Menagih Janji Jokowi untuk Rakyat Papua

Presiden Joko “Jokowi” Widodo berkunjung ke Papua untuk keempat kalinya sejak ia berkampanye sebagai calon presiden. Belum genap dua tahun jadi presiden, Jokowi sudah tiga kali bertandang ke Papua.

Desember 2014, dia merayakan natal bersama warga Papua. Kemudian, kunjungan kerja pada Mei 2015. Terakhir adalah kunjungan pada 29 Desember 2015 hingga 1 Januari 2016. Jokowi akan merayakan malam pergantian tahun di Kabupaten Raja Ampat.

Kunjungan Jokowi kali ini diawali dengan penanaman kapsul waktu di Merauke yang berisi Impian Indonesia 2015-2085. Dalam kapsul yang kabarnya kapsul waktu itu akan dibuka tahun 2085 terdapat tujuh harapan Jokowi yang ditulis tangan.

Jokowi juga meninjau proyek pembangunan Pelabuhan Samudra Perikanan Kabupaten Merauke. Di sini, dia mengultimatum Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pijiastuti agar segera menyelesaikan proyek pelabuhan ini pada 2016. Jika tidak diprogramkan, Presiden memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengambil alih proyek tersebut.

Kunjungan Jokowi kemudian dilanjutkan ke Wamena untuk meresmikan beberapa bangunan baru di ibukota Kabupaten Jayawijaya ini, termasuk Bandara Wamena. Mantan Wali Kota Solo ini kemudian kembali ke Merauke untuk melanjutkan kunjungannya ke Sorong dan menutup  tahun 2015 di Raja Ampat.

Apakah rakyat Papua menunggu kedatangan Presiden Indonesia ini seperti janjinya untuk berkunjung ke Papua tiga kali setahun? Bukan kunjungan yang diharapkan masyarakat Papua. Tapi pembuktian beberapa janji Jokowi sejak ia berkampanye. Itulah yang ditunggu masyarakat Papua.

Dialog antara Jakarta dan Papua, pengungkapan kasus penembakan empat siswa di Paniai dan pembangunan Pasar Mama-mama Papua adalah tiga janji Jokowi yang dinantikan rakyat Papua. Selain itu janji-janji lainnya seperti pembangunan rel kereta api di Papua Barat juga tak kalah penting.

Menanti janji dialog

“Tidak seperti sebelumnya yang lebih mengedepankan pendekatan keamanan dan ekonomi dalam menangani masalah Papua. Presiden Jokowi lebih mengedepankan pendekatan dialog yang lebih meningkatkan martabat rakyat Papua,” kata Jaleswari Pramodhawardani, Staf Khusus Sekretaris Kabinet,  Maret lalu.

Soal dialog ini, masyarakat Papua menginginkan dialog setara, antara rakyat Papua dengan Pemerintah Indonesia.  Namun Presiden Jokowi hingga kunjungan ketiganya ke Papua belum memberi sinyal pendekatan dialog seperti apa yang ia maksudkan.

Pater Neles Tebay, penggagas dialog Jakarta dan Papua berharap pada Jokowi dalam kunjungannya kali ini, Presiden bisa memperjelas maksudnya tentang pendekatan dialog untuk meningkatkan martabat warga Papua. Setidaknya, presiden memberi sinyal bahwa pemerintah punya komitmen untuk berdialog dengan rakyat Papua.

“Sinyal ini bisa dalam bentuk penyampaian komitmen pemerintah untuk berdialog dengan semua elemen masyarakat Papua, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau mengumumkan tentang penunjukan seorang pejabat tinggi negara setingkat menteri untuk mengurus dialog demi penyelesaian masalah Papua,” kata Pater.

Mervin Sadipun Komber, seorang anggota DPD asal Papua berharap kepada Jokowi untuk bisa memberikan kado Tahun Baru 2016 kepada rakyat Papua berupa agenda dialog pada 2016 serta mempercepat pemekaran daerah-daerah di wilayahnya.

“Dialog atau komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat dan rakyat Papua atau lebih dikenal Dialog Jakarta – Papua adalah salah satu solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di tanah ini,” kata Komber.

Menurutnya, dialog tersebut harus bermuara pada ditemukannya “road map” bagi rakyat Papua menuju tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera dalam kerangka NKRI.

Jokowi akan disomasi

Janji Jokowi membangun pasar untuk mama-mama Papua, juga disoroti masyarakat Papua, karena pasar ini tak kunjung dibangun. Padahal Jokowi menjanjikan ini saat ia berkampanye ketika pemilihan presiden, tahun lalu.

“Kini mama-mama Papua menanti janji Jokowi membangunkan pasar permanen. Penembakan di Paniai yang mengakibatkan empat siswa SMA dan melukai belasan masyarakat sipil juga hingga kini belum terungkap. Kini masyarakat Papua menunggu Jokowi memenuhi janjinya mengungkap penembakan itu,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Politik, Hukum dan HAM, Orgenes Wanimbo Tolli Wone.

Saat ditanyai wartawan di Wamena, Jokowi mengatakan bahwa pasar akan segera dibangun setelah masalah lahan diselesaikan. Tapi, Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) mengaku kecewa karena presiden tak menepati janji kampanyenya.

“Kami akan somasi Presiden Jokowi dan Gubernur Papua pada Januari tahun depan. Tidak ada tanda-tanda pasar yang dijanjikan presiden akan dibangun. Dari waktu ke waktu hanya baku tolak soal lahan. Kalau ada niat, Damri bisa dipindahkan ke lokasi baru dan pasar bisa mulai di bangun,” kata Robert Jitmau, Sekretaris Solpap dengan nada kecewa.

Presiden Jokowi juga didesak segera menepati janjinya untuk menyelesaikan kasus penembakan empat siswa di Paniai pada 8 Desember 2014.

“Natal tahun lalu, Presiden janji menyelesaikan kasus penembakan siswa di Paniai secepat-cepatnya. Tapi sudah setahun, presiden belum membuktikan janjinya itu,” ujar Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobay.

Dia menambahkan kalau Jokowi bisa menyelesaikan kasus penembakan empat siswa ini dengan membawa para pelakunya ke pengadilan, maka kekerasan aparat negara terhadap Orang Asli Papua bisa dihentikan.

“Kalau kekerasan dibalas dengan kekerasan, maka hanya akan melahirkan dendam. Dendam akan melahirkan kekerasan. Itu siklus kekerasan yang selama ini terjadi di Tanah Papua,” tutur Gobay.