Pengamat: Jepang-Indonesia perkuat kerja sama maritim untuk adang pengaruh China
2025.01.13
Jakarta

Kemitraan keamanan maritim Jepang yang semakin erat dengan Indonesia menegaskan strategi Tokyo untuk menghadapi pengaruh China yang semakin besar di kawasan Indo-Pasifik sekaligus memperkuat stabilitas regional dan melindungi jalur perdagangan penting, kata pengamat.
Sebagai negara yang sangat bergantung pada jalur perdagangan laut, Jepang menyadari betul pentingnya mengamankan rute maritim yang menghubungkan Asia Timur dengan dunia, kata para ahli.
‘’Jepang memiliki kepentingan besar untuk memiliki hubungan pertahanan dan militer yang erat dengan Indonesia, khususnya terkait dengan keamanan maritim di Laut China Selatan dan Selat Malaka,’’ kata Raden Mokhamad Luthfi, seorang pakar pertahanan dari Universitas Al Azhar.
‘’Jepang merasa perlu bekerja sama dengan Indonesia untuk mengamankan kepentingan jalur perdagangan dan energinya yang hampir seluruhnya melewati Laut China Selatan dan Selat Malaka,’’ katanya kepada BenarNews.
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba sepakat untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara, dengan penekanan khusus pada sektor pertahanan dan keamanan laut, dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor pada Sabtu.
"Kunjungan ini mencerminkan komitmen kuat kedua pihak untuk memperkuat kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Jepang dan mengembangkan kerja sama lebih intensif di bidang pertahanan," kata Prabowo.
Jepang berkomitmen untuk menyediakan bantuan berupa kapal patroli kecepatan tinggi yang akan meningkatkan kemampuan penegakan hukum maritim Indonesia. Dukungan ini akan disalurkan melalui kerangka Official Security Assistance (OSA) Jepang, yang pertama kali diterapkan dalam kerja sama dengan Indonesia.
Laut Natuna Utara, perairan di Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya alam dan merupakan jalur pelayaran internasional penting, menjadi salah satu titik fokus kerja sama ini.
Beni Sukadis, pengamat militer dari Marapi Consulting mengatakan kembalinya Jepang memberikan kapal patroli kepada Indonesia sangat terkait dengan situasi di Laut China Selatan.
“Jepang merasa negara-negara Asia Tenggara memiliki hak untuk meningkatkan kapabilitas maritim, melalui Angkatan Laut dan penjaga pantai dalam menjaga kedaulatan negara,” ujar Beni kepada BenarNews.
Jepang dan China telah lama bersaing untuk mempengaruhi Asia Tenggara, pasar bernilai lebih dari $3 triliun dengan sekitar 700 juta penduduk. China adalah mitra dagang utama ASEAN, dengan total perdagangan mencapai $911,7 miliar pada 2023, sementara Jepang berada di posisi keempat, menurut analisis HSBC Holdings Plc.

Analis juga meyakini bahwa Jepang dan Indonesia akan membuat kapal perang atau fregat bersama sebagai bagian dari kerja sama pertahanan antara kedua negara.
Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mengatakan bahwa dukungan Jepang ini tidak hanya dimaksudkan untuk merespon pelanggaran yang dilakukan oleh China, tetapi lebih sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas penegakan hukum maritim Indonesia secara menyeluruh.
‘’Menurut saya, ini lebih tepat dipandang sebagai bagian dari upaya bersama untuk membangun ekosistem keamanan regional yang lebih kolaboratif melalui kemitraan dengan ASEAN, termasuk memastikan jalur perdagangan yang aman dan bebas dari potensi gangguan,’’ kata Khairul kepada BenarNews.
‘’Kerja sama ini tidak hanya bertujuan untuk mengantisipasi dinamika geopolitik tertentu, tetapi juga menegaskan komitmen bersama untuk menjaga kebebasan navigasi, menghormati hukum internasional, dan menciptakan arsitektur keamanan yang stabil di kawasan Indo-Pasifik,’’ ujarnya.
Khairul memperkirakan kerjasama pembuatan kapal fregat akan mengacu pada teknologi kelas Mogami yang dikenal dengan efisiensi operasional, desain stealth untuk mengurangi deteksi radar, dan kemampuan multirole yang mencakup misi patroli, anti-kapal selam, serta pertahanan udara.
“Jika terealisasi, kapal yang dikembangkan bersama itu tentunya harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis Indonesia. Misalnya terkait kemampuan patroli panjang, efisiensi bahan bakar, dan fleksibilitas misi untuk mengatasi berbagai tantangan keamanan maritim yang dihadapi Indonesia,” terang Khairul kepada BenarNews.
Luthfi menambahkan penawaran Jepang untuk membangun fregat bersama sebenarnya telah dilakukan Jepang sejak 2020, namun Indonesia lamban memberikan tindak lanjut karena sedang memfokuskan anggaran untuk infrastruktur dan pembangunan ibu kota baru.
“Mengingat Jepang memiliki konstitusi yang membatasi penjualan produk pertahanan sejenis, maka kerja sama pembangunan bersama fregat dengan bantuan dari Jepang adalah tawaran yang sangat menarik,” ucap Luthfi.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengaku proposal kerjasama pembuatan kapal perang yang diberitakan media Jepang tidak dibahas saat Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsoeddin bertemu dengan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatabi pekan lalu.
“Sementara belum ada poin itu,” ujar dia kepada BenarNews.
Frega juga mengatakan dia tidak tahu apakah tawaran itu disampaikan Ishiba saat bertemu Prabowo.
BenarNews juga telah menghubungi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, namun tak memperoleh balasan.
Luthfi dari Al Azhar Indonesia mengatakan Jepang sudah membaca jika China telah berupaya mendekati Indonesia dalam bidang pertahanan dengan menawarkan sejumlah kapal militer.
“Bisa dikatakan, Jepang tidak mau kalah dengan China yang sedang berupaya meningkatkan hubungan pertahanan dan militer dengan Indonesia di era Pemerintahan Prabowo,” ujar Luthfi.
Pada Jumat lalu, Kepala Staf Gabungan Komisi Militer Pusat China Jenderal Liu Zhenli melakukan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan.
Dalam pertemuan itu, salah satu isu yang dibahas adalah rencana untuk meningkatkan kegiatan latihan militer bersama serta pelaksanaan pertemuan Indonesia-China yang menghadirkan menteri pertahanan dan menteri luar negeri dari kedua negara yang akan dilakukan di Beijing pada tahun ini, menurut keterangan Kementerian Pertahanan.
Juli lalu, Kementerian Pertahanan mengakui bahwa Perusahaan milik pemerintah China, China State Shipbuilding Corporation (CSSC) telah menawarkan kapal perusak dan kapal selam S26T kepada Jakarta. Tak hanya ituk China berjanji akan menambahkan kapal perusak dengan harga murah sekiranya Indonesia mau membeli kapal selam China, lansir Kompas.