Aksi Unjuk Rasa Berlanjut di Papua

Ribuan warga kembali melancarkan unjuk rasa di Papua, Senin, 26 Agustus 2019, menuntut keadilan atas diskriminasi dan perlakuan rasis terhadap etnis Papua dan referendum bagi warga di wilayah tersebut, sementara pada hari yang sama Gubernur Papua Lukas Enembe bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Sekitar 5.000 massa melakukan demonstrasi damai di halaman Kantor Bupati Jayawijaya di Wamena, sejak pagi. Mereka baru membubarkan diri setelah menyerahkan aspirasi kepada Bupati John Richard Banua.

Beberapa tokoh berorasi silih berganti untuk menuntut aparat penegak hukum segera memproses para pelaku rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Pada 16 Agustus lalu, asrama mahasiswa Papua di Surabaya dikepung sekelompok organisasi massa dan sejumlah aparat keamanan. Puluhan penghuninya diperlakukan kasar oleh mereka, dipanggil “monyet” dan sempat ditangkap oleh aparat keamanan setelah dituduh melakukan penodaan terhadap bendera Merah Putih.

Sehari sebelumnya, para mahasiswa Papua yang melakukan unjuk rasa damai di Malang diserang sekelompok ormas sehingga beberapa dari mereka terluka.

Sebagai reaksi atas perlakuan rasis tersebut, aksi demo digelar di Papua dan Papua Barat sejak Senin lalu. Di beberapa lokasi, sempat terjadi pembakaran kantor pemerintah dan pasar.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir internet sejak Rabu pekan lalu, dengan alasan untuk menghindari hoaks yang bisa memprovokasi keadaan menjadi lebih buruk.

Sejumlah organisasi kebebebasan pers dan hak asasi manusia mengecam pemblokiran internet ini.

Reporters Without Borders (RSF) hari ini menuntut segera dibukanya kembali akses internet di Papua, mengatakan “Pemblokiran itu melanggar kebebasan untuk memberikan informasi dan mempersulit kerja jurnalis."

Dalam aksi lanjutan yang berlangsung damai di Kota Wamena, beberapa kali terdengar teriakan tuntutan referendum dan Papua merdeka di tengah kerumunan massa, termasuk perempuan. Bendera Bintang Kejora, lambang yang selama ini dilarang, tampak dibawa massa.

“Pasar dan aktivitas perkantoran tampak sepi karena warga ikut demo,” kata Anyong, seorang warga Wamena, kepada BeritaBenar.

Bupati John Banua mengatakan menerima tuntutan massa dan akan meneruskannya ke Gubernur Papua, yang berencana membawa semua aspirasi masyarakat Papua bersama Gubernur Papua Barat kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Selain Wamena, aksi damai juga dilakukan ribuan masa di Kabupaten Paniai, Deiyai, dan Dogiayai, sehingga kota-kota di daerah itu lumpuh serta tidak ada kegiatan perkantoran dan sekolah.

Dari Sorong, Papua Barat, massa yang sebelumnya dilakukan selama tiga hari berturut-turut pada pekan lalu, berencana kembali turun ke jalan minggu ini.

“Hari ini aparat berjaga di beberapa area vital. Menurut info dari teman-teman, rencana hari Selasa dan Rabu ada aksi lagi,” kata seorang warga Sorong.

‘Aspirasi rakyat’

Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyatakan seruan referendum yang digaungkan saat berlangung aksi unjuk rasa merupakan keinginan warga.

“Itu aspirasi rakyat,” katanya menjawab wartawan usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Ketika ditanya lebih lanjut bagaimana solusinya, Enembe menyebutkan bahwa akan ada pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membicarakan tentang masalah Papua karena juga akan melibatkan Gubernur dan DPRD Papua Barat.

“Jadi kita belum bisa bicara itu. Kita tunggu undangan Beliau,” lanjutnya.

Enembe menambahkan dalam pertemuan dengan Jokowi, pihaknya tak membicarakan masalah aksi unjuk rasa yang hingga kini masih digelar berbagai kalangan masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Dalam pertemuan dengan Jokowi yang juga dihadiri Ketua DPRD Papua Yunus Wonda, menurut Enembe, mereka membicarakan masalah persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang dijadualkan diadakan di Papua.

“Kami bahas PON saja. PON ini olahraga untuk mempersatukan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke,” imbuhnya.

Enembe berharap unjuk rasa yang masih berlangsung tak sampai menimbulkan tindakan anarkis. “

“Silakan menyampaikan aspirasi, tapi jangan anarkis,” katanya.

Sementara itu, Dewan Adat Papua meminta mahasiswa asal Papua dan Papua Barat yang sedang belajar di Indonesia untuk pulang ke Tanah Papua.

Dalam pernyataan terbuka yang disampaikan ke Presiden Jokowi, Dewan Adat Papua menyatakan pemulangan mahasiswa agar “anak-anak dapat dihargai seperti manusia dan melanjutkan pendidikan di Papua.”

“Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat bersama masyarakat adat akan membiayai kepulangan anak-anak yang sedang belajar/kuliah di luar pulau Papua,” demikian antara lain bunyi pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut dan sejumlah pihak terkait.

Proses hukum

Terkait kasus persekusi dan ujaran rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Enembe menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab.

“Penegakan hukum yang jelas kepada mereka yang melakukan tindakan anarkisme di Jawa Timur. Harus ada tindakan hukumnya,” tegasnya.

Sementara itu, koordinator lapangan aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Tri Susanti alias Susi, diperiksa Polda Jawa Timur, terkait penyebaran kebencian atau menimbulkan permusuhan terhadap kelompok atau golongan, kata salah seorang pengacaranya, Sahid.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Frans Barung Mangera menyebut bahwa Susi adalah satu dari tujuh orang yang rencananya diperiksa untuk mencari tahu terkait video ujaran kebencian terhadap penghuni asrama Papua.

"Kami memanggil tujuh orang mengenai dugaan ujaran kebencian atau hate speech yang dilakukan oleh masyarakat ormas dan OKP," katanya.

Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya Letkol Arm Imam Haryadi menyatakan pihaknya telah menskors lima anggota TNI, demi kepentingan penyidikan insiden di depan asrama mahasiswa Papua.