Jokowi akan minta Biden bantu hentikan perang Israel-Hamas

Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo akan meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membantu menghentikan perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, Palestina, ketika keduanya bertemu pada Senin 13 November di Gedung Putih.

Sebelum terbang ke Washington DC untuk bertemu Biden, Jokowi akan menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Minggu di Riyadh, Arab Saudi untuk membahas soal perkembangan di Gaza. 

“Dari hasil OKI nanti, saya akan diutus untuk menyampaikan kepada Presiden Joe Biden agar perang Hamas-Israel bisa segera disetop, bisa segera dihentikan,” kata Jokowi di Purwakarta, Jawa Barat, tanpa memberikan rincian detail poin-poin yang akan disampaikan.

Selain itu, Jokowi menambahkan pemerintah sedang mempersiapkan kembali pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza sembari menunggu kesiapan pesawat dan tim.

Menurut dia, antusiasme masyarakat dan organisasi untuk memberikan bantuan ke Palestina sangat tinggi, sehingga pemerintah harus mempersiapkannya secara baik. 

“Kita akan terus ajak masyarakat untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza utamanya,” jelas Jokowi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan Indonesia akan menggunakan setiap kesempatan dan agenda internasional untuk menyerukan penghentian konflik bersenjata di Palestina.

Indonesia, sambung Siti, juga akan memanfaatkan berbagai forum untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan serta meneruskan upaya-upaya internasional dan multinasional untuk menciptakan solusi dua negara. 

“Seperti ditegaskan Presiden, perang harus dihentikan,” ujarnya kepada BenarNews.

Dalam keterangan Gedung Putih, Biden akan menegaskan kembali komitmen AS guna memperdalam kemitraan kedua negara yang telah berusia hampir 75 tahun saat bertemu Jokowi.

Kedua pemimpin juga akan menjajaki peluang meningkatkan kerja sama dalam transisi energi ramah lingkungan, memajukan kesejahteraan ekonomi, memperkuat perdamaian dan stabilitas regional, serta memperkuat hubungan antar masyarakat. 

“Kedua pemimpin juga akan berkoordinasi dalam upaya memperkuat sentralitas ASEAN dan menegakkan hukum internasional serta mendorong Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” tulis Gedung Putih.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina yang dikuasai Hamas, hingga saat ini sekitar 10.500 orang di Gaza  telah tewas, di mana 4.000-an lebih adalah anak-anak, sejak militer Israel melakukan gempuran ke wilayah itu, merespons serangan Hamas ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang di Israel, dan menawan lebih dari 200 orang, termasuk anak-anak.

'Dialog harus libatkan Hamas'

Pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia Yon Machmudi mengatakan di samping genjatan senjata, Jokowi juga perlu membahas komitmen solusi dua negara dengan Biden untuk mengakhiri perang Palestina dan Israel. 

Menurut Yon, solusi damai harus diprioritaskan dengan melakukan dialog perdamaian yang melibatkan pihak yang bertikai, termasuk Hamas.

Hamas, jelas Yon, tetap harus dilibatkan dalam upaya membangun perdamaian karena kelompok ini merupakan salah satu representasi rakyat Palestina di akar rumput. 

“Tanpa melibatkan Hamas maka langkah damai akan sia-sia,” ucap Kepala Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia ini kepada BenarNews.

Yon mengatakan AS tentu masih mengingat kegagalannya dalam memaksakan pemerintahan boneka di Afghanistan. Jangan sampai kasus yang sama terjadi kembali di Palestina. 

Menurut Yon, sudah saatnya AS memainkan peran dalam dalam melindungi keberlangsungan suatu bangsa.

“Bukan nantinya dicatat dalam sejarah sebagai negara yang terlibat dalam menghancurkan suatu bangsa dengan mendukung pelanggaran HAM maupun genosida,” jelas Yon.

Sementara itu, Direktur Eksekutif the Indonesia Society for Middle East Studies, Ryantori mengatakan Presiden Jokowi juga harus meminta dua hal lain kepada Biden. 

Pertama, menghentikan bantuan militer AS kepada Israel jika ditujukan untuk menyerang Gaza. 

Kedua, meminta AS agar menekan Israel untuk tidak menghalangi akses bantuan internasional dan AS sendiri memprakarsai bantuan internasional untuk rakyat Gaza. 

“Sekarang ini eskalasi sudah meningkat ke Lebanon dan Suriah. Jika tidak diantisipasi dengan serius, kekhawatiran bahwa perang akan meluas bisa jadi kenyataan,” ujar Ryantori kepada BenarNews.

JETP diprediksi akan diangkat

Sementara itu, Peneliti Center of Economics and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana memprediksi Jokowi dan Biden juga akan membahas transisi energi yang tertuang dalam Kerja Sama Transisi Energi yang Berkeadilan (JETP) untuk Indonesia.

Andri mengatakan Indonesia dapat meminta kejelasan soal pendanaan JETP, namun di sisi lain para investor juga mempertanyakan seberapa besar Indonesia berkomitmen melakukan transisi energi hijau.

“Dalam praktiknya, kita meragukan kehijauan transisi energi yang dilakukan pemerintah selama ini,” jelas Andri.

Andri juga mengatakan investor juga enggan untuk memberikan pendanaan JETP dalam proyek nikel, karena banyak proyek nikel masih menggunakan PLTU captive (yang dioperasikan dan dipakai di luar jaringan listrik pemerintah) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) smelter nikel melanggar isu sosial dan lingkungan.

“Nikel ini diproduksinya tidak hijau dari hilirnya. Itu tidak pantas diberi pendanaan hijau,” terangnya.

Dalam laporan Celios pada April 2023, selain PLTU captive, penutupan total PLTU batubara ikut terhambat dengan adanya metode co-firing yang kenyataannya hanya mengurangi jumlah penggunaan batu bara sebesar 5-10%. 

Metode ini justru memperbesar potensi deforestasi karena kebutuhan biomassanya yang terlalu tinggi, belum lagi adanya upaya memperpanjang usia PLTU yang seharusnya sudah layak dipensiunkan.

Dalam wawancara dengan Financial Times yang terbit pada Senin, Jokowi telah meminta negara-negara Barat untuk mengucurkan dana sebesar $20 miliar yang dijanjikan untuk membiayai transisi energi ramah lingkungan dan berkontribusi lebih banyak untuk mendukung sumber daya yang mendukung teknologi baru seperti kendaraan listrik dan baterai.

Jokowi mengatakan ada kekhawatiran “luar biasa” di Indonesia atas keterlambatan pendanaan, yang dijanjikan oleh sekelompok negara maju, yang dipimpin Amerika, setahun lalu untuk membantu mempercepat penutupan pembangkit listrik batubara.

“Jangan mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap transisi energi. Yang saya pertanyakan adalah komitmen negara-negara maju,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia telah mengangkat masalah ini pada KTT G7 di Jepang pada bulan Mei dan KTT G20 di India pada bulan September.

BenarNews telah meminta konfirmasi kepada Sekretariat JETP Indonesia dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia namun tidak memperoleh balasan.

Dalam laporan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) pada Rabu (1/11) lalu, Indonesia menurunkan target emisi karbon dari sektor listrik pada 2030, seraya menetapkan target pembangkit energi terbarukan yang lebih tinggi, dengan memanfaatkan pembiayaan dari negara-negara G7 sebesar $20 miliar (Rp318 triliun) untuk menghentikan penggunaan batu bara.

Berdasarkan rencana tersebut, yang dirilis untuk ditinjau publik, Indonesia bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sektor ketenagalistrikan menjadi 250 juta metrik ton pada 2030, turun dari 290 juta ton yang disepakati pada November lalu ketika JETP diluncurkan.

Pemerintah Indonesia dan negara-nagara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) kemudian mengembangkan CIPP, di mana Indonesia menargetkan 44 persen dari pembangkitan energi terbarukan pada 2030 dan emisi bersih nol pada 2050.

Nazarudin Latif berkontribusi dalam berita ini.