Tunjukkan progres pembangunan, Jokowi berkantor di IKN hingga akhir masa jabatan

Presiden Joko “Jokowi” Widodo berencana berkantor di Nusantara mulai pekan ini hingga pengujung masa jabatannya pada Oktober untuk menunjukkan pembangunan di ibu kota baru itu telah berjalan, kata pejabat Istana Kepresidenan pada Senin (9/9), kebijakan yang menuai kritik dari sejumlah pengamat yang menyebut hal itu sebagai tidak perlu dan pemborosan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa keputusan Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai Selasa hingga sehari sebelum presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober untuk menunjukkan bahwa kantor kepresidenan yang baru sudah bisa digunakan.

"(Bahwa) Istana Garuda tempat Presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Presiden tentu juga ingin merasakan berkantor di IKN. Bagaimana pun, ini legacy Beliau," kata Hasan kepada BenarNews.

Meski bakal berkantor di kota yang pengerjaannya belum rampung itu, Hasan mengklaim tugas dan pekerjaan Jokowi tidak bakal terganggu, seperti rapat kabinet dan kunjungan dinas ke beragam daerah.

"Rapat kabinet dan beberapa pengarahan buat TNI dan Polri sudah bisa diadakan di Istana Garuda maupun Istana Negara di IKN," ujar Hasan lagi.

"Presiden juga dijadwalkan tetap melakuan kunjungan kerja ke daerah. Untuk keberangkatan, Beliau bisa dari IKN."

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono pada akhir pekan lalu tak memerinci apakah akan ada lembaga atau kementerian lain yang turut berkantor di Nusantara pada waktu bersamaan dengan Jokowi.

Dia mengatakan sejumlah pegawai Sekretariat Presiden telah berada di IKN untuk menyiapkan beragam kebutuhan Jokowi.

Sejatinya, Jokowi berencana pindah berkantor ke Nusantara pada bulan lalu, namun belakangan batal akibat sejumlah infrastruktur dasar seperti bandar udara dan saluran air bersih belum siap.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dikutip dari Antara pada hari ini mengatakan pembangunan bandar udara di Nusantara masih terus dikebut menjelang Oktober.

Pada Minggu (8/9), Budi Karya mengatakan pembangunan landasan pacu masih belum memenuhi target total sepanjang 2.200 meter.

Begitu pula pembangunan terminal untuk naratama (very important person/VIP) yang baru mencapai 77%, serta terminal untuk naratetama (very very important person/VVIP) 90%.

Sementara menara Air Traffic Controller (ATC) baru dibangun sekitar 53% dan gedung administrasi serta operasional sekitar 61%.

"Kendala masih pada kondisi cuaca yang tidak menentu dan agak melambatkan pekerjaan, tetapi semua masih on track," ujar Budi, dikutip dari Antara.

“Tidak penting dan boros anggaran”

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyebut langkah Jokowi pindah ke IKN hingga akhir masa jabatannya itu sebagai "keputusan enggak penting".

Ia bahkan menyebut keputusan tersebut justru merepotkan dan memboroskan anggaran negara.

"Bayangkan rapat kabinet, lalu menteri ke sana. Malah merepotkan dan pemborosan," ujar Agus kepada BenarNews.

"Jadi, enggak ada urgensinya (pindah berkantor ke IKN) selain menunjukkan bahwa proyek ini sudah selesai dan presiden baru harus ke sini (IKN) juga."

Adapun Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai keberlangsungan IKN otomatis tidak akan terjadi meskipun Jokowi memutuskan berkantor di Nusantara hingga akhir masa jabatannya.

Ia menilai Prabowo juga memiliki isu dan program tersendiri saat menjadi presiden dan tidak akan mudah disetir meskipun Jokowi telah menempatkan putra sulungnya GIbran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

"Jokowi terlalu percaya diri dan yakin bahwa Prabowo akan mengikuti keinginannya melanjutkan IKN lantaran putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dipasangkan sebagai wakil presiden."

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, kepada BenarNews menilai keputusan Jokowi berkantor di Kalimantan hingga akhir masa jabatan menegaskan bahwa IKN adalah proyek mercusuar yang tidak boleh gagal bagi Jokowi.

Perihal sama disampaikan Pengamat Politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin yang mengatakan kegagalan keberlanjutan IKN akan menghancurkan warisan politik Jokowi.

Oleh karena itu, terang Ujang, "Adalah kepentingan Jokowi untuk menjaga dan mempertahankan legacy-nya. Suka tidak suka, Jokowi menjaga legacy itu dengan berkantor di IKN."

"Bagi Jokowi, berkantor di sana sangat penting bagi dirinya. Kalau IKN sampai gagal, maka itu akan merusak seluruh citra dan kebijakan. Legacy Jokowi akan hancur," kata Ujang kepada BenarNews.

Jokowi menggagas pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara tersebut pada 2019, karena ibu kota sebelumnya sudah terlalu padat dan berpolusi.

Proyek mercusuar tersebut diproyeksikan menghabiskan anggaran total Rp466 triliun, dengan 20% di antaranya atau sekitar Rp90,4 triliun direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah merealisasikan anggaran untuk IKN sebesar Rp72,3 triliun.

Setelah beberapa tahun berjalan, laju proyek terhadang sejumlah masalah, mulai dari pembebasan lahan yang dianggap mengancam penghidupan warga dan tanah mereka, hingga investasi asing yang tak kunjung datang.

Pada Agustus lalu, Jokowi mengatakan investasi yang telah masuk ke Nusantara mencapai Rp56,2 triliun yang seluruhnya investor lokal.

Investasi investor lokal itu meliputi berbagai sektor, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, ritel, logistik, hotel, energi, transportasi, kantor, perbankan, serikat pekerja, area hijau, media, dan teknologi.

Para pemerhati lingkungan pun telah menyuarakan kekhawatiran tentang dampak pembangunan terhadap hutan hujan di sekitar kawasan dan keanekaragaman hayatinya.

Selain itu, biaya proyek yang sangat besar juga menuai kritik, terutama mengingat kebutuhan mendesak Indonesia lainnya, seperti pengentasan kemiskinan dan perawatan kesehatan.

Proyek IKN ditargetkan tuntas pada 2045, direncanakan untuk menampung sekitar 1,9 juta penduduk di area seluas sekitar 1.999 kilometer persegi.

Beraktivitas di IKN

Sebelum akhirnya berkantor di IKN pekan ini, Jokowi sempat menginap dan bekerja selama beberapa hari di IKN pada akhir Juli lalu, dalam keputusan yang diistilahkannya sebagai "soft ngantor".

Pada awal Agustus, Jokowi kembali berkegiatan di IKN dengan menggelar rapat kabinet perdana di Istana Kepresidenan di Nusantara.

Dalam pidato pembukaannya kala itu, Jokowi menyebut rapat tersebut sebagai sidang yang "istimewa", sembari menambahkan bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara adalah bagian penting dan simbol kemajuan Indonesia.

Beberapa hari berselang, Jokowi juga merealisasikan keinginannya menggelar perayaan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di IKN berbarengan dengan di Jakarta pada 17 Agustus lalu, kendati dibayangi kritikan sejumlah pihak akibat pembengkakan anggaran.