Kepala BIN Papua Tewas Ditembak Separatis, Presiden Jokowi Perintahkan Pengejaran

Presiden Joko Widodo pada Senin (26/4) memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap anggota kelompok separatis setelah Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) untuk daerah Papua tewas ditembak oleh gerilyawan.

Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha meninggal pada Minggu sore setelah rombongannya diserang oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, di mana empat warga sipil tewas ditembak gerilyawan bulan ini, kata BIN. 

TPNPB, sayap bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan Danny.

"Atas nama rakyat bangsa dan negara saya sampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan," kata Jokowi dalam pernyataan di Jakarta.

"Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota kelompok kriminal bersenjata. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di Tanah Air," tegasnya.

TPNPB klaim penembakan

Sementara itu, juru bicara TPNPB Sebby Sambom menyatakan pihaknya bertanggungjawab atas penyerangan yang menewaskan Danny. 

Sambom mengatakan Danny tertembak dalam kontak tembak antara TPNPB dan rombongan TNI-Polri pada Minggu.

"Markas Pusat TPNPB telah menerima laporan tertembaknya Kabinda Papua, Brigjen Gusti Putu. Dia tertembak peluru nyasar TPNPB dalam kontak senjata tersebut. Anggota kami tidak ada yang kena dalam kontak tembak itu," katanya.  

Peluru nyasar yang dimaksud di sini adalah TPNPB tidak khusus menargetkan Danny dalam aksi tembakan tersebut.

Danny tewas dalam kontak tembak saat kelompok TPNPB melakukan penghadangan dan penyerangan terhadap rombongan yang dipimpinnya, kata Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto.

“Kehadiran Kabinda Papua di Kampung Dambet adalah dalam rangka observasi lapangan guna mempercepat pemulihan keamanan pasca aksi brutal Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua di wilayah tersebut,” kata Wawan dalam pernyataan tertulis, mengacu pada pembunuhan empat warga sipil, termasuk dua guru, dan pembakaran sekolah. 

“Kunjungan pimpinan tertinggi BIN Papua di lapangan juga sebagai upaya untuk meningkatkan moril dan semangat kepada masyarakat yang selama ini terganggu oleh kekejaman dan kebiadaban Kelompok Separatis dan Teroris Papua,” ujarnya.

Wawan mengatakan jenazah Danny telah dibawa ke Timika dan Selasa pagi akan diterbangkan ke Jakarta untuk dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. 

“Satgas BIN dibantu unsur keamanan lainnya terus melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis,” ujarnya.

Agresif

Peneliti Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Sidney Jones, menilai ada strategi Organisasi Papua Merdeka (OPM ) yang mulai lebih agresif mulai akhir tahun 2018, Ketika mereka menembak mati 20 pekerja yang membangun jalan Trans Papua.

“Mereka sedikit lebih berani dan menguasai daerah, menguasai daerah di pegunungan tengah termasuk Intan Jaya, Nduga, Timika, dan Puncak Jaya,” kata Sidney kepada BenarNews.

Beberapa tahun lalu, ujar dia, kantor PT Freeport sempat diserang oleh OPM di dalam Tembaga Pura dan hal tersebut juga menjadi pertama kali bahwa OPM bisa masuk ke dalam perkantoran Freeport.

“Jelas mereka lebih agresif tapi yang lebih penting lagi, strategi pemerintah untuk melawan sama sekali tidak berhasil karena hanya kirim pasukan terus tanpa melihat kenapa kok mereka sudah lebih kuat sekarang daripada empat tahun sebelumnya, dan tiap tahunnya lebih kuat,” kata dia.

Ia menilai bahwa suatu kekeliruan besar kalau mengecap OPM sebagai kelompok teroris karena akan membuat rakyat Papua lebih marah dan juga akan menutup pintu dialog dengan kelompok bersenjata itu.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu merubah strategi untuk melawan OPM, di antaranya dengan melihat sumber keuangan dan sumber senjata mereka serta mengapa mereka bisa menguasai wilayah lebih luas.

“Sebabnya apa dicari dan kenapa selama pasukan ditambah dan dikirim ke Papua justru lebih besar kekuatan OPM jadinya,” kata Sidney.

“Pemerintah harus liat reaksi masyarakat. Saat ini masyarakat lebih merasa terjebak antara OPM dan TNI. Namun jelas bahwa kehadiran pasukan tidak berarti bahwa orang Papua lebih aman,” ujarnya menambahkan bahwa sepengetahuannya kepala BIN adalah pangkat tertinggi yang pernah dibunuh OPM selama konflik di Papua.

Hal tersebut didukung oleh pakar keamanan dan intelijen dari Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, yang mengatakan Danny merupakan korban dengan pangkat tertinggi yang pernah terjadi selama konflik di Papua.

“Ini cukup memprihatinkan, tetapi di satu sisi lainnya ini menunjukkan bahwa BIN sangat serius terhadap kondisi yang ada di Papua,” ujar Stanislaus kepada BenarNews.

Fungsi BIN yang mempunyai fungsi deteksi dini, cegah dini ancaman dibuktikan dengan kehadiran Kepala BIN daerah Papua langsung ke daerah rawan, ujarnya.

“Dia ke sana untuk memastikan kondisi di sana,” ujar dia.

Ia mengatakan kelompok separatis semakin berani menyerang rombongan aparat keamanan dan pemerintah, yang didorong oleh beberapa momentum.

Seperti misalnya pembangunan pemerintah yang semakin masif ke masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Nah ini menjadi momentum yang tidak mereka sukai termasuk kondisi kerusuhan beberapa minggu lalu, sehingga TNI Polri ke lokasi dan mengambil alih keadaan,” ujarnya

“Ketika situasi bisa diambil alih oleh aparat keamanan mereka akhirnya bereaksi,” tambahnya.

Menurut dia, negara mempunyai hak untuk mengamankan masyarakat untuk memastikan masyarakat kalau kondisi aman.

“Oleh karenanya, pemerintah juga harus pararel dalam menunjukkan kehadirannya di masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup di masyarakat Papua sehingga kepercayaan masyarakat semakin tinggi,” ujarnya.

“Ketika semakin tinggi kepercayaan maka ruang intervensi atau pengaruh kelompok KKB tidak ada lagi. Kehadiran negara dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur itu penting,” ujarnya.

Amnesty International kecam ketua MPR

Sementara itu Amnesty International Indonesia mengecam pernyataan ketua MPR Bambang Soesatyo yang mendesak pemerintah untuk menumpas KKB Papua tanpa harus mengindahkan hak asasi manusia (HAM)

"Kami sangat menyayangkan pernyataan Ketua MPR RI yang mengesampingkan HAM. Pernyataan itu berpotensi mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat," kata pimpinan Amnesty International, Usman Hamid, dalam keterangannya yang diterima BenarNews, Senin (26/4).”

“Kami mengutuk pembunuhan di luar hukum terhadap Kepala Badan Intelijen Negara Papua. Dan kami mendesak negara untuk menegakkan prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan mencari dan menuntut para pelaku pembunuhan di luar hukum di sana,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa kejadian tersebut tidak boleh digunakan sebagai justifikasi untuk memperluas pendekatan keamanan yang selama ini terbukti tidak efektif dalam menyelesaikan masalah di Papua, dan disebutnya hanya melanggengkan siklus kekerasan yang dapat memakan korban warga dan aparat keamanan lebih lanjut.