Utusan PBB akan Temui Para Pemimpin ASEAN Saat KTT Myanmar

Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, akan hadir di Jakarta untuk berbicara dengan para pemimpin Asia Tenggara di sela-sela pertemuan khusus ASEAN pada hari Sabtu untuk membahas gejolak di Myanmar, demikian juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Rabu (21/4).

Kehadiran Burgener akan memberikan dorongan kepada para pemimpin Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu, yang menurut analis KTT tersebut telah mendapat pukulan keras dengan keputusan PM Thailand Prayuth Chan-o-cha untuk tidak hadir.

Namun, PBB akan tetap menjadi mitra penting bagi ASEAN dan akan memberikan dukungan penuhnya kepada upaya perhimpinan tersebut di Myanmar, kata Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.

“Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB, Christine Schraner Burgener, masih berada di kawasan ini dan akan berada di Jakarta untuk berbicara dengan para pemimpin ASEAN di sela-sela pertemuan hari Sabtu, dengan fokus pada solusi politik,” kata Dujarric dalam sebuah konferensi pers.

Burgener, yang tiba di Bangkok awal bulan ini untuk pembicaraan tentang Myanmar, telah memposting di Twitter pada 9 April bahwa militer Myanmar, yang menggulingkan pemerintah terpilih pada 1 Februari, mengatakan tidak siap menerimanya.

Sejauh ini enam pimpinan dari 10 negara anggota ASEAN telah mengkonfirmasi kehadiran mereka, termasuk pimpinan militer Myanmar.

Tetapi absennya pemimpin kunci Asia Tenggara,  Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha dari pertemuan akhir pekan ini telah merusak persatuan blok regional tersebut, karena sekarang mereka tidak memiliki kekuatan untuk menekan junta Burma untuk menghentikan kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil dan memulihkan demokrasi, kata para analis.

Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing akan menghadiri KTT khusus tersebut, juru bicara militer negara itu mengonfirmasi kepada media Nikkei pada hari Rabu. Tetapi tanpa kehadiran Prayuth, yang merupakan mitra dekatnya, ASEAN mungkin lagi-lagi gagal mencapai konsensus tentang bagaimana menangani masalah junta di Myanmar, kata pengamat.

Prayuth dan pemimpin ASEAN lainnya yang tidak hadir dalam pertemuan itu dapat mengirimkan sinyal bahwa pertemuan di Jakarta pada 24 April itu tidak sepenting yang diharapkan, kata Azmi Hassan, seorang analis politik Malaysia.

“Saya pikir pertemuan tersebut harus disesuaikan dengan pentingnya kehadiran para pemimpin tertinggi negara-negara anggota untuk menunjukkan kekuatan penuh dan perhatian penuh ASEAN,” ujar Azmi Hassan kepada BenarNews.

“Jika hanya pemimpin eselon 2 atau eselon 3 yang hadir dalam pertemuan tersebut, itu akan memberi sinyal kepada junta bahwa ASEAN tidak berbicara sebagai satu suara,” kata Azmi, “sangat penting bagi ASEAN untuk menunjukkan bahwa mereka berbicara sebagai satu suara terkait setiap keputusan yang diambil atas Myanmar.”

Lebih dari 700 orang - kebanyakan pengunjuk rasa anti-kudeta - dibunuh oleh militer dan pasukan keamanan Burma sejak kudeta 1 Februari, menurut statistik terbaru dari Assistance Association for Political Prisoners, sebuah kelompok hak asasi manusia Myanmar yang berbasis di Thailand.

Siapa yang hadir?

Pada Rabu, para pemimpin Brunei, Kamboja, Indonesia, Malaysia dan Vietnam telah secara resmi mengkonfirmasi mereka akan menghadiri pertemuan blok 10 negara itu pada hari Sabtu di sekretariat ASEAN di Jakarta.

Indonesia dan Malaysia adalah dua anggota ASEAN yang pertama-tama mendorong pertemuan para pemimpin untuk membahas situasi di Myanmar.

Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh akan menghadiri pertemuan ASEAN, Kedutaan Besar Vietnam untuk Amerika Serikat mengatakan kepada BenarNews pada hari Rabu.

Thailand mengirimkan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai. Kementerian luar negeri Filipina mengatakan akan mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis tentang apakah Presiden Rodrigo Duterte akan hadir. Kantor Duterte telah menangkis spekulasi tentang kesehatannya.

Belum ada komentar resmi dari Laos dan Singapura soal siapa yang akan mewakili mereka pada pertemuan khusus tersebut.

Faktor Prayuth

Tapi ketidakhadiran Prayuth yang akan paling merugikan pertemuan ASEAN, demikian kata Syed Hamid Albar, mantan menteri luar negeri Malaysia.

Prayuth tidak menyatakan alasan atas keputusannya melewatkan pertemuan tersebut ketika dia mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa menetri luar negerinya yang akan pergi ke Jakarta menggantikannya.

Absennya Prayuth adalah sebuah kelemahan karena Thailand sangat dekat dengan Tatmadaw, sebutan untuk junta militer Myanmar, demikian kata Hamid seperti dikutip kantor berita Malaysia, Bernama.

Pada tahun 2018, Thailand menganugerahi Min Aung Hlaing “King Grand Cross of the Most Exalted Order of the White Elephant,” sebuah simbul dari kerajaan. Pada saat itu, panglima militer Myanmar mengatakan kepada media bahwa dia dianugerahi penghargaan tersebut karena "hubungan antara kedua angkatan bersenjata cukup baik," lapor Bangkok Post.

Saat itu adalah tahun ke-4 Prayuth menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand, posisi yang didudukinya setelah berhasil melakukan kudeta militer pada tahun 2014. Ketika itu ia menjabat sebagai panglima militer.

Para pemimpin militer Burma dan Thailand memiliki "chemistry pribadi", yang telah "mendorong hubungan mereka ke dataran tinggi baru," kata sebuah artikel pada Desember 2015 yang dimuat Global Asia.

“[Kemudian] Jenderal Prayuth Chan-o-cha, perdana menteri Thailand, memilih Myanmar sebagai negara asing pertama yang dikunjungi setelah perebutan kekuasaannya melalui kudeta pada Mei 2014,” kata artikel itu.

Maka, selanjutnya, ketidakhadiran Prayuth dari pertemuan ASEAN yang akan datang bukan pertanda baik bagi para pemimpin kelompok yang ingin mengirim pesan yang kuat kepada junta Myanmar, kata Hunter Marston, dari Forum Pasifik, sebuah lembaga penelitian kebijakan luar negeri.

Ini adalah "pukulan besar bagi harapan persatuan ASEAN, yang sudah cukup tipis," kata Marston melalui Twitter, menggemakan kembali pendapatnya dalam wawancara dengan surat kabar The Australian.

Dia merujuk pada bagaimana pada pertemuan di bulan Maret, para menteri luar negeri ASEAN tidak dapat mencapai konsensus dalam menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin Myanmar yang terpilih secara demokratis yang ditahan oleh militer sejak kudeta.

“Tidak hadir dalam KTT tersebut adalah pesan yang jelas untuk Min Aung Hlaing bahwa dia mendukungnya. [Ini adalah] sinyal bahwa dia [Prayuth] tidak ingin terlibat dalam desakan keras kepada Myanmar bahwa ASEAN menentang kudeta,” kata Marston.

Kehadiran Min Aung Hlaing

Saat ini ASEAN menghadapi kritik tajam karena telah mengundang Min Aung Hlaing ke KTT tersebut. Sementara ASEAN sendiri bungkam tentang siapa saja yang diundang dan siapa yang akan hadir.

Brunei yang saat ini menjadi Ketua ASEAN belum mengatakan apakah mereka telah mengundang perwakilan dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), pemerintahan bayangan yang diluncurkan minggu lalu yang beranggotakan para anggota parlemen yang memenangkan kursi dalam pemilihan drmokratis November 2020, yang dibatalkan oleh militer Myanmar secara paksa melalui kudeta 1 Februari.

Romeo Abad Arca, asisten direktur hubungan masyarakat di Sekretariat ASEAN, mengatakan kepada BenarNews pada hari Rabu bahwa dia tidak memiliki informasi tentang siapa yang akan menghadiri KTT tersebut.

“Undangan tersebut dikeluarkan oleh Brunei sebagai Ketua ASEAN. Saat ini kami belum memiliki informasi spesifik atau konfirmasi tentang siapa saja yang diundang,” kata Romeo kepada BenarNews. 

Surat elektronik BenarNews untuk menanyakan perihal daftar undangan yang dikonfirmasikan hadir kepada Brunei Darussalam juga tidak mendapatkan respons.

Oh Ei Sun, peneliti senior di Institute of International Affairs di Singapura, mengatakan, KTT dapat dikatakan berhasil jika bisa mendapatkan janji untuk menghentikan pembunuhan dan pembebasan pemimpin demokrasi yang dipenjara.

“Tidak diundangnya NUG mungkin supaya tidak membuat marah pemimpin junta, karena dia mungkin akan menolak hadir jika NUG juga akan hadir,” katanya kepada BenarNews.

“Jadi, ASEAN tampaknya terpaksa mengakomodasi keinginan dan permintaan jenderal dan junta,” ujanya.

Sementara itu, keputusan ketua junta Myanmar untuk hadir menunjukkan "dia cukup percaya diri terhadap stabilitas rezim untuk meninggalkan [negara itu] dan tidak takut pada perampas kekuasaan," kata Marston, menjelaskan alasannya di Twitter.

Semua ini tidak mengejutkan Bridget Welsh, seorang ilmuwan politik dari Universitas Nottingham di Malaysia.

“Saya tidak berharap banyak dari pertemuan tersebut karena ASEAN terpecah. Vietnam, Laos, Kamboja dan Thailand pro junta sedangkan Singapura ambivalen hal yang memungkinkan junta untuk tetap berkuasa. Ini menyisakan sekelompok kecil yang menentang,” kata Welsh kepada BenarNews.

Organisasi hak asasi internasional Human Rights Watch mendesak ASEAN untuk membatalkan undangan kepala junta Myanmar "karena perannya dalam kekejaman militer dan tindakan brutal terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi."

Hadi Azmi di Kuala Lumpur, Ronna Nirmala di Jakarta, Jason Gutierrez di Manila, dan Shailaja Neelakantan di Washington berkontribusi untuk laporan ini.