Indonesia kerahkan kapal perang untuk pantau kapal penjaga pantai China

Pejabat-pejabat Indonesia mengatakan mereka tidak khawatir dengan keberadaan kapal penjaga pantai terbesar China di Laut Natuna.

Jakarta telah menyiagakan kapal angkatan laut dan pesawat patroli ke wilayah itu untuk memantau pergerakan kapal China, tetapi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali, mengatakan semuanya “terkendali.”

Namun analis-analis di Vietnam khawatir bahwa kehadiran kapal China mungkin menandakan kebuntuan yang berkepanjangan di perbatasan maritim yang baru.

Vietnam dan Indonesia bulan lalu menyelesaikan negosiasi tentang batas-batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara kedua negara. “Sembilan garis putus-putus” imajiner yang digunakan Beijing untuk membatasi apa yang disebutnya “hak historis” di hampir 90% wilayah Laut China Selatan berada di dalam batas-batas ZEE tersebut. 

ZEE memberi negara akses eksklusif ke sumber daya alam di perairan dan dasar laut.

Hanoi dan Jakarta belum mengungkapkan perincian perjanjian tersebut dan China belum memprotes secara resmi, tetapi kapal penjaga pantai terbesar Beijing telah berada di wilayah antara Vietnam dan Indonesia sejak 30 Desember 2022.

CCG 5901, yang juga kapal penjaga pantai terbesar di dunia, masih berada di kawasan tersebut pada Selasa (17/1), menurut pelacak kapal Marine Traffic.

‘Tidak ada masalah'

Juru bicara kedutaan besar China di Jakarta mengatakan kepada BenarNews bahwa kapal mereka berlayar "di wilayah laut yang menjadi yurisdiksi China berdasarkan hukum-hukum nasional dan internasional."

Pengadilan arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2016 memutuskan bahwa "sembilan garis putus" tidak sah namun Beijing selama ini selalu menolak putusan tersebut, dan berkeras bahwa China mempunyai yurisdiksi atas semua wilayah yang berada dalam garis-garis putus tersebut.

Pejabat China pada waktu itu mengatakan bahwa sembilan garis imajiner itu "tujuannya adalah untuk keamanan dan ketertiban di laut."

Merespon keberadaan kapal penjaga pantai China tersebut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan kepada BenarNews pada hari Selasa "kami menyiagakan setidaknya tiga atau empat kapal perang di Natuna dan satu pesawat udara patroli laut."

Ali menambahkan bahwa TNI Angkatan Udara (TNI AU) juga akan mengerahkan sejumlah drone untuk "patroli bersama di Laut Natuna Utara."

"Tidak ada masalah," ujarnya.

Satya Pratama, mantan kapten di Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengatakan bahwa keberadaan kapal-kapal perang di wilayah itu "bukanlah sesuatu yang tidak normal."

"Kapal TNI AL patroli secara regular di wilayah tersebut, jadi saya tidak melihat keberadaan kapal-kapal tersebut di sana akan mengekskalasi ketegangan yang ada," ujar Pratama kepada Radio Free Asia.

"Hal ini pernah terjadi sebelumnya. Ini hanya bentuk kirim pesan dari setiap pihak," katanya sambil menambahkan bahwa "tidak ada yang mau menambahkan ketegangan di wilayah tersebut", dimana pemerintah Indonesia belum lama ini meluncurkan rencana pengembangan proyek minyak dan gas.

Awal bulan ini, Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyetujui rencana pengembangan lapangan minyak dan gas Tuna atau Blok Tuna di kawasan Natuna Utara.

Blok Tuna seluruhnya berada di dalam ZEE Indonesia dan hanya berjarak 13 km dari perbatasan ZEE Vietnam, tetapi wilayah tersebut sering dikunjungi oleh penegak hukum dan kapal penangkap ikan Tiongkok.

Kekhawatiran Vietnam

Indonesia, Vietnam, dan Malaysia menuduh China mengganggu kegiatan eksplorasi minyak dan gas mereka dengan sering adanya serangan oleh penjaga pantai China dan kapal-kapal milisi maritim, yang menyebabkan konfrontasi.

Analis-analis di Vietnam mengatakan pengerahan CCG 5901, yang dijuluki kapal "monster" dan dipersenjatai dengan senapan mesin berat, mungkin merupakan tanggapan China terhadap perjanjian pembatasan maritim Vietnam-Indonesia.

Le Hong Hiep, Senior Fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute di Singapura, mengatakan wilayah operasi kapal penjaga pantai China “sangat dekat dengan batas yang seharusnya antara Vietnam dan Indonesia,” dan itu merupakan indikasi protes China.

Viet Hoang, seorang analis dan dosen universitas Vietnam lainnya, mengatakan dia khawatir hal ini mungkin menandakan “ketegangan yang berkepanjangan di daerah tersebut.”

“China tidak akan membiarkannya [kesepakatan Vietnam-Indonesia] lewat begitu saja dengan mudah,” katanya.

Pada tahun 2021, kapal survei dan penjaga pantai China berkeliaran tanpa diundang selama hampir sebulan di wilayah Natuna Utara, tempat eksplorasi minyak dan gas Indonesia sedang berlangsung.

Van Pham, yang menjalankan proyek penelitian independen yang berfokus pada Laut Cina Selatan, menunjuk ke Vanguard Bank, area lain yang menjadi perhatian Vietnam.

Vanguard Bank adalah fitur laut yang sepenuhnya terendam dimana terdapat tiga pos terdepan Vietnam, yang terletak di dalam ZEE Vietnam dan sekitar 400 km dari Kepulauan Riau di Indonesia, sebelah utara Laut Natuna.

“Kapal penjaga pantai China diketahui sering berada di sekitar Vanguard Bank, dari mana mereka memantau dan dari waktu ke waktu mengganggu kegiatan eksplorasi minyak Vietnam di dekatnya,” kata kepala administrator South China Sea Chronicle Initiative.

Vanguard Bank dikenal sebagai titik nyala Laut China Selatan antara Vietnam dan China.

Pada Juli 2019, kapal penjaga pantai China menemani kapal survei negara itu yang beroperasi di perairan Vietnam di sekitar fitur laut tersebut, dan menyebabkan terjadinya protes diplomatik dan ketegangan selama berbulan-bulan antara penjaga pantai Vietnam dan China.

Radio Free Asia (RFA) adalah layanan berita yang berafiliasi dengan BenarNews.