Jokowi tunjuk keponakan Prabowo sebagai wakil menteri keuangan

Analis menilai penunjukan ini untuk menjembatani masalah antara Prabowo dan Kemenkeu
Pizaro Gozali Idrus
2024.07.18
Jakarta
Jokowi tunjuk keponakan Prabowo sebagai wakil menteri keuangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) berbincang dengan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (tengah) usai jumpa pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024.
Eko Siswono Toyudho/BenarNews

Presiden Joko ”Jokowi” Widodo pada Kamis (18/7) menunjuk Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto, sebagai Wakil Menteri Keuangan nomor dua, yang merupakan jabatan baru di Kementerian Keuangan.

Selain Thomas, Jokowi juga melantik Ketua Dewan Perwakilan Daerah Jawa Tengah Partai Gerindra Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi dan melantik Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi.

Pengamat menilai penunjukan Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) membuka jalan baginya untuk menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di era Presiden Prabowo ke depan. Mereka juga menilai hal ini juga terjadi karena adanya masalah komunikasi tim sinkronisasi Prabowo dengan Kemenkeu.

Pada Mei lalu, Prabowo menunjuk Thomas sebagai anggota bidang ekonomi dan keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dengan dipandu Presiden Jokowi, Thomas menyampaikan sumpah jabatannya dalam pelantikan yang turut dihadiri di antaranya oleh Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani.

Usai pelantikan, Thomas mengatakan ia ditunjuk untuk memastikan keberlanjutan kebijakan Jokowi dan pemerintahan Prabowo ke depan.

“Tugas saya adalah semua hal yang menyangkut anggaran 2025 itu selaras dengan pemerintah sekarang dan program-program presiden terpilih ke depan,” ucap Thomas usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta.

Thomas juga mengaku akan mundur sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra untuk fokus sebagai Wamenkeu.

“Yang bisa saya katakan di sini adalah semua hal yang menyangkut program unggulan presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh Ibu Menkeu,” ujar Thomas di Kemenkeu.

Menteri Pertahanan dan presiden terpilih Prabowo Subianto (kedua dari kanan) menunggu bersama menteri lainnya untuk pelantikan keponakannya Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan di Jakarta pada 18 Juli 2024. [Yasuyoshi Chiba/AFP]
Menteri Pertahanan dan presiden terpilih Prabowo Subianto (kedua dari kanan) menunggu bersama menteri lainnya untuk pelantikan keponakannya Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan di Jakarta pada 18 Juli 2024. [Yasuyoshi Chiba/AFP]

Thomas kepada kantor berita Reuters mengatakan dia tidak akan menjadi Menteri Keuangan Prabowo dan hanya ditugaskan untuk menyinkronkan rencana pemerintahan berikutnya dengan anggaran tahun 2025 yang dirancang di Kemenkeu.

“Pak Prabowo masih mempertimbangkan kandidat profesional untuk jabatan Menteri Keuangan,” katanya kepada Reuters.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan ucapan selamat kepada Thomas atas penunjukannya

“Kami siap untuk bekerja bersama dalam mengelola kas negara dan keuangan negara,” ujar Sri Mulyani.

Di tengah persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang berlangsung bersamaan dengan transisi pemerintahan baru, Sri Mulyani menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi.

“Ini adalah kewajiban kami untuk berkoordinasi dan berkolaborasi, terutama dengan presiden terpilih dan tim yang telah ia tunjuk,” imbuhnya.

“Tujuan kami adalah memastikan bahwa APBN 2025 mencerminkan prioritas kebijakan dari presiden dan wakil presiden terpilih,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan kepercayaan pada kemampuan Thomas.

“Sebagai Wakil Menteri Keuangan II, Mas Tommy (Thomas) akan memperkuat koordinasi kementerian kami dengan tim transisi. Kami mengharapkan transisi yang lancar, menjaga kontinuitas tata kelola keuangan yang baik.”

Dilansir situs resmi Partai Gerindra, Thomas, 52, merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Ayahnya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan ibunya adalah kakak kandung Prabowo.

Thomas meraih gelar master pada bidang hubungan internasional di Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat.

Pada 2006, pamannya, Hashim Djojohadikusumo memintanya untuk membantu di perusahaan agrobisnis miliknya - Arsari Group dan ia kemudian menjabat Deputi CEO Arsari Group.

Juni lalu, pemerintah menyepakati alokasi anggaran makan siang bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, sebesar Rp71 triliun dalam rancangan APBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan berdasarkan hasil komunikasi dengan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, pelaksanaan program makan siang gratis akan dilakukan secara bertahap.

Sri mengatakan pemerintah merancang defisit APBN 2025 pada 2,45% hingga 2,8%, atau naik dari defisit 2024 yang diperkirakan mencapai 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sri menambahkan anggaran makan bergizi gratis tersebut sudah termasuk dalam postur defisit fiskal di RAPBN 2025 yang berada di kisaran 2,29% hingga 2,82% dari PDB.

Dalam sebuah acara di Jakarta pada November 2023, Prabowo menyampaikan bahwa program makan siang gratis itu menyasar hampir 83 juta orang, termasuk 30 juta anak usia dini, 24 juta siswa SD, 9,8 juta murid SMP, 10,2 juta murid SMA dan SMK, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi dengan  Wakil Menteri I Suahasil Nazara (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kanan) saat jumpa pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. [Eko Siswono Toyudho/BenarNews]
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi dengan Wakil Menteri I Suahasil Nazara (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kanan) saat jumpa pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. [Eko Siswono Toyudho/BenarNews]

“Problem komunikasi tim Prabowo dengan Kemenkeu”

Peneliti ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan masuknya Thomas menjadi wakil menteri menunjukkan adanya masalah antara tim Prabowo dengan Kemenkeu.

“Ini artinya memang ada komunikasi transisi dengan Sri Mulyani yang mengganjal, sampai-sampai mereka melihat perlu adanya Wamenkeu II yang saya rasa juga belum tahu pembagian tugasnya seperti apa dengan Wamenkeu I,” ujar Nailul kepada BenarNews.

Nailul mencotohkan turunnya anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp440 triliun per tahun kini dipangkas menjadi Rp71 triliun pada 2025.

“Ada unsur ketidakpercayaan kepada Kemenkeu, kok program anggaran ratusan triliun cuma dikasih Rp71 triliun. Itu hanya sekitar 15%,” ujar Nailul.

Namun, Nailul menegaskan pemerintah tetap harus ekstra hati-hati dalam mengelola APBN, sebab masuknya Thomas berpotensi mengubah arah APBN ke depan. Apalagi Prabowo sempat mewacanakan untuk menaikkan rasio utang hingga 50% dari PDB.

Sri Mulyani menepis masuknya Thomas ke Kemenkeu akibat buruknya komunikasi dengan tim Prabowo Subianto.

“Kalau tadi ada pertanyaan apakah masuknya Mas Tommy ini karena selama ini hubungan tidak bagus? Nggak! Justru karena selama ini bagus, namun dengan adanya (Tommy) di dalam, tidak harus ada pertemuan khusus, karena Mas Tommy sudah ada di sini,” ujar Sri Mulyani.

Peluang jadi Menkeu

Nailul juga melihat masuknya Thomas menjadi Wamenkeu membuka peluang baginya untuk menjadi Menkeu.

“Dengan begitu chance terbesar untuk menduduki posisi Menkeu ada di Thomas,” ucap dia.

Hal senada juga disampaikan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto.

Dia menilai penunjukan Thomas sebagai Wamenkeu merupakan bagian dari penyesuaian untuk pemerintahan kedepan sekaligus momentum untuk pengenalan calon Menteri Keuangan ke publik.

“Publik juga menanti-nantikan figur yang memimpin Kementerian Keuangan kedepan,” ujar Eko kepada BenarNews.

Namun begitu, Eko menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit di level aman agar perekonomian tidak mengalami guncangan akibat terburu-buru melakukan akselerasi padahal kabinet baru nanti sangat mungkin masih butuh adaptasi.

“⁠Sepertinya akan ada tarik ulur antara melanjutkan program yang ada versus program baru sehingga perlu memprioritaskan program berdasarkan analisis yang terukur,” ujar Eko kepada BenarNews.

Nazarudin Latif dan Ami Afriatni berkontribusi dalam berita ini.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.