KPK tangkap 10 orang, termasuk Bupati Labuhanbatu, dalam kasus penyuapan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (11/1) menangkap Bupati Labuhanbatu di Sumatra Utara dan sembilan pejabat setempat lainnya dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa, kata juru bicara lembaga itu.

Penangkapan ini merupakan operasi tangkap tangan perdana di awal tahun yang melibatkan sejumlah pejabat daerah, kata Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri.

“Iya benar hari ini tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu terhadap para pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan,” ujar Fikri kepada wartawan yang disiarkan online di Jakarta.

Sejauh ini, ujar dia, ada sekitar 10 orang yang ditangkap dalam kegiatan tersebut, diantaranya adalah Bupati Kabupaten Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga (43), sejumlah pejabat pemerintah kabupaten dan pihak swasta.

Ali tidak merinci tuduhan dan belum merinci status hukum terhadap Erik dan lainnya, tapi dia menyebut sejumlah uang telah disita sebagai barang bukti.

Sementara saat ini mereka yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK, ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan tangkap tangan yang dilakukan KPK di Labuhanbatu terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Erik menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu periode 2021-2024 dalam pilkada 2020 melalui pemungutan suara ulang. Setelah dilantik, Erik yang tadinya diusung partai Hanura pindah ke partai Nasdem dan saat ini menjadi Ketua DPD NasDem Labuhanbatu.

Sebelum terjun ke politik, Erik merupakan seorang dokter yang menjabat sebagai direktur di rumah sakit swasta.  

Erik menambah deretan kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi.

Sebelumnya, KPK juga menangkap Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam kasus suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City.

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud juga ditahan dan menjadi tersangka kasus suap terkait pengadaan dan perizinan di kabupaten lokasi Ibu Kota Negara baru.

KPK juga telah menangkap Bupati Meranti Muhammad Adil, Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulissa dan Bupati Kapuas Ben Brahim Bahat.

Berdasarkan data KPK, sampai September 2023, total kasus korupsi yang ditemukan KPK di daerah mencapai 1.462 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 65 persen atau 958 kasus merupakan gratifikasi dan penyuapan.

Selain gratifikasi, tindak pidana korupsi lain di daerah adalah terkait pengadaan barang dan jasa sebesar 324 kasus, penyalahgunaan anggaran sebanyak 57 kasus, pencucian uang sejumlah 57 kasus, pungutan atau pemerasan sebanyak 28 kasus, perizinan mencapai 25 kasus, serta merintangi proses KPK sejumlah 13 kasus.

Pengungkapan kasus di Labuhanbatu terjadi di tengah krisis yang melanda KPK terkait kasus pemerasan dan pelanggaran etik yang melibatkan Firli Bahuri yang sudah diberhentikan untuk sementara.

Majelis Etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan Desember meminta Firli mengundurkan diri sebagai pimpinan komisi usai terbukti melanggar kode etik berat karena bertemu dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang tengah berperkara di lembaganya.

Firli sendiri ditetapkan kepolisian sebagai tersangka pemerasan Syahrul pada akhir November 2023.

>>> Ingin mengikuti berita Pemilu 2024? Silakan klik di sini.