Prancis dan AS Berusaha Merangkul Indonesia melalui Penjualan Militer

Diperbarui pada Jumat, 11 Februari 2022, 05:00 WIB.

Persaingan antara Amerika Serikat dan Prancis untuk mendapatkan sekutu Indo-Pasifik memanas pada Kamis (10/2) ketika kedua negara berusaha menarik Indonesia yang ingin memodernisasi persenjataan militernya, dengan penjualan jet tempur.

Indonesia menandatangani kesepakatan untuk mengakuisisi enam dari 42 jet tempur Rafale Prancis, demikian laporan dari Jakarta, ketika Paris, yang memiliki wilayah di Indo-Pasifik, memperdalam aliansi pertahanan strategisnya di kawasan itu.

Sementara itu, pada hari yang sama di Washington, Departemen Luar Negeri AS menyetujui kemungkinan penjualan pesawat F-15ID dan peralatannya ke Indonesia dalam kesepakatan potensial senilai US$13,9 miliar, demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS (DSCA) di Pentagon. Badan tersebut mengatakan Indonesia telah meminta untuk membeli 36 pesawat tersebut.

Indonesia juga menandatangani perjanjian awal untuk produksi bersama dan perakitan kapal selam Scorpene Prancis, lima bulan setelah Australia membuat Paris marah karena membatalkan kesepakatan kapal selam besar setelah Canberra bergabung dengan pakta keamanan AS-Inggris.

“Indonesia merencanakan pembelian alutsista (alat utama  sistem pertahanan) yang cukup signifikan untuk pesawat perang multiperan,” kata Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kepada jurnalis setelah pertemuan dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly di Jakarta. 

“Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk enam pesawat yang akan disusul dalam waktu dekat kontrak untuk 36 pesawat lagi dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator yang dibutuhkan,” tambah Prabowo. 

Kesepakatan yang ditandatangani Kamis itu juga mencakup pengadaan satelit dan produksi amunisi kaliber besar.

Baik Prabowo maupun Parly tidak mengungkapkan nilai keseluruhan kesepakatan atau kapan Rafale akan dikirimkan.

Namun, kantor berita Reuters melaporkan tanpa mengutip sumber bahwa kesepakatan itu, termasuk 42 Rafale, akan bernilai US$8,1 miliar. Reuters juga mengatakan kontrak untuk enam Rafale akan "dieksekusi selama beberapa bulan ke depan."

Dokumen Rancangan Peraturan Presiden yang bocor tahun lalu menunjukkan Kementerian  Pertahan RI berencana mengajukan pinjaman hingga US$124,9 miliar atau setara Rp1.760 triliun, yang lebih dari separuhnya bakal dialokasikan untuk pembelian alat pertahanan untuk tahun 2020-2024, sisanya adalah anggaran pembayaran bunga dan pemeliharaan. 

Sementara itu, di Amerika Serikat, DSCA mengatakan pada Kamis sore bahwa pihaknya menyampaikan sertifikasi yang diperlukan yang memberi tahu Kongres tentang kemungkinan penjualan pesawat F-15ID dan peralatan terkait ke Indonesia. Pemberitahuan tersebut tidak menyiratkan telah dicapainya kesepakatan penjualan.

“Departemen Luar Negeri telah membuat keputusan menyetujui kemungkinan Penjualan Militer Asing kepada Pemerintah Indonesia dari Pesawat F-15ID dan peralatan terkait dengan perkiraan biaya $ 13,9 miliar,”  demikian pernyataan DSCA.

“Pemerintah Indonesia telah meminta untuk membeli hingga tiga puluh enam (36) pesawat F-15ID,” mesin cadangan, sistem radar dan peralatan terkait, tambah pernyataan itu.

“Semakin eratnya hubungan pertahanan kita”

Menteri Parly pada kesempatan yang sama, menyampaikan penandatanganan kontrak pengadaan jet tempur ini memperlihatkan kontribusi Paris dalam program-program strategis dan pengembangan industri pertahanan Indonesia. 

“Pilihan Indonesia karena pilihan kedaulatan dan keunggulan teknis. Sebab Rafale telah membuktikan kapasitas operasionalnya pada banyak kesempatan dan telah menjalani tugasnya di sejumlah medan yang sangat menantang,” kata Parly. 

Di Twitter, Parly mengatakan bahwa kesepakatan dengan Indonesia merupakan bukti “keunggulan industri Prancis dan efisiensi operasional pesawat tempur Rafale” dan menggarisbawahi bahwa Indonesia merupakan negara kedua setelah India yang membeli pesawat tempur itu.

“Kemitraan strategis akan mendapat manfaat dari semakin eratnya hubungan pertahanan kita,” cuit Parly.

“Prancis dengan bangga berkontribusi pada modernisasi angkatan bersenjata mitra kami, yang memainkan peran kunci di ASEAN dan di Indo-Pasifik,” ujarnya, sambal menekankan bahwa Prancis memiliki hampir 2 juta penduduk dan 9 juta km2 zona ekonomi eksklusif (ZEE) di kawasan.

Kawasan Indo-Pasifik adalah rumah bagi hampir 2 juta warga Prancis dan 9 juta kilometer persegi (3,47 juta mil persegi) dari zona ekonomi eksklusif (ZEE), kata Parly. Wilayah Prancis di Samudra Hindia dan Pasifik termasuk Mayotte, La Réunion, Kaledonia Baru, dan Prancis Polinesia.

Setelah ditinggalkan dari dua inisiatif Indo-Pasifik yang dipimpin Amerika Serikat – dialog strategis Quad dan pakta pertahanan AUKUS – Prancis melihat negara-negara Asia Tenggara untuk menjalin hubungan, dan seperti pernah dinyatakan Prancis, Indonesia adalah “jantung strategi Prancis di kawasan Indo-Pasifik.”

Baik Quad dan AUKUS disebut dibentuk untuk melawan pengaruh China yang berkembang di Indo-Pasifik, terutama di Laut China Selatan di mana China memegang klaim besar wilayah yang disengketakan oleh negara-negara tetangganya.

Meski bukan merupakan pengklaim teritorial di Laut China Selatan, zona ekonomi eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan klaim China. China telah menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas di wilayah yang menurut Indonesia adalah wilayah kedaulatannya.  

Dibentuknya AUKUS September lalu menjadi perhatian Indonesia dan juga Prancis.

Indonesia “sangat prihatin dengan berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan itu,” kata sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia saat itu.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Parly, Jokowi menyambut baik kesepakatan pertahanan Indonesia – Prancis itu, demikian menurut pernyataan yang dikeluarkan kantor Sekretariat Presiden.

Keduanya membahas cara untuk berkontribusi pada perdamaian di Indo-Pasifik, termasuk melalui pertemuan rutin antara menteri pertahanan kedua negara dan menteri luar negeri di bawah forum yang disebut 2+2, kata pernyataan itu.

“Mekanisme dialog 2+2 kita akan menjadi forum strategis untuk mewujudkan visi Indo-Pasifik yang damai dan sejahtera,” kata Jokowi.

'Mengkompensasi kerugian Prancis'

Teguh Nasution, pengamat pertahanan dan hubungan internasional lulusan Universitas Indonesia (UI), mengatakan kontrak yang diteken hari ini dengan Prancis sebagai bagian dari realisasi modernisasi persenjataan untuk TNI AU yang terhambat karena kegagalan pembelian Sukhoi-35.

“Karena seharusnya program modernisasi alutsista untuk AU itu terjadi di MEF tahap II,” yaitu periode tahun 2015-2019, kata Teguh kepada BenarNews, merujuk kepada daftar kebutuhan kekuatan minimum yang harus dipenuhi TNI.

“Tapi programnya molor akibat faktor eksternal, jadi penandatanganan pembelian pesawat tempur baru diteken di program MEF tahap III ini,” kata Teguh.

Pengamat mengatakan kerjasama Prancis dan Indonesia juga merupakan bagian dari upaya Paris untuk merangkul kawasan Indo-Pasifik menyusul kehadiran pakta keamanan Australia, Inggris, dan AS (AUKUS) yang ditujukan untuk menghalau pengaruh China.

AUKUS memungkinkan Canberra memiliki armada kapal selam bertenaga nuklir dengan kemampuan jelajah bawah laut tanpa batas dan sulit terdeteksi. Kerja sama itu membatalkan rencana pembelian kapal selam bertenaga diesel oleh Australia kepada Prancis senilai senilai US$65 miliar atau setara Rp928 triliun.

Teguh menambahkan, bagi Paris, realisasi pembelian jet tempur Rafale oleh Jakarta adalah bentuk kompensasi dari kerugian mereka karena kegagalan pembelian kapal selam oleh Australia.

“Program Rafale ini berhasil menggeser kekalahan Prancis di Australia yang sekaligus juga mengambil kembali posisi mereka di kawasan Indo-Pasifik melalui Indonesia,” kata Teguh.

Pada bulan Desember, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo mengumumkan bahwa Indonesia telah membatalkan kesepakatan untuk membeli jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia, dan sebaliknya mengarahkan pilihannya pada jet tempur AS  F-15 dan Rafale Prancis.

Tria Dianti di Jakarta berkontribusi pada artikel ini.

Versi ini diperbarui dengan pernyataan pemerintah AS menyetujui kemungkinan penjualan pesawat F-15ID dan peralatannya ke Indonesia.