Jokowi pamer keberhasilan dalam pidato terakhirnya di MPR, aktivis: laporan tidak faktual

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Jumat (16/8) menyampaikan keberhasilan yang dicapai selama sepuluh tahun pemerintahannya dalam pidato kenegaraan terakhirnya di Gedung MPR, namun aktivis dan analis menilai laporan kinerjanya itu tidak mencerminkan keadaan faktual dua periode kepemimpinannya yang akan berakhir pada Oktober ini.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang,” kata Jokowi di depan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan para undangan lainnya.

Jokowi yang mewarnai periode pemerintahannya dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran, mengatakan bahwa Indonesia telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

“Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024,” kata dia.

Ia menekankan bagaimana Indonesia berhasil menghadapi pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan geopolitik dunia yang semakin memanas.

“Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat,” kata Jokowi.

Ia menggarisbawahi meningkatnya secara signifikan indikator kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat pengangguran dari sebelumnya 5,7% turun menjadi 4,8% di tahun 2024, dan turunnya angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,83% di tahun 2024.

Sejumlah inisiatif dalam pemerintahannya seperti Kartu Indonesia Sehat disebutnya telah sukses membiayai pelayanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta per tahun. Sementara Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia.

Jauh dari kenyataan

Namun bagi para aktivis hak asasi manusia (HAM) dan sejumlah pakar, pidato tersebut dinilai jauh dari kenyataan.

“Faktanya, kondisi faktual daya beli masyarakat semakin menurun dan ancaman PHK di berbagai bidang, capaian kinerja ekonomi Jokowi juga tidak diimbangi dengan pengakuan hak-hak warga yang menjadi korban pembangunan,” kata Hasani, Ketua SETARA Institute dalam statemen yang diterima BenarNews.

Sementara, lanjutnya, Jokowi sama sekali tidak menyampaikan capaian di bidang pembangunan hukum, HAM dan demokrasi secara holistik.

“Gegap gempita gagasan di awal masa jabatan Jokowi terkait pembangunan manusia melalui kebijakan revolusi mental, sama sekali tidak diceritakan, sampai di titik mana lompatan itu dicapai. Pidato itu seperti gambaran kemunduran-kemunduran yang sebagiannya ditutupi dengan keberhasilan ekonomi,” kata dia.

Hal senada disampaikan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang mengatakan bahwa Jokowi aktif melakukan pembajakan legislasi dengan mengesahkan aturan perundang-undangan yang otoriter dan kontra produktif dengan rakyat seperti pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Mahkamah Konstitusi dan UU Ibu Kota Nusantara.

“Menjelang 79 tahun Republik Indonesia merdeka, maka dengan ini, YLBHI menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menolak laporan kinerja kenegaraan dan mencatat bahwa 10 tahun rezim kepemimpinan Presiden Joko Widodo gagal menjalankan mandat rakyat serta justru tak lebih sebagai rezim yang menindas rakyat, mengkhianati cita-cita reformasi, perusak demokrasi dan negara hukum”, demikian YLBHI dalam siaran persnya, Jumat.   

Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Djati tidak terkejut dengan isi pidato Jokowi itu karena menurutnya Jokowi ingin “supaya output-nya bisa membawa namanya dikenang, jadi yang dibawakan dalam pidato yang baik-baik,” ujarnya kepada BenarNews.

“Banyak juga kekeliruan yang dilakukan dan itu luput. Harusnya juga disampaikan dengan eksplisit kepada rakyat,” kata Wasisto.

Menurut Dominique Nicky Fahrizal, pakar politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), keberhasilan Jokowi dalam percepatan pembangunan khususnya infrastruktur patut diapresiasi, namun banyak hal lain yang tidak berjalan baik.

“Tidak dijabarkan seperti apa kualitas penegakan hukum, kepastian hukum, dan tata kelola hukum, komitmen anti korupsi, kabinet yang ramping dan kompeten, transformasi birokrasi dan good governance, jaminan kebebasan sipil yang fundamental, kebebasan pers, dan kebebasan arus informasi,” kata Nicky.

Merespons pidato Jokowi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan agar elite negeri harus konsisten mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dan jangan sibuk membangun legasi dan kepentingan diri sendiri.

“Jadilah para pemimpin negarawan yang mengedepankan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan golongan sendiri,” kata Haedar.

Tongkat estafet

Dalam pidatonya Jokowi mengatakan bahwa hari itu dia menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan nasional kepada penerusnya, Prabowo Subianto, selaku presiden terpilih.

“Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Bapak (Prabowo),” ucap Jokowi.

Dalam berbagai kesempatan Prabowo mengatakan akan melanjutkan kebijakan Jokowi, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara yang kontroversial, karena terkait berbagai permasalahan di dalamnya, seperti pergulatan untuk mendapatkan investor, konflik tanah, hingga dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkannya.

Prabowo didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, ke luar sebagai pemenang Pemilu 14 Februari lalu. Pada 2023 Mahkamah Konstitusi yang saat itu diketuai oleh ipar Jokowi telah mengubah persyaratan umur calon presiden dan wakil presiden menjadi bisa di bawah 40 tahun sehingga Gibran yang saat itu masih berusia 36 tahun bisa maju mendampingi Prabowo.

Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra bisa bergembira dengan dukungan yang tidak hanya diperoleh dari Jokowi namun juga pada Kamis, Partai NasDem yang semula berseberangan, resmi masuk dalam koalisi pemerintahan. Masuknya partai pimpinan Surya Paloh ini membantu ini mengamankan suara mayoritas koalisi pemerintahan di parlemen.

Partai yang membesarkan Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tampaknya akan menjadi satu-satunya partai yang menjadi oposisi setelah sejumlah partai lainnya menyatakan bergabung dengan koalisi di pemerintahan,

Walaupun menegaskan bahwa tongkat kepemimpinan diserahkan kepada Prabowo, Jokowi tidak bisa dipastikan bahwa ia akan total melepaskan diri dari pemerintahan yang akan datang.

“Jokowi meninggalkan panggung politik tapi mengunci legacy secara politis kepada Prabowo Subianto dengan pagu anggaran RAPBN untuk slot- slot yang harus dipenuhi,” kata Wasisto.

Hal yang sama disampaikan Nicky. “Yang lebih substansial adalah seberapa komitmen Beliau (Jokowi) tidak mengintervensi pemerintahan selanjutnya. Harusnya jika negarawan yang baik, ya, menyelesaikan jabatan layaknya negarawan, bukan sebaliknya masih mengintervensi kebijakan apalagi manuver politik menyandera pemerintahan selanjutnya,” tegasnya.

Pizaro Gozali Idrus berkontribusi dalam berita ini.