Presiden Jokowi minta dukungan China bangun IKN Nusantara

Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta China pada Selasa untuk mempercepat investasinya di ibu kota negara (IKN) Nusantara, saat bertemu dengan para pemimpin China di Beijing untuk membahas masalah kerja sama ekonomi.

Jokowi mengadakan pembicaraan terpisah dengan Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang pada pertemuan hari kedua dari kunjungan tiga harinya ke negera Tirai Bambu tersebut untuk menghadiri Forum Belt and Road Kerja Sama Internasional ketiga.

Jokowi memuji kemitraan Indonesia dan China yang menurutnya membaik secara signifikan dalam satu dekade terakhir.

“Presiden Jokowi meminta dukungan Perdana Menteri Li Qiang untuk mempercepat realisasi Investasi China di Ibu Kota Negara Nusantara,” demikian statemen yang dikeluarkan oleh kantor Kepresidenan RI setelah pembicaraan Jokowi dengan PM Li.

Jokowi mengatakan kemitraan kedua negara juga dapat meningkatkan kerja sama regional dan kolaborasi internasional, dengan perdamaian dan stabilitas sebagai faktor kuncinya, menurut pernyataan itu.

Li, sementara itu, mengatakan China mendorong lebih banyak perusahaannya untuk berinvestasi di Indonesia dan bekerja sama dalam bidang-bidang baru seperti ekonomi digital dan pembangunan ramah lingkungan, kantor berita Xinhua melaporkan.

Indonesia kesulitan menarik investor asing untuk proyek ibu kota baru, yaitu perkiraan biayanya adalah Rp466 triliun, dengan 20 persen berasal dari APBN.

Jokowi menyatakan optimismenya bahwa pemerintah dapat mulai bergerak ke arah yang baru IKN Nusantara, di Kalimantan Timur, sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024.

Dia mengatakan pemindahan ibu kota diperlukan karena Jakarta adalah kota berpenduduk 10 juta jiwa - menghadapi tantangan seperti kemacetan lalu lintas yang parah, polusi udara, dan seringnya terjadi banjir dan gempa bumi.

Konglomerat teknologi Jepang Softbank menarik rencananya untuk berinvestasi dalam proyek tersebut pada Maret 2022.

Pada Desember lalu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan perusahaan tersebut menarik diri setelah pemerintah Indonesia menganggap penawaran dari Softbank tidak adil.

Jokowi secara pribadi telah mempromosikan proyek tersebut kepada para pengusaha dalam kunjungannya sebelumnya ke China, Singapura dan Jerman pada tahun ini, namun belum mendapatkan respons signifikan.

Saat berbincang dengan Jokowi, Xi memuji kerja sama kedua negara sebagai teladan untuk Belt and Road Initiative (BRI), sebuah proyek infrastruktur global yang bertujuan untuk menghubungkan Asia, Eropa dan Afrika, menurut Xinhua.

Kedua pemimpin juga meluncurkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang merupakan proyek utama BRI, yang akan mulai beroperasi secara komersial pada 18 Oktober, setelah sejak sebulan sebelumnya beroperasi secara gratis.

Proyek KCJB dibiayai oleh pinjaman dari China Development Bank, yang merupakan 75 persen dari total biaya, dan 25 persen sisanya dari ekuitas pemegang saham Indonesia dan China.

Jalur kereta api awalnya direncanakan sebesar US$6 miliar (Rp94,3 triliun), namun membengkak sebesar US$1,2 miliar, karena meningkatnya biaya konstruksi dan kompensasi lahan. Jokowi yang tadinya berjanji tdak menggunakan APBN dalam pembiayaannya, akhirnya harus mengambil dana dari APBN untuk menutup pembiayaannya.

Pembangunan rel kereta api itu dimulai pada tahun 2016 dan semula dijadwalkan selesai pada tahun 2019. Namun, proyek ini menghadapi berbagai tantangan dan penundaan, selain karena pembengkakan biaya, juga karena keterbatasan lahan akuisisi, masalah lingkungan dan pandemi COVID-19.

Xi mengatakan Tiongkok siap memperdalam kerja sama di berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, infrastruktur, ekonomi digital, pertanian, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.

Dia juga mengatakan Tiongkok bersedia bekerja sama dengan Indonesia untuk menjunjung sentralitas perdamaian Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), mempromosikan kawasan yang terbuka dan memastikan keadilan internasional.

Jokowi mengapresiasi inisiatif Xi dan ingin menyelaraskan ASEAN Outlook terkait Indo-Pasifik dengan BRI, kata Xinhua. Prospek tersebut menguraikan kepentingan strategis ASEAN dan prinsip di kawasan.

Kedua pemimpin juga menyaksikan penandatanganan beberapa perjanjian bilateral di berbagai bidang seperti koordinasi Belt and Road, pembangunan global, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan dan inspeksi.

Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mendukung BRI.

Selain jalur kereta api, Indonesia juga berpartisipasi dalam proyek lain di bawah BRI, seperti pembangkit listrik, pembangunan kawasan industri, pelabuhan dan jembatan.

Beberapa di antaranya telah dikritik oleh para pemerhati lingkungan dan masyarakat lokal atas dampak buruknya terhadap sumber daya alam dan hak asasi manusia.

Bhima Yudhistira, direktur eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS), mengatakan pendanaan Tiongkok dalam dekade terakhir terfokus pada proyek-proyek seperti pembangkit listrik, pelabuhan, jalan raya, dan jembatan yang beberapa di antaranya mempunyai risiko tinggi terhadap lingkungan.

“Di Indonesia, masih banyak proyek yang menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara skala besar, khusus untuk smelter nikel,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dia mengatakan investasi China pada energi terbarukan jauh lebih rendah dibandingkan pada energi yang tidak terbarukan, atau kotor.

Menurut laporan CELIOS, 86 persen pendanaan China digunakan untuk pengembangan batu bara- pembangkit listrik berbahan bakar minyak, melalui China Development Bank (CDB) dan China Ekspor-Impor Bank (CHEXIM).

“Utang Indonesia ke China meningkat di atas US$20,225 miliar pada tahun 2022, dan jumlah ini akan meningkat dengan masuknya proyek Belt and Road Initiative lainnya yang telah ditandatangani,” ujarnya.

Dia mengatakan Indonesia perlu menyiapkan strategi mitigasi untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan seperti sebagai jebakan utang.