Junta Myanmar kecam keterlibatan ASEAN dengan pemerintah bayangan NUG

Menlu Retno: ASEAN dapat mengatasi krisis politik "hanya jika melibatkan semua pemangku kepentingan."
RFA Burma
2023.01.13
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Junta Myanmar kecam keterlibatan ASEAN dengan pemerintah bayangan NUG Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, 27 Oktober 2022.
[Reuters]

Junta militer Myanmar telah memperingatkan ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negerinya setelah blok regional tersebut mengisyaratkan mengikutkan Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) – pemerintah bayangan negara itu, dalam negosiasi dengan ASEAN untuk menangani krisis pasca-kudeta di sana.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi pers pada hari Rabu menyatakan bahwa sebagai ketua ASEAN negaranya akan membentuk kantor utusan khusus dan bekerja sesuai dengan Konsensus Lima Poin, atau 5PC, merujuk pada kesepakatan blok tersebut untuk mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi, yang oleh para analis disebut sebagai rencana yang gagal.

“Hanya melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan, mandat 5PC terkait fasilitasi terciptanya dialog nasional dapat terlaksana,” ujar Retno Marsudi, seolah mengacu pada NUG.

Dalam siaran pers, Kementerian Luar Negeri Myanmar menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka akan menerapkan Konsensus Lima Poin “sejalan dengan prinsip-prinsip dasar untuk menegakkan kepentingan nasional, kedaulatan, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggota.”

Junta juga memperingatkan ASEAN untuk tidak “terlibat dengan kelompok teroris dan asosiasi yang melanggar hukum (menurut) Pemerintah Myanmar,” tanpa menyebutkan kelompok tertentu dalam rilis tersebut.

Militer Myanmar, yang menggulingkan pemerintah terpilih pada 1 Februari 2021, mengingkari Konsensus Lima Poin yang telah “disetujui” pada April tahun itu. Perjanjian itu dimaksudkan sebagai peta jalan yang akan memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar.

Konsensus itu menyerukan diakhirinya kekerasan, penyediaan bantuan kemanusiaan, penunjukan utusan khusus ASEAN, dialog antara semua pemangku kepentingan, dan mediasi oleh utusan tersebut.

PBB dan kelompok hak asasi manusia mencatat bahwa sejak kudeta, junta Myanmar telah melakukan tindak kekerasan yang meluas, penangkapan sewenang-wenang dan serangan yang menargetkan warga sipil.

Lebih dari 2.700 orang tewas di tangan junta dan lebih dari 17.000 orang ditangkap dalam hampir dua tahun kudeta, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik yang berbasis di Thailand.

Banyak pengamat dan analis regional, serta menteri luar negeri Malaysia sebelumnya, mengatakan sudah waktunya untuk membuang konsensus itu dan menyusun rencana baru pada dengan tenggat waktu dan melibatkan mekanisme penegakan hukum.

Namun pada awal minggu ini , Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berbalik arah dan mengatakan Konsensus Lima Poin tetap menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.

Radio Free Asia (RFA) adalah media afiliasi dari BenarNews.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.