Pada KTT ASEAN, Malaysia akan Desak Junta Myanmar untuk Izinkan Pengamat Masuk

Malaysia, dalam KTT khusus ASEAN hari Sabtu nanti dimana diharapkan dihadiri oleh pemimpin militer Burma, akan menekan junta Myanmar untuk mengizinkan pengamat dari blok regional itu memasuki negara tersebut, kata pejabat tinggi Malaysia pada hari Selasa (20/4).

Menteri Luar Negeri Hisham Hishammuddin juga mengumumkan bahwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan menghadiri KTT di Jakarta itu. Ini akan membuat Muyhiddin menjadi salah satu dari empat pemimpin yang sejauh ini dikonfirmasi berpartisipasi, - selain Min Aung Hlaing dari Myanmar - dalam pertemuan tingkat tinggi 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara untuk membahas kekacauan pasca kudeta di Myanmar.

“Kami berharap dengan diskusi kami di Jakarta, Myanmar setuju untuk menerima perwakilan dari ketua ASEAN Brunei atau dari sekretariat ASEAN di Jakarta untuk memonitor dan membantu Myanmar kembali normal,” kata Hishammuddin kepada wartawan, menurut video yang dia posting di Twitter.

"Normal" yang dimaksud Hishammuddin adalah Myanmar sebelum kudeta.

Sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, angkatan bersenjata dan polisi telah menewaskan lebih dari 700 orang - kebanyakan pengunjuk rasa anti-kudeta - menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok hak asasi manusia Myanmar yang berbasis di Thailand.

Hishammuddin mengatakan dia menegaskan kembali sikap Malaysia terhadap situasi di Myanmar kepada pinpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa malam.

“Kami baru saja menerima telepon dari Sekretaris Jenderal PBB António Guterres. Kami membicarakan tentang Myanmar dan atas pendirian Malaysia bahwa kekerasan harus dihentikan; tahanan politik harus dibebaskan; dan perwakilan ASEAN harus diizinkan untuk bertemu dengan semua pihak yang terlibat,” kata Hishammuddin.

Malaysia dan Indonesia telah memelopori seruan untuk pertemuan puncak para pemimpin ASEAN terkait krisis di Myanmar, sebuah langkah yang sangat didukung oleh Singapura. Sekretariat ASEAN di Jakarta secara resmi mengkonfirmasi pada hari Selasa bahwa kantornya akan menjadi tempat pertemuan pada hari Sabtu.

Namun hingga Selasa, Muhyiddin hanyalah pemimpin ASEAN ketiga, setelah Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang mengkonfirmasi bahwa ia akan menghadiri KTT di markas besar ASEAN itu.

Juga pada hari Selasa, Brunei mengatakan bahwa Sultan Hassanal Bolkiah, sebagai perdana menterinya, akan memimpin pertemuan 24 April itu, lapor Reuters, mengutip pernyataan dari kantornya. Negara Kesultanan itu adalah pemegang kepemimpinan bergilir ASEAN tahun ini.

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha, seorang mantan pimpinan junta, mengkonfirmasi pada hari Selasa bahwa ia tidak akan hadir.

“Mengenai KTT ASEAN, saya memutuskan untuk mengirim [Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri] Don Pramudwinai untuk hadir dan saya tahu bahwa banyak negara juga mengirimkan menteri luar negeri mereka,” kata Prayuth kepada wartawan.

Bagaimana hal ini mempengaruhi tanggapan ASEAN terhadap situasi suram di Myanmar masih harus dilihat.

Khususnya, pertemuan para menteri luar negeri ASEAN, yang diadakan tak lama setelah kudeta militer, gagal mencapai konsensus untuk menuntut pembebasan segera pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi dan lainnya yang ditahan oleh militer. Sebaliknya, ASEAN hanya menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar dan mendesak dialog untuk mengakhiri krisis.

Muhyiddin 'akan tetap teguh' pada pendirian Malaysia terhadap Myanmar

ASEAN telah dikecam karena tidak dapat mencapai konsensus tentang bagaimana menangani junta Myanmar dalam lebih dari dua bulan sejak kudeta dan pertumpahan darah yang dilakukan oleh pasukan pemerintah. Blok regional itu, bagaimanapun juga, memiliki mantan pemimpin militer dan negara satu partai, seperti Brunei, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam.

Pada hari Senin, Sekjen PBB Guterres juga mengatakan dia kecewa dengan perpecahan di dalam tubuh ASEAN yang telah menghalangi adanya kebulatan pendapat dari asosiasi tersebut atas Myanmar.

Menteri luar negeri Malaysia mengatakan Muhyiddin akan menegaskan kembali kepada junta Burma bahwa mereka harus mengakhiri kekerasan dan membebaskan semua tahanan politik.

“Jenderal Min [Aung Hlaing] akan menghadiri pertemuan. Kebetulan dia akan duduk di sebelah kami tapi kami teguh dengan pendirian dan prinsip kami seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri sebelumnya,” kata Hishammuddin.

“Perdana Menteri akan tetap teguh pada pendirian Min [Aung Hlaing] selama pertemuan yang akan kami hadiri pada hari Sabtu. Saya akan memberi tahu menteri luar negeri negara lain saat saya bertemu dengan mereka tentang sikap Malaysia dan apa yang akan dibawa Perdana Menteri ke pertemuan para pemimpin ASEAN,” kata Hishammuddin.

Menjelang pertemuan khusus itu, para pejabat dari seluruh ASEAN, termasuk negara tuan rumah Indonesia, sebagian besar bungkam tentang KTT tersebut. Pernyataan Sekretariat ASEAN pada hari Selasa juga tidak memberikan informasi detil - bahkan tidak disebutkan bahwa pertemuan itu akan membahas mengenai Myanmar.

Pejabat di sekretariat tidak segera menanggapi pada hari Selasa untuk menindaklanjuti pertanyaan dari BenarNews tentang pernyataan tersebut.

Sementara itu, reaksi baru muncul terhadap ASEAN setelah tersiar kabar bahwa Min Aung Hlaing diundang ke pertemuan 24 April itu.

Pada hari Selasa, koalisi kelompok masyarakat sipil Indonesia - termasuk Amnesty International Indonesia, Milk Tea Alliance Indonesia dan Forum Asia - menyesalkan dan menolak partisipasi pimpinan junta Burma.

Koalisi itu mengatakan Myanmar harus diwakili oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang "sah" di KTT ASEAN. Ia juga mengatakan ASEAN harus mendapatkan jaminan dari junta untuk mengizinkan kelompok kesehatan dan kemanusiaan memasuki wilayah konflik di Myanmar.

Dan itu mendesak pemerintah Indonesia untuk bekerja dengan ASEAN untuk menyelidiki personel militer Myanmar yang terlibat dalam pembunuhan pengunjuk rasa pro-demokrasi sipil yang tidak bersenjata.

Irine Putri, anggota parlemen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebelumnya mengatakan bahwa Min Aung Hlaing tidak boleh datang ke Jakarta.

“Pemerintah Indonesia tidak boleh memberikan pengakuan kepada junta sebagai pemerintah Myanmar yang sah, karena rezim ini telah membantai warga sipil dan menekan gerakan demokrasi,” kata Irine dalam pernyataannya, Senin.

Irine mengatakan ASEAN harus mengundang perwakilan dari NUG, pemerintah paralel yang diluncurkan pada Jumat lalu dan terdiri dari anggota parlemen yang memenangkan kursi dalam pemilihan November 2020, yang dibatalkan oleh militer Myanmar secara paksa.

NUG menyesalkan kehadiran Min Aung Hlaing yang diperkirakan akan hadir dalam pertemuan di Jakarta.

“Jika ASEAN mempertimbangkan tindakan yang terkait dengan urusan Myanmar, saya rasa itu tidak akan berhasil kecuali bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh,” Wakil Menteri Luar Negeri NUG Moe Zaw Oo mengatakan kepada Voice of America hari Minggu.

Nontarat Phaicharoen di Bangkok dan Ahmad Syamsudin di Jakarta berkontribusi dalam laporan ini.