Jokowi ganti dua menteri, pengamat pesimis kinerja akan membaik

Reshuffle disebut tak lebih dari kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan politik jelang Pemilu 2024.
Arie Firdaus
2022.06.15
Jakarta
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Jokowi ganti dua menteri, pengamat pesimis kinerja akan membaik Presiden Joko “Jokowi” Widodo berbicara dengan awak media didampingi Zulkifli Hasan (kiri) dan Hadi Tjahjanto (kanan) sesaat setelah masing-masing dilantik sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Istana Negara, Jakarta, 15 Juni 2022.
[BPMI/Sekretariat Kabinet]

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Rabu (15/6) mengganti dua menteri dan tiga wakil menteri dalam perubahan kabinet terbaru yang dinilai oleh analis tidak akan membawa perbaikan signifikan terhadap kinerja pemerintah dan sebaliknya melihat reshuffle kabinet hanya sebagai upaya konsolidasi politik menjelang Pemilu 2024.

Jokowi mencopot Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi usai kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok seperti minyak goreng dan menggantinya dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Adapula Sofyan Djalil yang dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), digantikan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Hadi Tjahjanto.

Zulkifli menjadi menteri perdagangan keenam Jokowi sejak menjadi presiden pada 2014 dan menteri ketiga sejak periode keduanya pada 2019.

Dalam pernyataan sesuai pelantikan, Jokowi mengatakan bahwa Zulkifli layak mengisi pos menteri perdagangan karena merupakan politikus senior dan memiliki skill manajerial baik.

“Kami melihat semua rekam jejak, pengalaman, dan skill manajerial. Karena (masalah) sekarang bukan hanya makro, tapi juga mikro,” kata Jokowi.

“Urusan pangan sekarang yang berkaitan dengan rakyat memerlukan pengalaman di lapangan, kerja-kerja yang terjun ke lapangan, dan melihat persoalan utama yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat.”

Sementara terkait alasan memilih Hadi, Jokowi menilai purnawirawan marsekal itu berpengalaman mengurusi teritori dan diyakini dapat menuntaskan masalah pertanahan, terutama sengketa lahan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan masalah kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng serta krisis energi memang menjadi salah satu alasan Jokowi mengocok ulang jajaran menterinya.

Ia pun optimis pergantian kali ini bakal membuat pemerintahan bekerja lebih efektif.

“Urusan minyak goreng dan energi, itulah (alasan) prioritas kenapa ada penyegaran dalam kabinet,” kata Pramono dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan.

Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama para ketua umum partai politik utama sebelum mengumumkan reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, 15 Juni 2022. [BPMI/Sekretariat Kabinet]
Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama para ketua umum partai politik utama sebelum mengumumkan reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, 15 Juni 2022. [BPMI/Sekretariat Kabinet]

Kepentingan politik

Jika Pramono Anung mengatakan pergantian menteri ini akan membuat kinerja pemerintah lebih efektif, sejumlah analis melihat hal berbeda.

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, tokoh pengganti yang ditunjuk Jokowi tidak memiliki pengalaman terkait jabatan baru mereka sehingga reshuffle kali ini tak lebih dari mengakomodasi kepentingan politik, alih-alih demi kepentingan rakyat.

Zulkifli, kendati sempat mengisi pos Menteri Kehutanan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak memiliki rekam jejak mengurusi bidang perdagangan, sedangkan Hadi tidak berpengalaman mengurusi pertanahan dan agraria, lanjut Firman Noor.

“Jika kepentingan masyarakat dan menjadikan kabinet ini profesional sebagai target utama serta diharapkan bisa menjawab tantangan, menurut saya ini tidak pas karena tidak ada jaminan perbaikan performa,” kata Firman kepada BenarNews.

“Maka, kenapa Lutfi (diganti) dan bukan menteri-menteri lain yang juga banyak dikritik seperti Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian) atau Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), itu lebih pada pertimbangan karena Lutfi lemah secara dukungan dan tidak mengandung risiko politik,” lanjut Firman.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan Jokowi memang terlihat hendak lebih memperkuat konsolidasi politik jelang pemilihan umum 2024.

Salah satunya dengan memberikan jatah kursi kepada PAN yang selama ini belum beroleh jabatan di kabinet meski telah bergabung dengan koalisi pemerintah pada Agustus 2021.

“Saya melihat ini reshuffle cari aman karena mengakomodasi yang baru, tapi tidak mengurangi jatah partai lain serta tidak mengganti ketua umum atau sekretaris jenderal-nya dari kabinet,” ujar Adi.

“Tidak ada yang merasa dirugikan yang dapat mengganggu kekuatan politik jelang 2024.”

Begitu pula penilaian Partai Demokrat yang selama ini menjadi oposisi pemerintahan Jokowi.

Pergantian kali ini dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan rakyat karena tidak lebih sebagai manuver pemenuhan kepentingan politik Jokowi, kata politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani.

“Jadi, publik tidak dapat berharap banyak bahwa perubahan jni akan membawa perbaikan,” kata Kamhar, dikutip dari CNN Indonesia.

Selain dua menteri, Jokowi pada hari ini juga merombak tiga pos wakil menteri yakni politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni yang ditunjuk sebagai wakil menteri ATR/BPN, mantan wakil menteri PUPR John Wempo Watipo sebagai wakil menteri dalam negeri, dan Sekretaris Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai wakil menteri ketenagakerjaan.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, mengatakan Lutfi memang layak dicopot dari posisi menteri perdagangan akibat kelangkaan dan lonjakan harga sejumlah bahan pokok dalam beberapa waktu terakhir.

“Terlepas untuk mengakomodir partai pendukung, saya melihat ada juga penilaian kinerja, terutama terkait menteri perdagangan sehingga ia layak diganti,” ujar Ujang saat dihubungi.

Reshuffle yang merupakan ketiga kalinya dalam periode kedua Kepresidenan Jokowi ini dilakukan pemerintah dua hari usai lembaga tilik Charta Politika merilis hasil survei yang menyatakan bahwa 63,1 persen responden setuju Jokowi mengocok ulang susunan kabinetnya.

Koaliasi

Terkait masuknya PAN ke dalam kabinet pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sempat berkoalisi dengan PAN pada pemilihan umum 2019 —selain Gerindra dan Demokrat— mengatakan akan tetap sebagai oposisi hingga 2024.

“Kami tetap di luar sampai 2024,” kata juru bicara PKS Ahmad Mabruri pada laman CNN Indonesia.

Menyambut Pemilu 2024, PKS sebelumnya memang sempat mengajak PAN untuk bergabung dengan koalisi yang telah dibentuk bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ajakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi pada pekan lalu karena aliansi PKS-PKB masih membutuhkan satu partai dengan minimal tujuh kursi di parlemen untuk bisa mengajukan calon presiden sendiri.

PKS kini memiliki 50 kursi, sementara PKB 58 kursi. Sesuai aturan, ambang batas pencalonan presiden adalah 20 persen kursi di parlemen atau setara 115 kursi.

Dilanjutkan Firman Noor, bergabungnya PAN ke kabinet Jokowi menunjukkan bahwa dinamika politik jelang 2024 masih akan cair dan berubah.

“Koalisi yang ada sekarang masih berpotensi untuk berubah,” ujarnya.

Selain aliansi PKS-PKB, adapula Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan.

 

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya