Jokowi Umumkan Perombakan Jabatan Enam Menteri

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Selasa (22/12) mengumumkan perombakan jabatan enam kementerian untuk pertama kalinya bagi Kabinet Indonesia Maju periode kedua di tengah situasi kirisis ekonomi dan kesehatan akibat pandemi virus corona serta kasus korupsi yang menjerat dua menteri sebelumnya. 

Jokowi menunjuk Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto, yang banyak dikecam publik karena dianggap gagal dalam menangani wabah COVID-19.

Presiden juga menunjuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka masing-masing menggantikan posisi Juliari Batubara dan Edhy Prabowo yang keduanya terjerat kasus korupsi.

“Pada sore hari yang berbahagia ini, saya bersama-sama dengan Bapak Wapres ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju,” kata Jokowi dalam telekonferensi dari Istana Negara, Jakarta, dengan didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin. 

Politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno menggantikan Wishnutama Kusubandio sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sementara Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas menggeser Fachrul Razi sebagai Menteri Agama.

Pengusaha dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Muhammad Lutfi kembali menduduki posisi Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto.  

Pelantikan menteri baru akan dilaksanakan Rabu pagi, kata Jokowi. 

Merespons pengangkatan dirinya sebagai Menteri KKP baru, Trenggono mengatakan dirinya siap menjalankan tugas dan berjanji akan cepat mempelajari isu-isu utama di sektor perikanan dan kelautan. 

“Saya bukan orang yang pandai beretorika, saya hanya ingin segera bekerja bersama seluruh pemangku kepentingan untuk kemajuan sektor bahari. Mohon doa dari masyarakat agar kita lancar dan amanah menjalankan tugas,” kata Trenggono dalam pernyataan yang dibagikan kepada wartawan. 

Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti di Jakarta berharap adanya pernyataan yang lebih tegas terkait komitmen menjalankan pemerintahan bebas korupsi dari dua menteri yang menggantikan posisi Menteri Sosial dan Menteri KKP. 

“Mereka harus bisa menunjukkan bahwa mereka ditunjuk karena menteri sebelumnya bermasalah. Karena ini persoalannya mengembalikan kepercayaan publik,” kata Trubus kepada BenarNews. 

Trubus menilai tidak akan ada banyak perubahan yang signifikan dari kinerja pemerintahan dengan adanya pergantian posisi ini, sebab penunjukkan keenamnya lebih menggunakan pertimbangan politis ketimbang fungsi dan kapasitasnya. 

Para menteri, lanjutnya, sebaiknya memiliki kemampuan menerjemahkan visi-misi presiden dan menjelaskan dengan baik kepada masyarakat. “Sekarang kan gitu, masyarakat mau pergi harus tes swab antigen tapi tidak dijelaskan dengan baik kenapa harus antigen, kenapa harus bayar segitu. Publik jadi merasa ditodong,” kata Trubus. 

“Publik sebetulnya berharap menteri-menteri, khususnya yang terkait penanganan COVID-19 diisi orang-orang yang punya integritas atau gebrakan supaya pandemi ini cepat selesai. Jangan lah publik dikasih drama-drama lagi, menterinya sibuk konflik dengan ini itu. Sudah lelah kita,” tambahnya.

Pro-kontra menteri kesehatan

Penunjukkan Budi sebagai Menteri Kesehatan menimbulkan keraguan atas efektivitas penanganan pandemi COVID-19 dari para pakar kesehatan. 

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan jabatan Menteri Kesehatan tak cukup hanya diisi oleh orang dengan kemampuan manajerial, melainkan juga keahlian dalam memahami sistem kesehatan dengan baik. 

“Kami menyayangkan Menkes dari orang non-kesehatan yang sebelumnya Wakil BUMN. Karena mengelola kesehatan dengan BUMN itu berbeda, BUMN lebih korporasi sementara Kemenkes adalah quality service-nya,” kata Hermawan melalui sambungan telepon dengan BenarNews, Selasa. 

Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, Budi pernah memegang posisi sebagai Direktur Utama Bank Mandiri dan Direktur Utama PT Inalum. Budi juga pernah menjabat sebagai staf khusus dari mantan Menteri BUMN sebelumnya, Rini Soemarno. 

Hermawan melanjutkan, pihaknya khawatir penunjukkan Budi Gunadi hanya untuk kepentingan distribusi vaksin COVID-19 saja, sementara persoalan-persoalan kesehatan lainnya tidak menjadi pertimbangan. 

“Dari sisi kesehatan yang harus diperkuat adalah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Masyarakatnya sebagai garda terdepan dalam pengendalian pandemi maupun penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Jadi sosok Menteri Kesehatan baiknya juga memahami substansinya,” katanya. 

Kendati begitu, Hermawan tetap berharap Budi mampu beradaptasi dengan cepat dan melakukan konsolidasi dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan. “Penguatan konsolidasi itu penting. Terawan saja bermasalah dengan IDI, apalagi yang non-kesehatan,” kata Hermawan.

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, juga menyampaikan harapan agar Budi tidak berfokus pada pengadaan vaksin saja, karena melandaikan kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia jauh lebih penting dari itu. 

“Kalau terkait pandemi, saya kira pesan saya tuntaskan dan tunaikan rekomendasi WHO. Kemudian ingat vaksin bukan segala-galanya dan bukan solusi tunggal. Saya tahu beliau ini sosok yang berkecimpung dalam proses (pengadaan) vaksin ini,” kata Dicky melalui pesan singkat. 

Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia per Selasa tercatat mencapai 678,125 dengan penambahan 6.347 orang dalam 24 jam terakhir. Angka kematian melonjak 172 menjadi 20.257 kasus akibat virus SARS-Cov-2. 

Kinerja Terawan saat wabah mulai menjangkit Indonesia dalam sembilan bulan terakhir mendapat sorotan tajam dari publik. Terawan dinilai gagal membawa kementeriannya sebagai garda terdepan penanganan pandemi COVID-19, alih-alih kerap mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. 

Pada Juni, Jokowi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja kabinet dalam menangani pandemi dan mengatakan tak segan mencopot menteri yang tidak kompeten.

Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis berpendapat bahwa ini adalah saat tepat untuk menyerahkan jabatan Menteri Kesehatan kepada sosok yang mengerti manajemen dan birokrasi. 

“Kita harus punya Menteri Kesehatan yang punya perencanaan manajerial yang tepat bagi kementerian. Karena kalau birokrasinya tidak dirapihin juga percuma,” kata Rissalwan kepada BenarNews. 

“Biarkan dokter mengurus hal-hal teknis, untuk kementeriannya, badannya, diberikan kepada sosok yang paham manajerial. Kita beri kesempatan untuk Pak Budi Gunadi menunjukkan kemampuannya itu,” lanjutnya. 

Pengusaha sambut positif

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani menyebut latar belakang yang dimiliki Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata yang baru ditunjuk menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha. 

“Dengan susunan baru ini, akselerasi ekonomi akan terjadi dengan lebih cepat. Menteri-menteri baru, terutama yang berurusan dengan dunia usaha sangat memahami dunia usaha sekaligus dunia pemerintahan,” kata Rosan. 

Muhammad Lutfi, calon Menteri Perdagangan baru, pada era pemerintahan Presiden Susilo “SBY” Bambang Yudhoyono juga pernah menjabat posisi yang sama. Ketika itu, Lutfi menggantikan posisi Gita Wirjawan yang mundur sebagai Menteri Perdagangan karena mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. 

Lutfi juga pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Jepang dan Amerika Serikat. 

Sosok pengusaha yang masuk dalam kabinet kali ini adalah mantan calon wakil presiden Sandiaga. 

Sandiaga mengatakan dirinya diminta Jokowi untuk membenahi sektor pariwisata terutama dampaknya pada sektor ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19. “(Sektor pariwisata) menyumbangkan lapangan kerja yang sekarang terancam karena banyak sekali masyarakat pelaku pariwisata yang terpaksa harus melakukan PHK atau mengurangi jam kerja,” kata Sandiaga, kepada wartawan. 

“Arahan dari Pak Presiden adalah untuk memastikan lima destinasi super prioritas bergegas di kala pandemi ini, siapkan diri mulai dari infrastrukturnya sampai kepada aspek seni budaya,” katanya. 

Rissalwan dari UI menambahkan, perhatian publik justru teralihkan antara kedekatan Menteri BUMN Erick Thohir dengan Lutfi dan Sandiaga ketimbang fokus pada prestasi keduanya. 

“Ini jadi semacam reuni bagi Erick dengan Lutfi dan Sandiaga. Malah jangan-jangan dua orang ini diajak Erick karena mereka teman mainnya,” kata Rissalwan. 

Rissalwan mengatakan publik juga masih ingat dengan rekam jejak Sandiaga yang pernah menjadi penasihat politik untuk anak dan menantu Jokowi yang maju dalam kontes Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemarin. “Jadi memang kelihatan sekali tidak ada alasan profesional untuk perbaikan kebijakan. Melulu soal politis,” tukasnya. 

Menteri agama versus FPI

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyoroti hal menarik dari penunjukkan pemimpin sayap organisasi massa (ormas) terbesar Indonesia sebagai Menteri Agama di tengah konflik pemerintah dengan Front Pembela Islam (FPI) saat ini. 

Sebagai Ketua Umum GP Ansor, Yaqut memiliki massa yang cukup besar dan dikenal cukup frontal menyuarakan penentangan atas kelompok-kelompok agama tertentu, kata Adi, sehingga sepak terjangnya sebagai Menteri Agama nanti akan sangat dinantikan terutama dalam menghadapi FPI. 

“Ini akan menjadi head-to-head menteri agama versus FPI,” katanya. 

Saat pendiri FPI Muhammad Rizieq Shihab kembali ke Indonesia setelah tiga tahun mengasingkan diri di Arab Saudi, Yaqut pernah meminta agar sosok tersebut tak membuat kegaduhan. 

Yaqut adalah putra dari Muhammad Cholil Bisri, salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Yaqut saat ini menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi PKB dan pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Rembang, Jawa Tengah, pada periode 2005-2010. 

Saat Rizieq kembali ke Indonesia setelah tiga tahun mengasingkan diri di Arab Saudi, Yaqut pernah meminta agar sosok tersebut tak membuat kegaduhan. 

Hubungan pemerintah dengan FPI saat ini tengah memanas pasca-penembakan yang menewaskan enam pengawal Rizieq oleh petugas kepolisian. Kubu FPI menuding aparat telah melakukan pembunuhan di luar hukum, sementara kepolisian menyebut tindakan itu tegas dan terukur karena adanya perlawanan.