Jokowi: Urusan Persatuan Tidak Ada Tawar-Menawar

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyatakan akan tegas menjaga persatuan Indonesia, menyusul terjadi kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta yang menewaskan sedikitnya delapan orang setelah pengumuman rekapitulasi hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

"Bahwa urusan persatuan itu sudah tidak ada tawar-menawar lagi," kata Jokowi seusai bertemu presiden ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.

Guna mewujudkan upaya itu, tambahnya, ia pun mengaku siap bertemu sejumlah pihak untuk mendinginkan suasana, termasuk Prabowo Subianto yang telah dinyatakan kalah dalam Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Agar dilihat baik oleh masyarakat. Akan dilihat baik oleh rakyat. Mendinginkan suasana, bahwa elit-elit politik rukun-rukun saja," ujar Jokowi lagi.

Hanya saja, dia tak merinci rencana waktu pertemuan dengan penantangnya itu yang pengikutnya dalam dua hari sebelumnya melakukan protes yang berujung rusuh di ibu kota.

"Saya kira paling penting itu. Kalau elitnya rukun, baik-baik saja, di bawah akan dingin," lanjutnya.

Sedangkan Habibie mengatakan bahwa jangan sampai bangsa ini terpecah hanya gara-gara pemilu yang digelar lima tahun sekali, dimana setiap orang bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin.

"Ngapain hilang waktu, duit. Ada risiko tinggi hanya perjuangkan kepentingan mungkin seseorang, satu grup, no way. Tidak ada tawar-menawar," katanya, tanpa memerinci kelompok dimaksud.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menemui Prabowo Subianto pada Kamis petang.

Namun, Kalla enggan menjabarkan hasil pembicaraannya dengan Prabowo.

Selain bertemu Habibie, Jokowi juga telah berbicara dengan sejumlah tokoh lain, Selasa lalu, seperti Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan mantan wakil presiden Try Sutrisno.

Jokowi juga menggelar pertemuan dengan sejumlah elit politik seperti ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Komandan Gabungan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Daftar gugatan ke MK

Sementara itu, kubu pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, Jumat malam, mendaftarkan permohonan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), menggugat hasil KPU yang menetapkan kemenangan petahana Jokowi yang meraih 55.5 persen suara mengalahkan Prabowo yang meraup 44.5 persen.

Kubu Prabowo tidak menerima hasil Pilpres pada 21 Mei lalu itu, dan kembali mengklaim telah terjadi kecurangan Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis, dan ratusan pendukungnya melakukan protes yang berujung pada tewasnya delapan orang dan ratusan lainnya luka-luka dalam bentrokan pada 22 – 23 Mei di Jakarta.

Sebelumnya Prabowo juga telah mengajukan laporan tuduhan kecurangan pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun ditolak badan tersebut atas dasar tidak adanya bukti yang cukup, karena menurut Bawaslu tim Prabowo hanya menyertakan tautan berita media sebagai bukti dugaan kecurangan.

Pendaftaran permohonan gugatan Prabowo ke MK dipimpin mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

"Timnya cukup berpengalaman dan cukup cakap dalam bidang hukum," kata Penanggungjawab Tim Hukum Gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo di kediaman Prabowo.

Selain Bambang, tim hukum Prabowo-Sandi juga diisi Rikrik Rizkian, Denny Indrayana, dan Irman Putra Sidin.

Sebaliknya di kubu Jokowi-Ma'ruf Amin, tim hukum dipimpin Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Sesuai jadwal, MK akan memutus sengketa hasil pilpres pada 28 Juni 2019.

MK juga membuka permohonan sengketa hasil pemilu legislatif dan pemilihan dewan perwakilan daerah.

Juru bicara MK, Fajar Laksono menyatakan total permohonan dari dua kontestasi ini hingga Jumat sore telah berjumlah 325 kasus, yang putusan akan disampaikan majelis pada 6-9 Agustus mendatang.

Prabowo kalah dalam gugatannya di MK pada tahun 2014 perihal kekalahannya pada Pilpres 2014 dari Jokowi.

Situasi kembali normal

Hari Jumat situasi di Jakarta sudah kembali normal.

Tetapi sejumlah ruas jalan, terutama ruas di depan kantor Bawaslu, KPU, dan MK ditutup oleh kepolisian.

Sekelompok orang terlihat melaksanakan salat gaib di Jalan Thamrin, di seberang Bawaslu sekitar pukul 16.30 WIB.

Koordinator aksi, Hasri Harahap, mengatakan salat gaib digelar untuk menghormati para korban kerusuhan dan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia usai hari pencoblosan pada 17 April lalu.

Tak ada silang pendapat dengan aparat keamanan usai pelaksanaan salat gaib itu. Hasri bersama peserta aksi kemudian menyalami petugas kepolisian yang masih berjaga di seputaran kantor Bawaslu.

Tak lama usai kerusuhan, Prabowo memang sempat meminta para pendukungnya yang berunjuk rasa untuk menghindari kekerasan. Ia juga meminta aparat kepolisian untuk menahan diri.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dalam video yang dirilis kementeriannya, mengapresiasi langkah Prabowo tersebut.

"Kalau itu dilaksanakan, saya hormat betul kepada Beliau," kata Wiranto.

"Kita lihat nanti kalau seandainya masih ada niatan dari para pendukungnya, pengikutnya, untuk melakukan aksi-aksi yang rusuh, seperti yang terjadi kemarin itu, yang paling bertanggung jawab untuk menghentikan itu hanya sang pemimpin, Pak Prabowo sendiri."