Smelter nikel milik China lanjutkan produksi setelah kerusuhan tewaskan 2 karyawan

Pabrik pemrosesan nikel milik China di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, kembali beroperasi Selasa (17/1) setelah kerusuhan melibatkan pekerja pada akhir pekan kemarin yang menewaskan dua orang, termasuk seorang karyawan warga negara China, kata polisi dan pejabat perusahaan.

Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja mengirimkan tim untuk menyelidiki bentrokan yang terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu, di mana para pekerja membakar mess karyawan dan kendaraan.

Polisi dan perusahaan, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), mengatakan kerusuhan itu dipicu oleh kabar bohong yang mengatakan bahwa pekerja China telah menyerang rekan lokal mereka yang menyerukan pemogokan untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik.

“Dari data manajemen ada 2.963 karyawan yang sudah mulai kerja kembali hari ini,” termasuk 350 pekerja dari China, kata juru bicara Polda Sulawesi Tengah, Kombes Didik Supranoto, kepada BenarNews.

GNI berhenti beroperasi setelah karyawan merusak beberapa fasilitas perusahaan dalam kerusuhan itu.

Menurut Didik, tidak ada lagi ketegangan antara karyawan lokal dan China di perusahaan.

“Untuk gejolak tidak ada. Semua aktivitas karyawan berjalan dengan baik,” tegas Didik.

Lebih dari 700 polisi dan tentara diturunkan untuk menjaga keamanan di sekitar pabrik, bertambah dari 450 personel setelah peristiwa kerusuhan.  

“Kami pastikan keamanan terjaga dengan baik, dan persoalan di PT GNI terselesaikan,” katanya.

Sebelumnya, kepala urusan umum dan sumber daya manusia PT GNI, Muknis Basri Assegaf, mengatakan petugas keamanan telah sigap menangani kerusuhan sehingga situasi dapat dikendalikan.

“Dan kita berharap kejadian ini tidak terulang lagi,” harapnya dalam siaran pers.

Turunkan tim investigasi

Kementerian Ketenagakerjaan menurunkan tim investigasi untuk mengusut kurusuhan, kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Tengah, Arnold Firdaus Bandu.

“Hari ini tim datang ke Palu untuk bertemu pemerintah dan pihak terkait lalu, Rabu lanjut ke Morowali Utara melakukan investigasi di kawasan PT GNI,” katanya kepada BenarNews.

“Intinya investigasi itu untuk mencari tahu apa penyebab kerusuhan dan menyelesaikan persoalan yang ada sehingga peristiwa serupa tidak terulang lagi,” ujarnya.

Arnold mengatakan berdasarkan informasi awal, kerusuhan terjadi antara karyawan yang mengajak mogok kerja dan mereka yang menolak.

“Analisa kami, karena ada tuntutan yang belum dipenuhi, kemudian merembet kepada aksi mogok kerja karyawan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) lalu terjadi bentrokan antara karyawan TKI dan TKA (Tenaga Kerja Asing) yang tidak mau ikut mogok kerja,” imbuh Arnold.

Sebelum terjadi bentrokan, ada pertemuan antara karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan perusahaan pada Jumat, kata Arnold.

Pada pertemuan itu, karyawan meminta perusahaan memperbaiki prosedur keselamatan kerja, termasuk penyediaan peralatan keselamatan, menghentikan pemotongan upah, mempekerjakan kembali karyawan yang habis masa kontrak dan meminta perusahaan agar memperjelas kompensasi yang telah diberikan kepada keluarga dua korban yang tewas dalam kebakaran di pabrik bulan Desember, kata Didik dari Polda.

“Dalam surat jawaban pihak perusahaan, beberapa tuntutan telah disetujui, namun di antara tuntutan tersebut perlu tindak lanjut. Khususnya mengenai penghentian karyawan yang telah habis masa kontraknya,” sambung Didik.

Karyawan lokal melakukan mogok kerja pada Sabtu dan mengajak karyawan China untuk ikut mogok.

“Saat siang itu ketegangan bisa diredam pihak keamanan. Namun malamnya sampai Minggu dini hari, aksi lanjutan berlangsung hingga anarkis dan mengakibatkan korban jiwa, luka, dan pengrusakan fasilitas perusahan,” kata Didik.

“Manajemen PT GNI tertutup”

Arnold mengatakan manajemen PT GNI sebelumnya sangat tertutup, tapi berharap selama investigasi perusahaan bisa kooperatif.

Menurut Arnold, setelah kebakaran yang menewaskan dua karyawan terjadi di area pabrik GNI Desember lalu, pejabat Dinas Ketenagakerjaan tidak bisa masuk melakukan pengecekan.

“PT GNI terlalu ketat dan tidak kooperatif. Coba misalnya mereka terbuka, kami bisa bina pekerjanya sejak awal,” katanya.

Menurut Arnold, pejabat Dinas yang meminta data ketenagakerjaan ke pihak manajemen PT GNI sangat kesulitan.

“Nanti pasca-kerusuhan begini, baru mereka mau sedikit terbuka,” ungkapnya.

Saat ini, berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan, jumlah pekerja di kawasan PT GNI adalah 12.247 orang, terdiri dari 10.935 orang Indonesia dan 1.312 warga negara China.

Sementara itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan 71 orang telah ditangkap dan 17 di antaranya telah dijadikan tersangka terkait kerusuhan itu.   

“Bapak Presiden (Joko Widodo), yang jelas Beliau memerintahkan kepada kepolisian untuk menindak tegas terhadap para pelaku tindak pidana, kepada para pelaku pengrusakan, dan para pelaku pelanggar hukum,” kata Listyo kepada wartawan di Jakarta, Senin.

“Polri dibantu TNI siap untuk mengawal dan mengamankan karena ini tentunya juga berdampak kepada tenaga kerja-tenaga kerja Indonesia yang juga bekerja di situ,” tambah Listyo.

Tuntutan karyawan

Wakil Ketua III DPRD Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin, meminta kasus kerusuhan diusut tuntas.

“Makanya saya minta kepolisian bisa netral dalam menangani kasus ini. Jangan ada diskriminatif, jika ada TKA yang melanggar, harus dihukum,” katanya.

Muharram meminta perusahaan diberi sanksi jika masih tidak kooperatif.  

PT GNI merupakan salah satu bagian dari proyek strategis nasional di bidang hilirisasi mineral dan batu bara yang menginvestasikan dana sekitar AS$3 miliar atau sekitar Rp40 triliun untuk membangun smelter pengolahan nikel menjadi feronikel dan berbagai produk barang jadi berbahan baku nikel di Morowali Utara.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk mengolah komoditas di dalam negeri agar ekspor lebih bernilai telah menarik pebisnis China.

Indonesia memberlakukan larangan pengiriman bijih nikel pada tahun 2020, mendorong Uni Eropa untuk meminta peninjauan kembali oleh Organisasi Perdagangan Dunia. Perusahaan-perusahaan China mendominasi industri smelter nikel di Indonesia, menurut informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tria Dianti di Jakarta berkontribusi pada laporan ini.