Pakar: Kampanye Terbuka untuk Jaring Undecided Voters

Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden akan memulai kampanye rapat umum yang bisa dihadiri massa berjumlah besar mulai 24 Maret hingga 13 April 2019, dengan harapan mampu menjaring suara kelompok yang belum menetapkan pilihan atau undecided voters.

"Jika merujuk teori spiral of silence, kampanye terbuka akan berpengaruh kepada undecided voters yang latah," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing kepada BeritaBenar, Jumat, 22 Maret 2019.

"Mereka yang tidak ingin memiliki pilihan berbeda dengan mayoritas, biasanya akan terpengaruh dan menetapkan pilihan."

Merujuk kepada beberapa survei, angka undecided voters memang masih tergolong besar.

PolMark, misalnya, dalam survei yang dilakukan pada Oktober 2018 hingga Februari 2019 mencatat pemilih yang belum menetapkan pilihan sebesar 33,8 persen.

Adapula SMRC mencatat undecided voter sebesar 10,6 persen dalam survei pada 24 Februari hingga 5 Maret.

Sedangkan, survei Kompas dalam periode sama yang mencatat 13,4 reponden yang belum menentukan pilihan.

"Meskipun tidak semua orang Indonesia hadir di kampanye terbuka, tapi kan kampanye itu disiarkan di televisi. Sehingga ketika orang menonton, undecided voters cenderung akan terpegaruh dan mulai menetapkan pilihan," tambah Emrus.

Tak berbeda penilaian pengamat Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin yang menyebut kampanye terbuka bakal mampu menarik undecided voters, meski tidak akan signifikan.

"Kalau memengaruhi, ya. Tapi tidak akan besar. Karena biasanya yang ikut kampanye terbuka bisa dimobilisasi. Sedangkan yang dimobilisasi secara emosional tidak terpaut," terang Ujang saat dihubungi.

Menurut Ujang, pemilih yang belum menetapkan pilihan justru akan lebih terpengaruh melalui dua debat terbuka di televisi yang tersisa yaitu pada 30 Maret dan 13 April.

"Kampanye terbuka itu hanya akan menjadi ajang unjuk kekuatan massa masing-masing calon. Untuk memengaruhi undecided voters, itu debat. Sudah terbukti," ujarnya.

Strategi kandidat

Rapat umum merupakan rangkaian kampanye terakhir pemilihan presiden 2019, setelah sebelumnya kedua pasangan calon hanya diperbolehkan menggelar pertemuan tertutup atau tatap muka secara langsung, sejak 23 September lalu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan zonasi kampanye kedua pasangan calon, masing-masing 17 provinsi.

Hal ini dilakukan agar tidak ada kandidat berkampanye di daerah yang sama dalam satu kesempatan, sehingga meminimalkan konflik pendukung.

Pasangan Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin akan memulai kampanye terbuka di zona B, yang terdiri dari Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal berkampanye di zona A yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

Setiap pasangan dan tim sukses diperkenankan berkampanye selama tiga hari berturut-turut di zona yang telah ditetapkan. Setelahnya, mereka akan bertukar wilayah untuk tiga hari ke depan.

Menurut Wakil Direktur Saksi Jokowi-Ma'ruf, Lukman Edy, kampanye rapat umum akan melibatkan seluruh partai politik yang berkoalisi, sehingga bisa dilakukan di banyak tempat dalam satu hari.

Lukman menyebut setidaknya 80 titik akan disambangi dalam sehari.

"Semuanya akan menyebar, mulai dari Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf, hingga ketua umum partai pendukung, juru kampanye, hingga calon anggota legislatif," ujarnya saat dihubungi.

Mengenai materi kampanye disuarakan kepada para pemilih, Lukman menyebut tidak jauh dari program-program kerja serta pencapaian Jokowi selama ini.

Sedangkan Ma'ruf mengatakan, selain menyarakan program, ia pun akan memanfaatkan kampanye terbuka untuk mengklarifikasi kabar bohong yang marak beredar, seperti pelarangan azan atau pelegalan pernikahan sejenis.

Sedangkan anggota Dewan Pakar tim kampanye Prabowo-Sandiaga, Drajad Wibowo mengatakan, timnya akan mengampanyekan rencana program dan menangkal fitnah yang menyasar Prabowo dan Sandiaga.

"Terutama di kawasan yang elektabilitas Prabowo masih tertinggal seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, atau Jawa Timur," katanya.

"Kami tawarkan program seperti penurunan tarif pajak, rumah siap kerja, atau fitnah pribadi Prabowo dan tudingan terkait ekstremisme."

Materi tak berubah

Emrus dan Ujang mengatakan, kedua kandidat memang tidak akan mungkin lari dari materi dan isu yang selama ini sudah kerap disuarakan.

Jokowi dikatakan masih akan berfokus mengampanyekan capaian infrastruktur seperti MRT dan menangkal hoaks.

Sedangkan Prabowo-Sandiaga akan terus menyampaikan kritik soal ekonomi.

"Selain menyerap undecided voters, masing-masing kandidat tentu juga butuh memperkuat basis pemilih mereka," kata Ujang.

Dalam survei terbaru yang digelar Kompas, selisih elektabilitas Jokowi dan Prabowo memang disebut kian menipis, yaitu 11,8 persen, menyempit dibanding survei lembaga lain yang digelar lebih awal.

PolMark sebelumnya mencatat selisih elektabilitas Jokowi dan Prabowo sebesar 14,6 persen, SMRC sebesar 25,8 persen, dan LSI sebanyak 27,8 persen.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana di laman Bisnis Indonesia menyebut Jokowi wajib berhati-hati atas menipisnya selisih elektabilitas.

Ia menilai kubu Jokowi terkesan tidak serius memobilisasi dukungan sehingga beralihnya dukungan suara kelas akar rumput ke kubu Prabowo, seperti termaktub dalam survey Kompas.

"Kubu Prabowo seperti sudah temukan pola untuk menekan petahana dari sisi capaian ekonomi, dan itu digiatkan terus. Didatangi saja terus-menerus," kata Aditya.