Empat menteri Jokowi tepis politisasi bansos untuk pemilu

Empat menteri yang dipanggil Mahkamah Konstitusi sebagai saksi sengketa hasil pemilihan umum pada Jumat (5/4) menepis tuduhan politisasi bantuan sosial oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjelang pencoblosan Februari lalu.

Dua kandidat presiden yang kalah yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam dalil permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) menuding Presiden Jokowi telah memolitisasi bantuan sosial sebagai bagian upaya memenangkan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi memberikan beberapa bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan umum 14 Februari, seperti bantuan 10 kilogram beras yang diberikan sejak Januari dan bantuan langsung tunai senilai Rp200 ribu yang dicairkan pada Februari.

Empat menteri yang diperiksa majelis hakim konstitusi adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar empat jam, keempat menteri kompak menepis tuduhan politisasi bansos seperti yang didalilkan kuasa hukum Anies dan Ganjar.

Kubu Anies dan Ganjar mengajukan gugatan ke MK, dimana kedua pihak mengatakan bahwa Pemilu 2024 telah dirusak oleh penyalahgunaan kekuasaan dan jual beli suara. Mereka mendesak MK untuk mendiskualifikasi Prabowo dan wakil presiden terpilih Gibran  serta menyerukan pemilu ulang.

Muhadjir menilai pembagian bansos secara langsung oleh Jokowi tidak akan mampu memengaruhi pilihan rakyat secara nasional.

Ia mengandaikan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), di mana Jokowi membagikannya di 40 titik dengan total 800.000 penerima.

"Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan Beliau bisa memengaruhi seluruh Indonesia?" kata Muhadjir.

Berdasar data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, total penerima PKH adalah 10 juta keluarga.

Wakil Ketua MK Saldi Isra sempat menanyakan perihal Jokowi yang kerap mengunjungi Jawa Tengah menjelang pemilu yang disebut banyak pihak sebagai langkah menggerus suara Ganjar di provinsi dengan jumlah pemilih ketiga terbanyak nasional itu, tapi Muhadjir menilainya sebagai hal yang normal.

Menurut Muhadjir, andaikata Jokowi sering mengunjungi suatu daerah, maka kemungkinan daerah tersebut memiliki banyak proyek strategis nasional. 

Terlebih pada pengujung jabatan, Jokowi ingin memastikan semua proyek tersebut tuntas dan tidak mangkrak, kata Muhadjir.

"Terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan simbolik bisa berpengaruh secara nasional. Saya kira, it doesn't make sense," ujarnya.

Bantahan sama disampaikan Airlangga yang menyebut penyaluran bansos merupakan mitigasi dampak El Niño yang terjadi sejak akhir tahun lalu yang telah mengganggu produksi pangan dan menyebabkan lonjakan harga, terutama beras.

"Pada periode tersebut, produksi padi menurun. Harga beras internasional dan inflasi meningkat. Itu jadi salah satu pertimbangan ada bansos," kata Airlangga.

Dia menambahkan bahwa bansos juga dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memitigasi peningkatan kemiskinan serta potensi perlambatan ekonomi.

Ketua MK Suhartoyo kemudian mempertanyakan apakah Jokowi dan menteri kabinet pernah menyinggung saat rapat terbatas bahwa pendistribusian bansos menjelang pemilu dapat dimaknai berbeda oleh masyarakat, tapi Airlangga menukas, "Tidak ada sama sekali!" 

"Bantuan ini kan kaitannya dengan El Niño. Ini program yang sifatnya bulanan. Jadi, enggak ada ekstra program yang kaitannya sama pemilu," ujarnya.

Menteri Sri Mulyani menambahkan bahwa dana bansos serta perlindungan sosial yang didistribusikan pada awal tahun ini telah disusun dan disetujui bersama DPR jauh sebelum tahapan pemilu, yakni awal 2023.

"Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan KPU (Komisi Pemilihan Umum), waktu penetapan APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 13 November 2023," kata Sri Mulyani.

Tiga hakim konstitusi juga sempat menanyakan perihal automatic adjustment yang disebut sejumlah pihak dijadikan sebagai sumber dana bansos yang disalurkan Jokowi menjelang pemilu, yang kemudian dijawab Sri Mulyani, "Saya pastikan tidak."

"Pos bansos berbeda sama sekali dan tidak dibiayai automatic adjustment," sembari menambahkan bahwa presiden juga memiliki dana operasional yang dialokasikan di APBN.

Automatic Adjustment merupakan kebijakan kementerian keuangan untuk memblokir 5% dari total alokasi anggaran tiap kementerian dan lembaga negara sebagai dana cadangan mengantisipasi ketidakpastian ekonomi.

Sementara Tri Rismaharini mengatakan praktik pencairan bansos di awal tahun sudah berlangsung jauh sebelum dirinya menjabat menteri sosial. 

"Awal tahun anggaran dicairkan ini bahkan sejak sebelum saya menjadi menteri," ujarnya.

Hakim Ketua Suhartoyo dan tujuh hakim lainnya mendengarkan kesaksian para menteri tersebut, sementara hakim Anwar Usman, yang merupakan ipar dari Jokowi, tidak ikut dalam sidang itu.

Anwar diturunkan dari jabatan Ketua MK pada November 2023 karena pelanggaran etika terkait keputusannya mengubah kriteria usia calon presiden dan wakil presiden.

Keputusan tersebut membuka jalan bagi keponakannya - putra dari Jokowi, Gibran, untuk  mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo. Anwar diizinkan untuk tetap menjadi hakim MK, namun dilarang berpartisipasi dalam proses sengketa pemilu.

“Pernyataan sangat normatif dan teknis”

Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro menilai pernyataan keempat menteri di persidangan MK terlalu normatif lantaran hanya menjelaskan teknis pekerjaan.

"Semestinya mereka (menteri) dapat lebih menjelaskan dengan gamblang apa beda ketika bansos diberikan saat pemilu atau tidak ada pemilu," ujar Siti kepada BenarNews.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Antikorupsi, Usman Hamid, mendesak hakim konstitusi untuk tetap memanggil Presiden Jokowi kendati hakim Arief Hidayat telah mengatakan tidak elok jika Jokowi dipanggil ke persidangan sengketa pemilu.

"Itu hanya bisa diungkapkan secara utuh jika presiden diminta keterangannya," ujar Usman dalam keterangan diterima BenarNews.

Adapun pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta hakim MK untuk turut memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam dugaan politisasi bansos.

Pasalnya Zulkilfi saat berkampanye di Kendal, Jawa Tengah, pada Desember 2023 sempat menyebut bahwa bansos berasal dari Jokowi yang merupakan orang tua Gibran, sehingga harus memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

"Pernyataan Menteri Perdagangan itu harus dikejar oleh hakim," ujar Fickar kepada BenarNews.