Disesalkan, Kunjungan Jokowi Tak Singgung Isu HAM di Papua

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) dan aktivis hak asasi manusia (HAM) menyesalkan kunjungan Presiden Joko “Jokowi” Widodo ke provinsi itu tak menyinggung upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Bumi Cendrawasih.

“Kita sayangkan tidak ada agenda pertemuan antara presiden dengan tokoh masyarakat selama Jokowi berada di Papua Barat,” ujar Ketua DPR PB, Pieters Kondjol kepada BeritaBenar, Rabu, 6 April 2016.

Sehari sebelumnya, Jokowi berkunjung ke Kabupaten Teluk Wondama dan Manokwari untuk meresmikan proyek pelabuhan dan menyalurkan bantuan sosial. Jokowi berada di Papua Barat sekitar delapan jam.

Menurut Kondjol, seharusnya kunjungan Jokowi ke Papua Barat bisa digunakan untuk berdialog dengan tokoh-tokoh setempat dalam upaya penyelesaian persoalan di Papua dan juga sekaligus menjawab keinginan rakyat Papua agar ada dialog dengan Pemerintah Jakarta.

“Kami berharap dalam kunjungan-kunjungan berikut, Presiden melihat ini sebagai hal penting, sehingga persoalan Papua bisa dicicil penyelesaiannya,” harapnya.

Aktivis HAM Papua Barat, yang juga Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pengkajian Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, menyatakan keengganan Jokowi menyentuh isu HAM selama ia berada di Papua Barat menunjukkan ada kecenderungan seolah-olah Jakarta “sedang menyederhanakan masalah Papua sebatas kesenjangan sosial dan keterisolasian.”

“Presiden lebih memandang pembangunan infrastruktur, kesehatan dan sosial kemasyarakatan sebagai soal utama. Padahal di sisi lain ada soal-soal penting yang mestinya disinggung seperti kasus pelanggaran HAM,” tutur Warinussy.

Resmikan pelabuhan

Dalam kunjungannya di Teluk Wondama, Jokowi meresmikan Pelabuhan Kuri Pasai yang baru selesai direnovasi akhir 2015. Proses rehabilitasi yang dimulai sejak tahun 2010 menggunakan dana APBN.

Pelabuhan yang dilengkapi fasilitas perkantoran, terminal penumpang, pos jaga, rumah pompa, genset dan lapangan penumpukan kontainer itu mampu dilabuhi kapal berbobot mati 3.500 ton.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan, tahun ini akan dilalui dua kapal jalur tol laut yang melayani rute pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia.

Untuk melengkapi fungsi pelabuhan yang memiliki panjang dermaga 174 meter dan lebar 10 meter itu, tambahnya, dalam waktu dekat akan dibangun crane berjalan.

Sedangkan ketika berada di Manokwari, Jokowi menyalurkan bantuan sosial secara simbolis sebesar Rp150 miliar lebih.

Bantuan itu berupa Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 14.251 jiwa, Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) untuk 121 orang, Kartu Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT) bagi 250 jiwa, juga Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Beras Sejahtera kepada 90.547 orang.

Bantuan tersebut – paling besar untuk program beras sejahtera Rp118 miliar lebih – diserahkan Jokowi secara simbolis kepada 22 orang penerima dalam upacara yang digelar di halaman pelabuhan TNI Angkatan Laut.

Presiden Jokowi berharap bantuan-bantuan tersebut digunakan sesuai aturan, misalnya tidak memakai uang kartu KIP untuk membeli pulsa atau keperluan di luar kebutuhan yang terkait langsung dengan pendidikan anak.

Dia juga menyebutkan akan menargetkan pembangunan jalan menghubungkan Manokwari dan Teluk Wondama, yang tersisa 30 kilometer, dapat diselesaikan tahun ini.

Presiden menjanjikan perpanjangan lintasan pacu Bandara Rendani Manokwari pada tahun depan. Selain itu akan membangun bandara baru di Teluk Wondama yang bisa didarati pesawat berbadan lebar.

Aktivis Komite Nasional Pemuda Papua munjuk rasa di Kelurahan Amban,  Manokwari, Papua Barat, 5 April 2016. (Duma Sanda/BeritaBenar)

Bintang Kejora sempat berkibar

Terkait program infrastruktur, Warinussy, menilai pemerintah perlu memastikan bahwa program-program itu dapat membawa manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua.

Pasalnya, menurut dia, sebagian besar program infrastuktur di Papua tidak dapat dimanfaatkan masyarakat Papua.

“Justru akan meningkatkan arus migrasi yang akhirnya terus memarginalisasi orang asli Papua,” ujar Warinussy kepada BeritaBenar.

Ketika Jokowi sedang berada di Papua Barat, bendera Bintang Kejora sempat berkibar di pohon berukuran pendek pada lahan kosong berjarak sekitar 5 kilometer dari Bandara Manokwari.

Bendera berukuran sekitar 1 meter diduga dipasang orang tak dikenal, Selasa subuh dan baru ditemukan aparat kepolisian sekitar pukul 11. 30 WIT, bersamaan dengan ketika Jokowi sedang berada di Teluk Wondama.

Aktivis Komite Nasional Pemuda Papua (KNPB) mengaku tidak bertanggung jawab di balik aksi pengibaran bendera tersebut seperti dituding sejumlah pihak.

“Kami tidak ada sangkut paut sama sekali dengan pengibaran bendera (Bintang Kejora), ” ujar Sekretaris KNPB Mnukwar, Melkias Beanal.

Dia menambahkan meski merencanakan aksi unjuk rasa saat kedatangan Jokowi, namun KNPB dibatalkan karena tak ada ijin dari kepolisian.

Kemudian, mereka menggelar orasi di Sekretariat KNPB di Kelurahan Amban, untuk menuntut referendum bagi penyelesaian masalah Papua.