“Memalukan”, larangan terhadap jurnalis dalam kunjungan Prabowo ke PNG dikritik

Dewan pers Papua Nugini mengecam tindakan pelarangan terhadap seorang jurnalis BenarNews untuk meliput acara media selama kunjungan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke ibu kota Port Moresby pada Rabu (22/8).

Jurnalis Papua Nugini, Harlyne Joku, dilarang menghadiri sesi konferensi pers dengan Prabowo Subianto dan Perdana Menteri James Marape, diduga atas permintaan Kedutaan Besar Indonesia.

Larangan tersebut mendapat kritik tajam dari Dewan Media Papua Nugini, yang menyebut insiden ini sebagai “serangan terhadap media independen PNG, dan penghinaan terhadap kedaulatan politik PNG.”

“Ini bukan pertama kalinya delegasi asing yang berkunjung memberlakukan pembatasan terhadap jurnalis PNG yang meliput acara mereka,” kata Presiden Dewan Media, Neville Choi.

“Ini juga bukan pertama kalinya pejabat pemerintah PNG mengalah pada permintaan seperti itu yang menentang peliputan acara yang seharusnya dapat diakses oleh semua media terakreditasi PNG.”

Insiden ini terjadi di tengah semakin besarnya kekhawatiran tentang rencana pemerintah untuk mengatur pers melalui apa yang disebut kebijakan pengembangan media.

Prabowo mengunjungi Port Moresby dalam perjalanan pulang dari Canberra, di mana ia menyelesaikan negosiasi untuk peningkatan perjanjian pertahanan antara Australia dan Indonesia.

Joku mengatakan bahwa dia ditolak masuk di Bandara Internasional Jacksons untuk meliput kedatangan Prabowo, meskipun telah terakreditasi oleh Kementerian Luar Negeri PNG dan Departemen Informasi dan Komunikasi.

Dia kemudian diberitahu oleh seorang staf Kementerian Luar Negeri bahwa namanya telah dihapus dari daftar jurnalis yang diizinkan atas arahan pejabat Indonesia.

Joku mengajukan banding atas larangan tersebut ke kantor Menteri Luar Negeri Justin Tkatchenko, yang kemudian campur tangan untuk mengizinkannya meliput kedatangan Prabowo tetapi tidak untuk konferensi pers dengan Marape.

Meskipun kemudian diberitahu oleh seorang pejabat pemerintah Indonesia bahwa hal ini terjadi karena kesalahpahaman, dia tetap tidak diizinkan menghadiri konferensi pers bersama para pemimpin pada hari yang sama.

“Memalukan bahwa pejabat pemerintah PNG yang terlibat dalam kunjungan internasional ini membiarkan hal ini terjadi pada seorang jurnalis PNG,” kata Choi.

Kementerian Luar Negeri menolak berkomentar mengenai insiden tersebut dan merujuk pertanyaan ke kantor Marape dan Kedutaan Besar Indonesia . Kedua lembaga itu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan BenarNews.

Jurnalis PNG sebelumnya juga pernah mengalami upaya yang menghalangi pekerjaan mereka. Pada kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada tahun 2015, jurnalis lokal dilaporkan diberitahu untuk tidak mengajukan pertanyaan tentang wilayah Papua di Indonesia – yang biasa disebut sebagai Papua Barat di Pasifik.

Mereka juga dilarang menghadiri konferensi pers selama kunjungan mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull pada tahun 2017.

Baru-baru ini, jurnalis PNG tidak dapat mengajukan pertanyaan atau dilarang menghadiri briefing pers selama kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada tahun 2022.

Choi mengatakan larangan terhadap Joku semakin memprihatinkan karena pembatasan tersebut tampaknya dilakukan karena latar belakang dia dan liputan dia baru-baru ini tentang gerakan kemerdekaan di Papua.

Joku, yang berbasis di Port Moresby, lahir di Sentani di Kabupaten Jayapura dan baru-baru ini meliput pelanggaran hak asasi manusia serta upaya kelompok separatis meraih kemerdekaan di Papua.

“Kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Papua Barat oleh pemerintah Indonesia bukanlah topik tabu bagi media di PNG,” kata Choi.

Insiden pada hari Rabu itu semakin menegaskan apa yang banyak jurnalis di PNG katakan sebagai upaya pemerintah untuk melemahkan independensi jurnalis.

Marape pernah mengancam akan meminta pertanggungjawaban jurnalis atas laporan berita yang tidak disukainya dan sering mengkritik peliputan tentang kegagalan pemerintahannya dan masalah sosial di PNG.

Rencana pemerintahnya untuk mengatur media dikritik oleh jurnalis dan kelompok masyarakat sipil karena memberikan peluang bagi politisi dan pejabat untuk melemahkan peran media sebagai pengawas di negara kepulauan Pasifik ini.

Peringkat PNG dalam indeks kebebasan pers tahunan Reporters Without Borders menurun ke posisi ke-91 tahun ini dari posisi ke-59 tahun lalu. Pada 2019, negara ini menempati urutan ke-38 dari 180 negara.

Sebelum kunjungan Prabowo, Tkatchenko mengatakan kepada surat kabar nasional Post Courier bahwa akan ada pengumuman penting setelah pertemuan bilateral, namun tidak ada berita besar setelah pembicaraan tersebut.

Dengan naiknya Prabowo menjadi presiden, beberapa pengamat dan kelompok hak asasi manusia menyatakan kekhawatiran bahwa akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu di Indonesia mungkin tidak lagi menjadi agenda penting.

Mantan jenderal yang pernah menikah dengan putri presiden Soeharto ini diberhentikan dari militer pada tahun 1998 karena perannya dalam penculikan aktivis.

Saat berada di Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Prabowo dikaitkan dengan dugaan kekejaman selama invasi ke Timor Timur dan operasi militer untuk menumpas pemberontakan di wilayah Papua. Prabowo membantah tuduhan itu.