barat.

“Sama Benny Wenda saya juga siap bertemu. Kita bicara, kita sama-sama mencari solusi, kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 25 September 2019.

Dia tak mempermasalahkan status Benny yang masuk daftar buronan aparat keamanan setelah kabur dari penjara pada 2002, sekaligus dituding sebagai dalang kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat sejak pertengahan Agustus lalu.

“Saya siap ketemu dulu, maunya apa sih, ayo kita bicara. Mau di mana? Ayo saya akan ikuti. Nanti baru kita beri ruang,” lanjut mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini.

Benny Wenda, ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh organisasinya mengatakan bahwa ia hanya mau bertemu dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan hanya jika Jokowi bersedia membicarakan tentang diadakannya referendum bagi masyarakat Papua.

Sehari sebelumnya ia juga mengeluarkan pernyataan di laman ULMWP yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Forum Kepulauan Pasifik untuk melakukan intervensi yang diperlukan untuk mencegah apa yang disebutnya sebagai pembunuhan massal di Papua dan Papua Barat.

Sebelumnya, Moeldoko sudah bertemu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua dan Papua Barat di Jakarta, Selasa, untuk mencari solusi penanganan masalah di kedua provinsi itu.

Selain Benny Wenda, Moeldoko juga mengaku siap bertemu tokoh-tokoh Papua yang berseberangan dengan pemerintah pusat.

Ketua DPRD Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa ketika bertemu Moeldoko mengatakan, pemerintah harus membuka dialog dengan tokoh-tokoh Papua, termasuk mereka yang berseberangan ideologi politik, mencontohkan kelompok ULMWP dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang beraliran pro-kemerdekaan.

"Dialog dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menyambut baik niat pemerintah yang bersedia membuka ruang dialog dengan tokoh pro-kemerdekaan Papua, termasuk Benny Wenda.

“Ini bagus,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada BeritaBenar.

“Mungkin Duta Besar Indonesia yang ada di luar negeri bisa menjajaki komunikasi dengan Benny Wenda,” katanya.

Nasir menilai, konflik di Papua dan Papua Barat harus diselesaikan dengan dialog, bukan lewat kekerasan atau militeristik.

Dialog, katanya, memungkinkan para pihak mencari solusi sama-sama menguntungkan seperti penyelesaian konflik bersenjata di Aceh meski pernah beberapa kali gagal, tetapi kemudian perdamaian terwujud setelah pemerintah dan GAM menandatangani pakta perjanjian di Helsinki, pada Agustus 2005.

“Tinggal nanti apa yang diinginkan, soal regulasi, soal dana pembangunan, percepatan pembangunan dan lain sebagainya, sehingga kemudian masyarakat Papua merasa bagian dari NKRI,” kata Nasir.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah perlu membuat solusi jangka pendek, menengah dan panjang dalam menyelesaikan masalah di Papua. Solusi jangka pendek salah satunya melalui dialog.

“Masing-masing wilayah budaya (di Papua) bisa mengirimkan tiga orang wakilnya, ditambah perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP Papua dan DPRP Papua Barat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua dan Papua Barat. Tak lupa juga tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda."

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj juga meminta pemerintah meniru langkah Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam menangani masalah di Papua.

"Mendorong pemerintah agar mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin menghindari pendekatan militeristik yang justru cenderung membuat keadaan semakin buruk," kata Said Aqil.

Pertengahan hingga akhir Agustus lalu terjadi sejumlah kerusuhan di Papua dipicu oleh perlakuan rasis yang diterima mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Setidaknya 13 orang termasuk seorang aparat tewas dalam kerusuhan tersebut menurut kelompok aktivis dan pemerintah daerah.

Pada Senin 23 September, kerusuhan baru terjadi kembali di Wamenda dan Jayapura, mengakibatkan tewasnya 32 orang, semikian menurut pejabat kepolisian.

Kantor pemerintah dibakar

Selasa 24 September 2019 malam, bangunan perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Yalimo, Papua, dibakar sejumlah orang. Bekas Kantor Bupati Yalimo tersebut selama ini dipakai untuk Dinas Komunikasi Informasi, Satpol PP, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Kearsipan.

"Pembakaran diduga dilakukan oleh beberapa orang. Para pelaku sempat dilihat oleh beberapa masyarakat di sekitar lokasi,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustofa Kamal.

Sehari sebelumnya, tambahnya, sempat ada unjuk rasa mahasiswa di Kantor Bupati Yalimo untuk mempertanyakan pencarian beasiswa.

Tapi, polisi masih mendalami apakah pembakaran kantor tersebut ada kaitannya dengan demo.

Evakuasi korban pesawat

Perkembangan lain dari Papua adalah empat jenazah korban pesawat DHC-6 Twin Otter series 400 PK-CDC yang jatuh di Distrik Hoeya, Kabupaten Mimika, berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, Rabu.

Keempat jenazah itu ditemukan tak utuh, tapi diyakini mereka merupakan pilot, copilot, teknisi dan seorang Brimob yang menumpangi pesawat milik PT Carpendiem Aviasi Mandiri tersebut.

“Tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi empat korban dari kecelakaan pesawat Twin Otter,” kata Direktur Operasi Basarnas, Budi Purnomo.

Pesawat kargo yang mengangkut beras tersebut hilang kontak dalam penerbangan dari Mimika menuju Ilaga, Papua, pada Rabu pekan lalu. Belakangan diketahui jatuh di area tebing pegunungan Mamontoga, Distrik Hoeya.

Ahmad Syamsudin di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.