Kabinet “Indonesia Maju” Ditanggapi Beragam

Kabinet "Indonesia Maju" yang diumumkan dan dilantik Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Rabu, 23 Okt 2019, ditanggapi beragam kalangan pengamat dan aktivis, terutama dalam hal penanganan radikalisme, intolerasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Sambil lesehan di tangga Istana Negara, Jakarta, Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengumumkan satu persatu pembantunya, dengan menyebutkan kabinet itu akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi.

Yang pertama disebut adalah posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dipercayakan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pakar hukum tata negara, Mahfud MD.

“Beliau akan menjadi Menko Polhukam sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, dan anti-terorisme," kata Jokowi.

Sebanyak 38 orang yang mewakili partai politik dan profesional mengisi posisi menteri dan pejabat setingkat menteri di pemerintahan Jokowi periode kedua.

Beberapa wajah lama tetap bertahan, dan ada pula tokoh baru masuk ke kabinet.

Salah satunya ialah Prabowo Subianto, rival Jokowi pada dua Pemilu sebelumnya, yang dipercayai sebagai Menteri Pertahanan.

“Saya kira tugas Beliau tidak usah saya sampaikan, beliau lebih tahu dari pada saya,” kata Jokowi, saat memperkenalkan Prabowo.

Posisi lain yang menjadi perhatian publik ialah Manteri Agama yang diserahkan kepada Fachrul Razi, Wakil Panglima TNI periode 1999-2000, karena biasanya jabatan itu jatah Nadlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah.

"Pak Fachrul Razi menjadi menteri agama, bekas jenderal TNI, dari Aceh cukup tegas," tutur Jokowi.

Beberapa nama baru lain yang muncul antara lain CEO Gojek Nadim Makarim yang jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pengusaha Erick Tohir sebagai Menteri BUMN dan pengusaha media Wisnutama menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat Kapolri menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sejumlah nama lama yang tetap menjabat posisi semula di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahanan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) masih dijabat Yasonna Laoly.

“Kepada seluruh menteri kabinet, pertama jangan korupsi, menciptakan sistem yang menutup celah korupsi, kedua tidak ada visi misi menteri (karena) yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden, yang ketiga kita semua harus kerja keras, kerja cerdas dan kerja yang produktif,” tegas Jokowi.

Sejumlah catatan

Aktivis hak asasi manusia (HAM) mengkritik penunjukan Jokowi atas Prabowo, jenderal purnawirawan pada masa Orba yang dipecat dari militer karena tuduhan bahwa ia memerintahkan penculikan aktivis pro-demokrasi pada hari-hari terakhir pemerintahan Presiden Suharto tahun 1998.

"Sebenarnya, itu tidak mengejutkan. Masalah hak asasi manusia tidak menjadi perhatian baik Jokowi maupun Prabowo,” kata pendiri kelompok HAM Lokataru, Haris Azhar.

Projo, kelompok relawan pro-Jokowi, mengatakan mereka kecewa dengan dipilihnya Prabowo dan sejumlah menteri dalam kabinet “Indonesia Maju”.

"Kubu rival yang kalah dalam pilpres karena perlawanan rakyat terhadap intoleransi, antidemokrasi, dan pelanggaran HAM justru mendapat posisi yang terhormat di Kabinet," demikian sekretaris jenderal Projo Handoko dalam statemennya.

Dipilihnya kembali Yasonna Laoly sebagai Menkumham juga menuai kritik.

Di bawah kepemimpinannya banyak kebijakan hukum yang kontroversial dikeluarkan kementeriannya tanpa konsultasi yang cukup ke publik.

"Beberapa kebijakan penting itu harus dibuka, jangan sampai nanti terjadi kontroversi lagi. Itu tidak bagus bagi banyak hal terutama pertumbuhan ekonomi, investasi dan lain sebagainya," kata Direktur Eksekutif Institute Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Anggara kepada BeritaBenar.

Di bidang hukum, pemerintahan Jokowi akan melakukan revisi besar-besaran undang-undang.

“Masyarakat perlu tahu karena yang akan menerima dampak dari kebijakan itu adalah masyarakat. Persoalannya sampai sekarang prosesnya sangat tertutup,” ujarnya.

Terkait pilihan menteri untuk membendung radikalisme dan terorisme dinilai tepat oleh pengamat terorisme Ridlwan Habib, karena menurutnya radikalisme di Indonesia terus meningkat sehingga perlu penguatan di sisi birokrasi.

Penunjukan Fachrul Razi yang berbasis militer sebagai Menteri Agama, sebut Ridlwan, menjadi nilai tambah, dengan melakukan konsolidasi ke sejumlah ormas Islam maupun agama lain dalam membendung penyebaran paham radikal dan terorisme.

Menurut Ridlwan, Menteri Agama sebelumnya Lukman Hakim Saifuddin kurang mampu melakukan pendekatan tersebut.

Ridlwan juga menyebut kehadiran Tito sebagai Mendagri sangat menguntungkan untuk meredam penyebaran radikalisme, khususnya di lingkungan pegawai negeri sipil, sebab mantan Kapolri tersebut memiliki pengalaman yang mumpuni dalam menangani terorisme.

Ridlwan juga memuji penempatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan)

Sedangkan, Komisioner Komnas HAM Chairul Anam berharap kepada Mahfud MD yang jadi Menko Polhukam dapat menjadikan penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM sebagai agenda utama kerjanya karena dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi hal itu justru memburuk.

“Kami menilai tidak hanya berhenti, namun mundur. Hal ini dilihat dari prinsip HAM," kata Anam dalam keterangan tertulis.

Disesalkan NU

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian PBNU, Robikin Emhas menyatakan banyak ulama protes atas pilihan Jokowi yang menyerahkan posisi Menteri Agama kepada pensiunan TNI, bukan kepada tokoh agamawan.

"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," ujar Robikin dalam pernyataan tertulis yang diterima BeritaBenar.

Harusnya, kata dia, Kementerian Agama diisi oleh para agamawan yang paham dengan penyelesaian masalah tersebut.

"Para kiai paham Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Namun para kiai tak habis mengerti terhadap pilihan yang ada," ujarnya.

Fachrul Razi usai dilantik mengaku bahwa dia menguasai persoalan agama dan upaya membendung radikalisme.

"Saya selalu ke mana-mana temannya itu, tiap ngomong dan memang saya dari kecil, karena dari Aceh, kebetulan suka baca buku-buku agama dan saya melihat betul-betul kalau ada sampai ada pelaksanaan Islam yang radikal,” ujar Fachrul.

“Orang sudah jelas Islam itu rahmatan lilalamin. Sampai ngajak musuh, apalagi sampai membunuh, membunuh banyak manusia, pasti ada yang salah."

Berikut daftar susunan menteri Kabinet Indonesia Maju

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Mahfud MD
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
7. Menteri Dalam Negeri: Jenderal (Pol) Tito Karnavian
8. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi
9. Menteri Agama: Jenderal (Purn) Fachrul Razi
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly
11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
13. Menteri Kesehatan: dr Terawan
14. Menteri Sosial: Juliari Batubara
15. Menteri Tenaga Kerja: Ida Fauziyah
16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Arifin Tasrif
19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Basuki Hadimuljono
20. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
21. Menteri Komunikasi dan Informasi: Johny G Plate
22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
25. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT): Abdul Halim Iskandar
26. Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN): Sofyan Djalil
27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB): Tjahjo Kumolo
29. Menteri BUMN: Erick Thohir
30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati
33. Menristek: Bambang Brodjonegoro
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali
35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
37. Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM): Bahlil Lahadalia
38. Jaksa Agung: Burhanudin