Pelajar Ditembak Mati, Korban Sipil ke-4 Kekerasan di Papua dalam Seminggu Terakhir

Kepolisian, Jumat (16/4), mengatakan seorang siswa SMA berusia 16 tahun ditembak mati oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua, menjadikannya warga sipil keempat korban kekerasan dalam semingguan terakhir di Papua.  

Ali Mom, siswa kelas XI SMA di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, dicegat oleh orang bersenjata pada Kamis malam setelah menghantarkan belanjaan ke sebuah kampung, kata Polda Papua dalam pernyataan tertulisnya.

Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri menyatakan penembakan tersebut dilakukan “kelompok kriminal bersenjata,” sebutan aparat keamanan Indonesia untuk gerilyawan separatis.

"Kami belum bisa menyimpulkan kasus penembakan itu, apalagi korban merupakan orang asli Kabupaten Puncak. Belum diketahui motif dari aksi penembakan tersebut,” kata Fakhiri.

“Saat ini personil gabungan masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata," katanya.

Lekagak Telenggen, komandan operasi umum Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB), yang merupakan sayap militer dari kelompok separatis, mengakui anak buahnya telah menembak mati Ali.

Telenggen mengklaim penembakan terhadap Ali dilakukan karena korban merupakan mata-mata militer Indonesia. 

"Kemarin malam sekitar jam 18:00 sampai 18:30 WIT malam anggota saya sudah tembak mati satu orang provokator dan intel namanya Ali Mom di Ilaga," katanya kepada BenarNews dari Ilaga, Jumat.

Telenggen mengatakan korban mempunyai senjata tajam. 

Sebelumnya TPNPB mengakui bahwa mereka telah menembak mati dua orang guru - Oktovianus Rayo (42) dan Yonathan Renden (28) di distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada Kamis dan Jumat pekan lalu.

TPNPB mengklaim bahwa penembakan tersebut dilakukan karena keduanya bekerja sebagai mata-mata militer selain mengajar di sekolah.

Rayo mengajar di SD Yulukoma, Distrik Beoga sedangkan Renden adalah seorang guru honorer di SMPN 1 Beoga.

TPNPB juga mengaku berada di balik tewasnya seorang tukang ojek bernama Udin, yang ditemukan dengan luka tembak di distrik Omukia di kabupaten yang sama dua hariyang lalu.

Selain itu, sayap bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka ini juga melakukan pembakaran terhadap helikopter yang terparkir di bandara Ilaga, Papua pada Minggu. 

TBNPB, sebelumnya juga sering mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah pembunuhan terhadap warga sipil yang mereka sebut sebagai militer yang sedang menyamar.

Pada Desember 2018 , TPNPB juga mengatakan berada di belakang tewasnya sedikitnya 20 orang pekerja infrastruktur di Papua yang mereka sebut sebagai militer yang menyamar sebagai pekerja konstruksi.

Mengutuk

Amnesty International mengutuk pembunuhan kepada para warga sipil itu dan mengatakan hal itu jelas merupakan bentuk serangan terhadap prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia.

“Kami mengutuk sekeras-kerasnya penembakan dua guru di Distrik Beoga dan seorang tukang ojek di Distrik Omukia dan menyampaikan duka terdalam bagi keluarga korban," kata direktur Amnesty International di Indonesia, Usman Hamid.

Amnesty mendesak pemerintah segera melaksanakan penyelidikan yang independen dan tuntas terhadap kejadian dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab diadili sesuai ketentuan hukum.

“Kami juga mendesak agar pemerintah memastikan bahwa respons atas kejadian ini tidak menimbulkan siklus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang baru,” kata Usman.

“Aparat keamanan mempunyai sejarah panjang melakukan aksi balasan yang berakhir dengan warga sebagai korban. Kejahatan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk merepresi dan melanggar hak asasi manusia warga di Papua," tambahnya.

Para pemimpin pemerintahan di Papua juga mengecam pembunuhan terhadap warga sipil. 

“Dikutuk tujuh turunan dia, karena tidak ada alasan bagi dia untuk membunuh guru yang notabene membawa hal-hal terang,” kata Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dalam pernyataan kepada wartawan, Senin.

450 anggota TNI dikirim ke Papua

Pada Rabu, TNI mengirim 450 anggota TNI dari satuan Batalyon Infanteri Raider Kodam Mulawarman ke wilayah Papua, situs berita Viva.co.id melaporkan.

Pasukan TNI tersebut diberangkatkan dengan kapal perang TNI melalui Markas Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XIII Tarakan dan akan ditempatkan di wilayah Puncak Jaya, tergabung dalam Operasi Satuan Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Papua Nugini, kata Viva.

Surat Dewan Gereja

Dalam surat gembala tanggal 9 April, Dewan Gereja Papua meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk datang berkunjung ke Tanah Papua untuk melakukan investigasi pelanggaran hak asasi manusia.

Dewan gereja juga menyoroti pengiriman pasukan TNI/Polri ke Papua, rasisme terhadap orang asli dan upaya pemerintah untuk menyamakan kelompok separatis dengan teroris.

Lebih dari 480 orang telah tewas dan 34.000 mengungsi akibat konflik di kabupaten Nduga sejak Desember 2018, kata pernyataan Dewan Gereja Papua. 

“Selama ini kami menyaksikan ribuan ujaran rasisme setiap saat oleh aparat keamanan, penduduk sipil kepada orang Papua di media sosial, secara langsung dan melalui kebijakan,” kata Dewan Gereja Papua dalam suratnya.

“Penguasa dan rakyat Indonesia masih memandang orang Papua kelas dua di Indonesia dan disamakan dengan hewan tertentu. Orang Papua di semua level dan tingkatan telah mengalami politik rasial Indonesia selama 58 tahun,” sebut surat itu.

Pasukan keamanan juga kerapkali dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Menurut laporan hak asasi manusia Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang dirilis akhir bulan lalu, petugas keamanan Indonesia dituding melakukan pembunuhan di luar hukum, penangkapan atau penahanan sewenang-wenang hingga penyiksaan dalam proses penindakan hukum terhadap kelompok pemberontak di Papua.

Beberapa kasus yang disoroti laporan tersebut di antaranya penembakan dan penyiksaan terhadap pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada September 2020, karena dituding terlibat dengan kelompok separatis pro-kemerdekaan Papua.

Hasil investigasi independen dari tiga tim pembela HAM menemukan keterlibatan dua tentara dalam insiden tersebut. Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab berjanji akan menindak tegas anggotanya yang terbukti terlibat, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas kasus tersebut.