Pemerintah Sambut Tawaran Bantuan Bangun Ibu Kota dari AS, Jepang, Cina

Pemerintah tengah melakukan seleksi tawaran konsultasi perumusan masterplan desain ibu kota baru dari Amerika Serikat, Cina dan Jepang, kata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Keterlibatan konsultan asing diperlukan dalam merancang ibu kota baru agar investor tertarik, kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga.

“Ada tawaran dari Jepang, Cina, Amerika Serikat juga. Kita sambut baik semua tawaran ini,” kata Danis kepada BeritaBenar, Rabu (8/1/2020).

Jasa konsultasi yang ditawarkan ketiga negara ini memiliki bidang yang berbeda. Dijelaskan Danis, Amerika Serikat menawarkan jasa konsultasi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bendungan.

Cina menawarkan konsultasi jasa dalam bidang manajemen air dan juga lanskap kota. Sementara Jepang menawarkan konsep transportasi dan sistem kelistrikan.

Danis mengatakan proses seleksi tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dia tak memerinci nama-nama konsultan yang menawarkan jasanya itu, namun, mereka umumnya sudah pernah mengerjakan proyek infrastruktur di Indonesia sehingga rekam jejaknya sudah tercatat.

“Ada swasta ada juga yang tidak,” katanya.

Pemerintah bakal menargetkan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada 2024.

Pembangunan akan dimulai pada 2021, dengan fokus utamanya adalah infrastruktur dasar seperti kantor pemerintahan, pemukiman untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), serta sarana penunjang seperti pendidikan dan kesehatan.

Anggaran yang dirancang untuk membangun kota baru diproyeksi mencapai Rp466 triliun, dengan porsi yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp93 triliun.

Sisanya akan ditutup melalui partisipasi swasta dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Danis menyatakan, agar investor tertarik maka masterplan ibu kota baru perlu mempertimbangkan masukan dari banyak pihak, termasuk asing. “Ini untuk memperkaya desain yang sudah ada. Supaya bisa dijual,” kata Danis.

Pejabat kedutaan besar Jepang dan China tidak dapat dihubungi untuk dimintakan komentar.

Sementara itu, kedutaan besar Amerika Serikat (AS) di Indonesia belum mau mengkonfirmasi perihal tawaran konsultasi desain pembangunan ibu kota baru.

“Mengenai hal ini akan menunggu setelah kunjungan CEO Development Finance Corporation (Adam Boehler) selesai pada hari Jumat (10/1/2020),” kata staf tersebut kepada BeritaBenar, Rabu.

Development Finance Corporation adalah lembaga pemerintah AS yang membiayai proyek pembangunan swasta.

Penggabungan tiga desain

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menekankan masterplan pembangunan ibu kota baru akan tetap mengacu pada karya tiga pemenang sayembara desain Ibu Kota Negara (IKN).

Tiga desain ibu kota terbaik telah diumumkan Kementerian PUPR pada 23 Desember 2019. Juara I dinobatkan kepada Sofian Sibarani yang mengusung tema “Nagara Rimba Nusa”, juara II diraih Unika Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah, dengan tema “The Infinite City”, dan juara III dengan tema “Kota Seribu Galur”.

Ketiga pemenang dipilih karena memenuhi kriteria yang ditetapkan tim juri, yakni menggambarkan identitas bangsa, memiliki visi keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan manusia, serta kota pintar (smart city). Seluruh desain yang masuk dalam sayembara sepenuhnya akan menjadi milik negara.

“Kita minta ide-ide yang cerdas untuk dituangkan mengikuti perkembangan dari tahap ke tahap. Tentu, kita juga akan memikirkan positioning mereka di mana,” kata Suharso kepada BeritaBenar, Senin (6/1/2020).

Bappenas memberi tenggat waktu paling lama enam bulan sejak Januari 2020 untuk penyusunan masterplan. Sepanjang periode itu, para perancang diberikan waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan--baik asing maupun lokal--yang ditentukan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku saat ini telah menunjuk dua konsultan untuk membantu perumusan awal. Keduanya berasal dari Cina dan Jepang.

Jasa konsultan akan dibayar melalui APBN. Meski demikian, Luhut mengaku tidak menutup kesempatan bagi konsultan lain untuk terlibat dalam proyek sama. “Bisa saja nanti bentuknya hibah, tapi per hari ini posisinya masih seperti itu (menyewa),” ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Kementerian PUPR berencana mengajak ketiga pemenang mengunjungi lokasi ibu kota di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada pertengahan Januari 2020.

Tawaran investasi berdatangan

Pemerintah mengklaim tawaran investasi untuk ibu kota baru sudah mulai berdatangan dari pihak asing.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut menyatakan perusahaan investasi raksasa asal Jepang, SoftBank Group, bakal menginvestasikan dana senilai US$ 100 miliar atau sekitar 1.400 triliun rupiah ke IKN.

Kepastian investasi itu akan diwujudkan melalui kunjungan CEO SoftBank Masayoshi Son ke kantornya pada Jumat, (10/1/2020). “Bagi saya, too good to be true,” kata Luhut, dikutip dari Antara, Selasa.

“Tapi semua sudah jalan dan kita lihat, tim sudah bekerja dan saya katakan ke dia saya minta hanya $25 miliar saja. Itu sudah lebih dari cukup untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.

Selain itu, Uni Emirat Arab (UEA) juga berencana turut serta membentuk dana abadi (sovereign wealth fund) melalui Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur di lokasi ibu kota baru, kata Duta Besar Indonesia untuk UEA, Husin Bagis.

“Dibentuk bersama dulu. Begitu banyak uangnya, dari situ baru diarahkan ke lain-lain,” kata Abu Husin dalam laporan detikcom.

Dana abadi merupakan alat finansial milik negara yang mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke beragam aset demi mencari keuntungan yang lebih besar. Skema ini terbuka untuk investor dari negara mana pun.

Kepala Bappenas Suharso pernah menuturkan, pemerintah berencana menawarkan instrumen investasi kepada investor dalam bentuk pemukiman, pusat kesehatan, sekolah tinggi, dan layanan publik seperti transportasi.

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Ariyo Dharma Pahla Irhamna, menilai pemerintah perlu menyusun rencana matang dalam menawarkan instrumen investasi di ibu kota baru.

“Begini problemnya, ini kan ibu kota kebanyakan sarana publik, bukan komersial. Benefit untuk investor itu nanti dalam bentuk apa?” ucap Ariyo saat dihubungi, Rabu.

Menurut Ariyo, investasi dari asing sebaiknya diarahkan untuk pembangunan sarana publik yang komersial seperti transportasi dan manufaktur. Sementara untuk sarana publik seperti sekolah dan rumah sakit bisa ditawarkan kepada investor lokal.

“Investasi itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang harus dari luar. Kalau dalam negeri bisa memberikan itu, kenapa harus dari luar,” tutup Ariyo.