Jokowi Tunjuk Direktur Utama Lembaga Pengelola Investasi Indonesia

Presiden Joko “Jokowi” pada Selasa (16/2) menunjuk Ridha Wirakusumah, bankir senior sebagai direktur utama lembaga pengelola investasi Indonesia yang selanjutnya bertugas menghimpun juga dana abadi, sebagai alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional ke depan.

Ridha adalah Direktur Utama PT Bank Permata Tbk sejak Desember 2016 dengan latar belakang pendidikan doktoral di Hong Kong dan master sains di Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Ridha juga pernah menjabat sebagai dirut General Electric (GE) Asia Pasifik dan dirut Maybank Indonesia. 

“Saya perkenalkan Ridha sebagai CEO LPI (Lembaga Pengelola Investasi). Beliau sangat berpengalaman, eksekutif senior di perbankan dan jasa keuangan, investasi, terakhir menjadi CEO di Bank Permata,” kata Jokowi, melalui siaran langsung di kanal YouTube. 

Jokowi juga mengumumkan Arief Budiman, direktur utama Danareksa, sebagai wakil ketua dewan direksi dari lembaga sovereign wealth fund (SWF) yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA) itu. Selanjutnya Stefanus Ade Widjaja sebagai direktur investasi, Eddy Porwanto sebagai direktur keuangan dan Marita Alisjahbana sebagai direktur risiko.

Stefanus adalah country head Creador Capital Group, perusahaan di bidang investasi jangka panjang di Asia Tenggara dan India, Eddy pernah menjabat sebagai direktur keuangan PT Garuda Indonesia (Persero), sementara Marita adalah manajer risiko Citibank Indonesia.

“INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional yang dijaring oleh panitia seleksi, dibantu oleh para head hunters (Lembaga perekrutan) profesional,” kata Jokowi. 

Jokowi menyebut INA sebagai mitra strategis bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung program pembangunan khususnya infrastruktur. 

“INA mempunyai posisi yang sangat strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang, dan menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional,” katanya. 

Pemerintah menargetkan INA beroperasi pada kuartal pertama tahun ini, dengan dana yang bisa terjaring mencapai sebesar U.S.$20 miliar atau sekitar Rp280 triliun selama satu hingga dua tahun ke depan. Untuk menarik dana sebesar itu, sovereign wealth fund (SWF) tersebut bakal menawarkan sejumlah aset dan proyek investasi dengan nilai berkisar U.S.$5 miliar sampai U.S.$6 miliar (Rp70-84 triliun).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pekan lalu mengatakan pemerintah telah mengantongi komitmen investasi asing senilai total U.S.$9,5 miliar atau setara Rp133 triliun yang bakal ditempatkan di INA. 

Ridha mengatakan pihaknya bakal menjaring dana dari sumber-sumber yang mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dan bersih. “Yang ingin saya tekankan, yang kami cari adalah dana modal, bukan dana pinjaman. Dana yang kalau bisa ada value added-nya,” kata Ridha dalam konferensi pers usai pelantikan, Selasa. 

Melalui INA, Ridha juga berjanji akan menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman bagi para investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. 

“Terpenting menurut saya adalah menciptakan rumah yang betul dengan profesional yang tinggi, menerapkan governance yang kuat. Dipandu Dewan Pengawas lalu dengan policy yang akan kita set juga. Tentunya kami juga akan undang profesional seperti accounting firm untuk selalu menjaga governance,” katanya. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020, Jokowi telah menunjuk Dewan Pengawas untuk INA. 

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan tiga orang dari unsur profesional Yozua Makes, Darwin C Noerhadi dan Haryanto Sahari. Kelimanya dilantik pada 27 Januari 2021. 

Cegah korupsi 1MDB

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tujuan utama penunjukan Dewan Pengawas adalah untuk memastikan INA tidak mengulang kesalahan yang sama dengan pengelolaan dana abadi oleh 1Malaysia Development Berhad (1MDB). 

“Presiden jelas menyampaikan bahwa Beliau tidak ingin terjadi 1MDB. Sehingga Beliau menyampaikan kepada kita semua, bahwa kita harus bisa membuktikan Indonesia memiliki sebuah institusi investasi yaitu SWF yang ditatakelolakan dengan baik,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta. 

1MDB adalah lembaga pengelola investasi milik Malaysia. Portofolio lembaga ini meliputi proyek pembangkit listrik dan aset energi lain di Malaysia dan Timur Tengah serta proyek real estate di Kuala Lumpur. 

Lembaga yang diluncurkan mantan Perdana Menteri Najib Razak pada 2009. Pada 2014, lembaga ini terjebak utang hingga U.S.$11 miliar. Audit yang dilakukan pengawas publik mengatakan banyak dana yang hilang di lembaga ini. 1MDB berakhir cela dengan ditemukannya penyelewengan besar-besaran hingga mencapai U.S.$4,5 miliar. 

Najib diputuskan bersalah atas korupsi 1MDB senilai U.S.$10 juta atau setara Rp145 miliar dan menerima vonis penjara 12 tahun pada Juli 2020. 

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan prinsip pengawasan INA harus setara dengan lembaga pemerintah lainnya yang diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dari sisi pelaporan juga perlu melibatkan Bank Indonesia sebagai institusi yang lebih dulu memiliki pengalaman dalam hal mengelola dana dalam jumlah besar, katanya. “Pengawasan apapun akan sulit kalau penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Investasi harus transparan,” kata Yusuf saat dihubungi. 

Investasi

Sementara itu, kinerja investasi dan penanaman modal asing (PMA) Indonesia sepanjang 2020 tercatat menurun 2,4 persen dari Rp423,1 triliun menjadi Rp412,8 triliun dari tahun sebelumnya, sebut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

Singapura dan Cina masih menjadi dua negara asal PMA terbesar Indonesia dengan nilai masing-masing U.S.$9,8 miliar dan U.S.$4,8 miliar. Posisi selanjutnya adalah Hong Kong dengan U.S.$3,5 miliar, Jepang U.S.$2,6 miliar dan Korea Selatan U.S.$1,8 miliar. 

Kinerja investasi Cina tercatat terus melonjak sejak 2018 dan berhasil menggeser Jepang sebagai investor terbesar kedua Indonesia selama dua tahun berturut-turut. 

Laporan survei ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura yang dirilis pekan lalu menunjukkan bahwa sekitar 76,3 responden di Asia Tenggara mengakui Cina sebagai negara dengan kekuatan ekonomi paling berpengaruh di kawasan, berbanding 7,4 persen untuk AS. 

Perihal sama juga berlaku bagi 49,1 persen responden yang menggambarkan Cina sebagai kekuatan ‘politik dan strategis’ paling penting di kawasan. 

Sebanyak 40,4 persen responden juga mengatakan perang dagang yang terjadi antara Cina-AS justru membawa keuntungan bagi kawasan karena relokasi perusahaan serta peningkatan investasi. Sekitar 59 persen responden asal Vietnam bersepakat dengan hal itu, sementara Indonesia dengan 49,6 persen. 

Akan tetapi, ketika responden ditanya perihal negara mana yang paling condong sebagai mitra, sebanyak 61,5 persen mengatakan lebih menyukai bermitra dengan AS, dibandingkan Cina. Angka keberpihakan terhadap AS itu meningkat sekitar 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

“Mayoritas responden khawatir besarnya pengaruh ekonomi Cina dan dikombinasikan dengan kekuatan militernya, bisa digunakan untuk mengancam kepentingan dan kedaulatan negara mereka,” tulis laporan tersebut. 

Sementara itu, dalam rilis yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri AS pada Selasa (16/2) mengatakan dalam pembicaraan via telepon antara Menteri Luar Negeri AS Antony J. Blinken dan mitranya dari Indonesia Retno Marsudi, disepakati kedua negara akan meningkatkan perdagangan dan investasi.