Presiden ajukan KSAL Yudo Margono sebagai Panglima TNI

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember mendatang, kata Ketua DPR Puan Maharani, Senin (28/11).

Bila disahkan DPR, Yudo akan menjadi perwira tinggi Angkatan Laut pertama yang menjabat Panglima TNI sejak 2013, sebelum Jokowi menjabat presiden.

Puan mengatakan dia menerima surat Presiden perihal pengusulan panglima TNI dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Senin sore.

“Nama yang diusulkan Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika adalah Laksamana Yudo Margono," kata Puan dalam keterangan pers di gedung DPR.

Calon panglima TNI semestinya diserahkan pemerintah pada Senin pekan lalu, tapi ditunda karena Puan masih memimpin delegasi Indonesia pada sidang parlemen ASEAN di Kamboja.

Yudo yang menjabat KSAL sejak Mei 2020 sempat digadang-gadang menjadi calon panglima menggantikan Hadi Tjahjanto pada November tahun lalu, tapi Jokowi menunjuk Andika, yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat.

Pratikno mengatakan, rotasi matra memang menjadi salah satu pertimbangan Jokowi mengusulkan nama Yudo sebagai calon panglima.

"Saya rasa itu salah satu pertimbangannya," kata Pratikno di kompleks DPR.

Sesuai regulasi, calon Panglima TNI harus sedang atau pernah menjabat posisi kepala staf angkatan di tiga matra yakni darat, laut, dan udara.

Sejak reformasi, baru dua perwira tinggi angkatan laut menjabat posisi panglima TNI yakni Widodo Adi Sutjipto (1999-2002) dan Agus Suhartono (2010-2013).

Yudo direncanakan menjalani uji kepatutan dan kelayakan pada Rabu, kata anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin.

Beberapa isu yang akan digali saat uji kepatutan dan kelayakan nanti, antara lain, terkait upaya peningkatan kapasitas prajurit dan netralitas TNI menjelang pemilihan umum 2024.

"Harapan seluruh fraksi, bahwa seluruh TNI berpedoman pada undang-undang yakni menjaga netralitas. Apalagi menghadapi pemilihan umum 2024," kata Hasanuddin yang juga pensiunan militer, dikutip dari Republika.

Tantangan Panglima TNI baru

Pengamat militer dan intelijen Universitas Indonesia Ridlwan Habib mengatakan penunjukkan Yudo sebagai hal yang tepat karena pemimpin TNI sebelumnya dari Angkatan Darat dan Udara.

“Rotasi matra ini sudah sangat pantas,” kata Ridlwan kepada BenarNews. 

Andaikata ditetapkan sebagai panglima TNI, Yudo akan menjabat sekitar setahun lantaran sudah akan memasuki usia pensiun pada November 2023 sehingga pemerintah secara aturan bakal mengusulkan nama baru menjelang akhir tahun.

Ridlwan mengatakan Yudo diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan nasional yang mulai memasuki masa rentan menjelang pemilihan umum, dan menjaga netralitas TNI.

"Tahun 2023 kan krusial karena mendekati pemilu sehingga akan ada dinamika politik yang tinggi. Saya kira itu akan menjadi tantangan terbesar Pak Yudo (Margono)," kata Ridlwan.

Pengamat pertahanan Universitas Paramadina Anton Aliabbas mengatakan Yudo harus dapat merealisasikan kebijakan non-kekerasan dalam menangani konflik di Papua.

Andika sempat menyinggung soal kebijakan reorientasi militer di Papua dan Papua Barat, tapi belakangan justru muncul kabar tambahan personel militer seiring bertambahnya komando teritorial akibat penetapan provinsi baru di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

"Masalah Papua itu akan menjadi ujian krusial bagi panglima baru," kata Anton kepada BenarNews.

“Karena reorientasi militer yang sempat diutarakan belum terlihat jelas.”

Sementara pengamat pertahanan dan militer Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie menilai Yudo merupakan sosok tepat untuk membangun kekuatan maritim mumpuni seperti cita-cita Jokowi.

Terlebih Yudo pernah menduduki posisi-posisi penting pertahanan maritim seperti Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan.

“Beliau (Yudo) mampu membuat sebuah roadmap pertahanan yang signifikan, yang menganut tiga elemen itu, power projection yang benar untuk sebuah negara maritim, readiness yang benar, dan aset yang benar,” kata Connie, dikutip dari Kompas TV.

HAM dipuji di bawah Andika

Di bawah kepemimpinan Andika, TNI mendapat pujian dari pegiat hak asasi manusia (HAM) karena kebijakannya yang menegaskan hak menjadi anggota TNI bagi keturunan anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sebagai KSAD, Andika secara resmi menyatakan telah menghapus tes keperawanan dalam ujian masuk calon prajurit perempuan atau Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad)

Anggota TNI kerap dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di daerah konflik, termasuk Papua, tapi aktivis mengatakan seringkali tentara yang melanggar tidak mendapat hukuman yang setimpal.

Pada Agustus, enam anggota TNI dituduh terlibat kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap empat warga sipil di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua.

Sebelumnya, tentara diduga membunuh siswa SD bernama Makilon Tabuni pada Februari setelah menuduhnya mengambil sepucuk senjata anggota TNI di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak.