BNPB: 99 % Kebakaran Hutan, Lahan, Terjadi di Lokasi yang Sama

Sebanyak 99 persen kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia terjadi di lokasi yang sama dengan kejadian tahun lalu, walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai instruksi untuk upaya pencegahan, demikian disampaikan petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Semua daerah banyak terbakar ya itu-itu saja. Ini terkait dengan perilaku pembakaran petani sekam atau tanaman setelah panen dibakar, untuk dikonversi menjadi lahan perkebunan,” ujar Kepala Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, kepada wartawan di Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.

“Pembakaran sering dilakukan. Ada satu perkebunan bisa sampai sembilan kali terbakar, ketika nggak dijaga dibakar lagi di situ,” paparnya.

Menurut data BNPB, terdapat penurunan jumlah hotspot selama 1 Januari – 29 Agustus 2016 sebesar 61 persen dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 32.734 titik api untuk periode yang sama. Sepanjang tahun ini, tercatat 12.884 titik api.

Jumlah hotspot terbanyak ada di Riau (2.434 titik api) disusul Kalimantan Barat (1.206 titik api) dan Kalimantan Timur (1903 titik api).

“Jumlah luasan yang terbakar masih dihitung, namun dipastikan kebakaran hutan tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu,” ujar Sutopo.

Kepala Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, 29 Agustus 2016. (Tia Asmara /BeritaBenar)

Puncak musim

Sutopo memperkirakan, potensi kritis kebakaran hutan akan terjadi September 2016 karena puncak musim kemarau terjadi pada bulan tersebut. Ancaman ini terjadi di bagian utara garis ekuator seperti Riau, Kalimantan Tenga, dan Kalimantan Barat.

“Tahun lalu hotspot tertinggi juga terjadi September, sementara Oktober sudah musim hujan sehingga diperkirakan berkurang,” jelasnya.

Makanya, BNPB akan memfokuskan pemadaman dan pencegahan lintas sektor dengan memaksimalkan kinerja berbagai pihak, termasuk satgas gabungan pemadam kebakaran, warga peduli api, manggala agni, dan pemadam kebakaran.

“Melalui udara, ada water bombing dan awan buatan. Sebanyak 15 ton NaCl telah disebarkan agar menjadi hujan,” ujarnya.

Sebanyak 7.200 personil satgas darat dan udara dikerahkan untuk mengatasi karhutla di Riau. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 3.000 personil.

“Sekarang perintah presiden jelas agar pangdam, kapolda jaga wilayah. Ada reward dan punishment bagi daerah. Otomatis semua TNI dan Polri ikut terlibat,” tutur Sutopo.

BNPB juga mengerahkan 13 pesawat untuk water bombing di antaranya Helicopter Kamov, Sikorsky dan MI-171, dua pesawat Air Tractor untuk water bombing, Helicopter Bolco dan dua pesawat Casa 212.

“Untuk saat ini kami belum menerima bantuan luar negeri karena masih tetap optimis bisa menanggulangi masalah karhutla,” katanya.

Sebelumnya diberitakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan dua pesawat Bombaridier CL415 yang mampu mengangkut lebih dari 6.000 liter air.

Milik industri

Yuyun Indradi, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia mengungkapkan banyak karhutla terjadi di konsesi perkebunan milik industri yang sama seperti kasus tahun lalu.

“Bencana terjadi berulang kali karena perusahaan mengabaikan peringatan pemerintah untuk menyekat kanal-kanal agar gambut basah dan tak mudah terbakar,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima BeritaBenar.

Tapi “perusahaan lebih mengutamakan keuntungan daripada kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan memperdebatkan apakah wilayah gambut masih bisa dieksploitasi,” tambahnya.

Greenpeace mendesak pemerintah segera mengambil tindakan tegas bagi perusahaan yang lalai dan menyebabkan kebakaran hutan.

Menurut data Greenpeace Indonesia, terpantau 1.296 titik api berada di kawasan konsesi selama bulan Agustus 2016.

Dia menambahkan data kepolisian menyebut hanya menyelidiki sembilan perusahaan di Riau. Sementara itu, 85 petani pada pekan lalu telah ditetapkan sebagai tersangka di Riau.

Ironisnya, polisi telah menghentikan penyelidikan 15 perusahaan yang diduga terlibat pembakaran tahun 2015 lalu.

“Padahal kebakaran tahun lalu telah merenggut nyawa dan membuat hampir lima juta anak tidak masuk sekolah selama sebulan,” katanya.

Tahan komentar

Menanggapi keluhan Malaysia dan Singapura yang kembali mendapat “kiriman” asap dari Indonesia, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), Siti Nurbaya mengimbau semua pihak untuk menahan komentar yang tak perlu mengenai asap.

“Kita tetap menghormati keluhan yang disampaikan negara tetangga, tapi kita tidak bekerja menangani karhutla karena desakan negara lain. Tidak atas desakan-desakan,” ujar Siti dalam rilis yang diterima BeritaBenar.

Menurutnya, upaya yang dilakukan pemerintah sangat maksimal dan serius karena titik api dan sebaran asap menurun bila dibanding tahun lalu.

“Titik apinya kita kejar. Asapnya kita tangani. Pembakarnya harus diberi hukuman. Masyarakat terus kita dampingi agar membuka lahan tidak dengan cara membakar,” katanya.

Dia menambahkan, KLHK telah melakukan moratorium sementara izin pengelolaan hutan, lahan sawit dan pengelolaan lahan gambut.

“Ini salah satu langkah untuk mengevaluasi sekaligus membenahi pengelolaan sumber daya alam. Ada sanksi administratif dan gugatan perdata,” ujar dia.

Saat ini, menurutnya, ada sekitar 30 perusahaan di Indonesia yang dikenakan sanksi administratif. Selain itu, pada hampir 10 perusahaan sedang berlangsung proses tuntutan perdata.

“Selain dalam bentuk teguran keras, izin-izin perusahaan yang terbukti bersalah, akan dicabut sementara sampai pada pencabutan izin secara permanen,” pungkasnya tanpa menjelaskan jumlah perusahaan yang dicabut izinnya.